TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB bakal menggelar Muktamar PKB 2024 untuk pemilihan Ketua Umum, di Bali pada 24-25 Agustus mendatang.
Namun, belakangan muncul desus ihwal desakan agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU juga membuat Muktamar Luar Biasa PKB. “Muktamar tandingan” itu dilaksanakan seiring seteru PKB dan PBNU belakangan.
Siapa di balik desus Muktamar tandingan PKB?
Desakan agar PBNU menggelar Muktamar Luar Biasa PKB itu disampaikan oleh ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren atau Ponpes saat berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Senin sore, 12 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan berbagai keresahannya soal PKB selama ini.
Pertemuan tersebut dihadiri anggota Panitia Khusus atau Pansus PKB Amin Said Husni dan Anwar Manshur- yang juga pengasuh Pesantren Lirboyo, serta pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, dan para Rais Syuriah Pengurus Cabang NU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Adapun Pansus PKB, disebut juga Tim Lima, merupakan pansus tandingan yang dibentuk PBNU setelah elite PKB di DPR membentuk Pansus Haji. Pansus Haji tersebut dibuat setelah Tim Pengawas atau Timwas Haji yang dipimpin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 di bawah wewenang Kementerian Agama.
“Buruknya layanan dasar, alokasi kuota tambahan jemaah haji yang diduga menyalahi aturan, penempatan tenda tak sesuai maktab, ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus), hingga kenaikan ongkos haji,” kata Muhaimin Iskandar selaku Ketua Timwas Haji DPR dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2024 seperti dikutip Antara.
Pansus Haji itu kemudian menuai polemik dan membuat PKB dan PBNU berseteru setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menuding ada maksud terselubung dalam pembentukannya. Pansus tersebut dinilai guna menjatuhkan dirinya selaku pimpinan PBNU dan juga adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” ujar Gus Yahya dalam jumpa pers di Hotel Bidakara, Jakarta, Ahad, 27 Juli 2024.
Dalam pertemuan Pansus PKB dan ratusan kiai NU di Pesantren Tebuireng, Senin sore itu, Anwar Iskandar mengatakan ada dua kesepakatan yang dicapai. Pertama mereka menyepakati bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural. Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan.
“Kami menilai selama ini PKB semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan,” kata Anwar seperti dikutip melalui keterangan resmi pada Senin, 12 Agustus 2024.
Adanya usulan “muktamar tandingan” oleh para kiai NU yang digawangi Pansus PKB seiring PKB akan menggelar kongres di Bali itu dibenarkan oleh Gus Yahya. Namun, pihaknya menyebut bahwa PBNU tidak dalam posisi untuk merancang Muktamar Luar Biasa PKB sebagai upaya melakukan pembenahan, karena sudah melenceng dari khittah NU.
“Ya, ada lah, suara dikit-dikit (dari kiai untuk muktamar luar biasa). Tapi PBNU tidak dalam posisi itu,” kata Gus Yahya saat berada di Ponpes Miftachussunnah, Tambaksari, Surabaya, Selasa, 13 Agustus 2034.
Gus Yahya mengatakan PBNU hanya akan menjalankan fungsinya dalam kaitannya dengan PKB. Dia menganalogikan fungsi tersebut sebagai orang tua yang mengingatkan anaknya jika sudah salah jalan. Pihaknya mengatakan PBNU hanya mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang jadi konstituen PKB kepada PKB.
“Ya kalau Muktamar Luar Biasa itu urusan PKB sendiri, bukan urusan PBNU,” katanya.
Gus Yahya turut menanggapi pertanyaan soal ada potensi PBNU membuat Muktamar PKB tandingan. Dia menegaskan bahwa PBNU dalam posisi organisasi kemasyarakatan atau civil society. “Terserah PKB, ini supaya clear posisi NU itu civil society dan PKB lembaga politik. Di sini hanya ada hubungan khusus antara PKB dan PBNU,” pungkasnya.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | KUKUH S. WIBOWO | SULTAN ABDURRAHMAN | TIM TEMPO | ANTARA
Pilihan editor: Muncul Desas-desus Muktamar PKB Tandingan, Begini Kronologi Pecahnya Pergolakan PKB dan PBNU
