TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kepala negara disebut akan merombak sejumlah menteri, di antaranya para menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dan Partai Nasdem.
Menanggapi isu reshuffle kabinet itu, Presiden Jokowi di sela-sela kegiatannya di IKN pada Rabu, 14 Agustus 2024, mengatakan perombakan kabinet hanya akan dilakukan jika diperlukan.
“Ya kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu, kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi seperti dikutip dari Antara.
Saat ditanya apakah kocok ulang kabinet sudah diperlukan atau belum saat ini, Jokowi hanya terkekeh.
Kabar mengenai perombakan kabinet itu juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari menteri dan politikus PDIP.
1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly: I’m More Than Ready
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan perombakan kabinet merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi. Dia dikabarkan menjadi salah satu menteri yang bakal digusur. Politikus PDIP itu meminta publik menunggu soal perombakan kabinet.
“Am I ready or not? I’m more than ready,” kata Yasonna usai menghadiri Launching Desain Baru Paspor Republik Indonesia di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta pada Sabtu, 17 Agustus 2024.
Mengenai dia tidak ikut upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Yasonna mengatakan sudah dibagi-bagi menteri yang hadir di Istana Negara dan IKN.
2. Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok: Itu Hak Prerogatif Presiden
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari isu kocok ulang kabinet menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Ahok mengaku tak masalah jika reshuffle kabinet benar terjadi dua bulan menjelang akhir periode Jokowi.
Ahok mengatakan PDIP sampai saat ini belum membahas perihal isu perombakan kabinet. “Tapi, menurut saya, itu hak prerogatif presiden ya,” kata Ahok di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Agustus 2024.
Ahok menilai isu kocok ulang kabinet bisa jadi muncul sebagai bagian dari transisi pemerintahan dari Jokowi ke calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo akan dilantik menggantikan Jokowi pada 20 Oktober 2024. Ahok menyinggung soal kedekatan keduanya, di mana Prabowo berkampanye sebagai penerus kebijakan Jokowi di Pilpres 2024. “Kan memang satu paket ini istilahnya kan,” ucap Ahok.
