TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah massa menjebol gerbang sisi kiri dari gedung DPR RI kemudian merangsek masuk dan berorasi di pelataran gedung pada sore hari ini Kamis, 22 Agustus 2024.
Dalam pantauan Tempo, pukul 16.17 WIB massa pengawal putusan MK itu meneriakkan kata, revolusi sembari memanjat pagar di gedung parlemen itu sembari bertepuk tangan. Mereka juga meneriakkan yel-yel, "Buka, buka, buka pintunya sekarang juga..."
Aparat keamanan yang bersiaga segera menyemprotkan air ke arah massa dengan menggunakan water cannon. Batu-batu pun beterbangan dari massa ke arah aparat keamanan.
Selain itu, massa tampak juga mencoret-coret gerbang DPR itu dengan salah satu tulisannya berbunyi “Dewan Penghianat Rakyat”, pembakaran ban juga dilakukan hingga asap hitam pekat mengepul. Sejumlah polisi tampak bersiaga menjaga.
Massa pun menyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki dan meneriakan “Hidup mahasiswa”.
Perwakilan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia atau Forum Aksi, Juju Purwantoro yang berhasil masuk di area kompleks parlemen menyatakan keputusan MK soal Pilkada itu final dan mengikat.
“Tidak bisa siapa pun yang akan menggagalkan keputusan itu. Termasuk anggota DPR yang di dalam itu,” kata dia.
Juju pun bernegosiasi untuk bisa masuk, sebab kata dia, DPR adalah gedung rakyat. Mahasiswa dan kelompok muda, aktivis, semua kata dia, adalah wakil rakyat.
“Oleh karena mereka berhak untuk masuk ke dalam menemui wakil-wakilnya. Kalau mereka mau menemui kita,” kata dia.
Namun Juju mengatakan berdasarkan pengalamannya selama ini, anggota dewan tak mau menemui mereka.
Sejak pagi hari, Gedung DPR sudah digeruduk massa. Mereka berkumpul di depan gerbang DPR Jalan Gatot Subroto untuk menyuarakan penolakan atas rencana DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pilkada. RUU Pilkada yang akan disahkan dianggap sebagai pembangkangan konstitusi karena menganulir putusan MK.
Sebelumnya, Baleg DPR putuskan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah tetap 20 persen kursi di parlemen. Putusan itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Putusan Baleg DPR yang diketok palu pada Rabu, 21 Agustus 2024 itu, mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghapus ambang batas tersebut. Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino menilai revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh Baleg DPR cacat hukum atau inkonstitusional.
Pilihan Editor: Kilas Balik Partai Buruh dan Partai Gelora Ajukan Uji Materiil UU Pilkada ke MK
MOCHAMAD FIRLY FAJRIAN
