TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) membantah tuduhan yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat skenario tiga periode dan ingin merebut partai politik lain, salah satunya PDIP. Hal tersebut membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut Presiden Jokowi merupakan sosok yang diklaim Megawati Soekarnoputri ingin merebut partainya
"Kami nyatakan tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar," ujar Tenaga Ahli Madya KSP Asep Cuwantoro dalam keterangan video di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2024.
Asep menekankan para pengkritik tidak bisa menyampaikan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta lain untuk membuktikan tuduhan tersebut. KSP melihat adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan dan men-downgrade Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih memiliki approval rating tinggi.
Menurut Asep, Presiden Jokowi sampai hari ini tetap fokus untuk menyelesaikan kerja-kerja yang telah ditetapkan sampai 20 Oktober yang akan datang.
"Kami pun sebagai staf yang ada di Istana selalu diingatkan untuk tetap fokus bekerja mencapai program yang telah ditetapkan," ujarnya.
Dia menekankan sebagai orang Jawa, Presiden memahami betul etika berkomunikasi dengan partai politik. Asep juga memastikan Jokowi sangat menghormati independensi internal parpol.
"Adapun kedekatan beliau dengan partai politik semata hanya untuk kelancaran dan kesuksesan program kerja pemerintahan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Presiden Jokowi merupakan sosok yang diklaim Megawati Soekarnoputri ingin merebut partainya. Hasto menyebut informasi itu dia peroleh dari seorang mantan menteri yang mendapatkan bocoran.
"Ada seorang mantan menteri yang kemudian dihubungi oleh menteri dalam kabinet Bapak Jokowi, yang menyatakan keinginan dari Pak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan," kata Hasto di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Hasto menyebut bahwa pernyataannya itu pernah disampaikan kepada publik. Sebagai contoh, Hasto mengungkit pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan ketua umum Partai Golkar.
"Melihat apa yang terjadi pada Partai Golkar--yang mula-mula juga ada rumor seperti itu--ternyata itu kan terjadi. Maka, apa yang disampaikan Bu Megawati Soekarnoputri tersebut, itu adalah benar," ujarnya.
Selanjutnya, Hasto menyebut sosok Megawati sebagai seorang putri proklamator. Oleh sebab itu, jelas Hasto, PDIP menolak pemerintahan otoriter, korup, dan nepotis.
"Seluruh jajaran partai dengan militansi tinggi, dengan pertaruhan jiwa raga, siap untuk membela Bu Mega dengan seluruh gagasan-gagasannya itu," tuturnya.
Sebelumnya Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar pada Sabtu lalu. Berdasarkan temuan Koran Tempo edisi Senin, 12 Agustus lalu, ada dugaan intervensi Istana dalam pengunduran diri itu. Pengunduran diri Airlangga disebut-sebut berhubungan dengan kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya periode 2021-2022 di Kementerian Perdagangan.
Belakangan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan ada pihak yang ingin merebut partainya. Menurut Megawati, hal itu menjadi salah satu alasan dia ingin kembali menjadi ketua umum partai banteng.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara pengumuman sejumlah bakal calon kepala daerah yang diusung PDIP untuk Pilkada 2024. Megawati mengungkap kesediannya kembali menjadi ketua umum karena menilai ada pihak yang ingin mengambil alih partainya.
“Sudah begitu sekarang ada orang mau mengambil pula, PDI Perjuangan. Aih gawat. Hehehe. Gile! Wartawan tulis. Gile! Dia enggak mengerti harga kehormatan,” ucap Megawati. Dia tak menyebut siapa pihak yang dimaksud.
Pilihan Editor: Megawati Soekarnoputri Blak-blakan: Ada Pihak Ingin Merebut PDIP
