Ahok menilai waktu dua bulan sisa pemerintahan Jokowi bisa digunakan sebagai masa transisi. “Ya bisa saja, orang bilang cuma dua bulan. Orang dua bulan untuk persiapan lima tahun kan enggak apa-apa,” ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan dia tidak sepakat jika isu perombakan kabinet disebut sebagai upaya penggembosan PDIP di pemerintahan. Dikabarkan sejumlah menteri yang bakal terkena kocok ulang adalah dari PDIP.
Ahok menyinggung dirinya yang pernah terkena kasus hukum dan dipenjara. Dia tidak menganggap kejadian tersebut sebagai upaya menggembosi dirinya. “Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapa pun enggak bisa menggembosi Anda,” kata dia.
3. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: PDIP Tak Pernah Minta Jatah Menteri di Kabinet
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tak masalah dengan isu perombakan kabinet Jokowi. Hasto menuturkan penentuan menteri adalah hak presiden.
“Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu. Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Hasto juga menyebutkan bagaimana partainya pernah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI dua periode. Selama mengusung Jokowi, kata dia, PDIP tidak pernah meminta jatah menteri dalam kabinet.
“Ketika kami mengantarkan (Jokowi) jadi presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak,” ujar Hasto.
EKA YUDHA SAPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN
Pilihan editor: Demokrat Ungkap Harapan Tak Lawan Kotak Kosong di Pilgub Jakarta
