TEMPO.CO, Nusa Dua - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Muktamar PKB tandingan yang akan digelar di Jakarta pada awal 2-3 September 2024.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain mengklaim menerima mandat untuk menggelar Muktamar PKB yang resmi sebagai bentuk penolakan terhadap Muktamar PKB yang digelar di Bali pada 24-25 Agustus.
Haramain menuding Muktamar PKB di Bali sebagai muktamar yang sesat, tidak demokratis, dan hanya meneguhkan kepentingan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai ketua umum. Dia juga menyebut bahwa muktamar kubu Cak Imin tidak sesuai dengan pandangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
"Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris," kata Haramain dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, 24 Agustus 2024, dikutip Ahad, 25 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Haramain menuduh adanya praktik ancaman pemecatan jabatan struktural saat pengumpulan surat dukungan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB kepada Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai ketua umum PKB. "Terdapat 168 DPC PKB yang dibekukan menjelang berlangsungnya Muktamar di Bali," ujarnya.
Haramain juga menyebut ada pemecatan terhadap tokoh-tokoh PKB, seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy.
Tak sampai di situ, Haramain menyatakan Fungsionaris DPP PKB telah menunjuk Mantan Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar ulang serta menyusun kepanitian, baik Organizing Comitte maupun Steering Committee.
Konferensi pers kelompok itu digelar berbarengan dengan penetapan Cak Imin sebagai ketua umum kembali. Mereka awalnya menjadwalkan pertemuan pada Sabtu pukul 23.00 di Nusa Dua Bay View, Badung, Bali yang terletak sejauh 5 kilometer. Namun, ketika Tempo mendatangi lokasi tersebut, konferensi pers dibatalkan dan pindah tempat. Akhirnya, mereka menggelar konferensi di Hotel Mahogany yang terletak 3,3 km dari tempat muktamar PKB berlangsung.
Berkenaan dengan itu, Cak Imin menyebut muktamar tandingan tersebut sebagai praktik politik yang tidak memiliki dasar hukum.
"Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang tidak jelas dari mana," kata Cak Imin di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
Pilihan editor: Pengamat Beberkan Untung Rugi PDIP Dukung Anies di Pilgub Jakarta
