TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak berhak membenahi partainya. Jazilul mengungkapkan pendapatnya itu setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU untuk segera memperbaiki PKB.
“(PBNU) tidak punya hak. Justru keputusan itu melanggar AD/ART NU, dan melenceng dari khitah NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa,” kata dia di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menilai keputusan tersebut melanggar konstitusi karena PKB dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Karena itu, dia berpendapat yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU, bukan PKB. Dia kembali menegaskan, secara organisasi, tidak ada hubungan antara PKB dan PBNU. “Jadi itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik, sekaligus menurut aturan ormas,” katanya.
Dia menambahkan, keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika di dalam NU dan PKB.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU mendapatkan mandat untuk memperbaiki PKB setelah para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur menyepakati memberikan "Mandat Tebuireng" kepada Rais Aam PBNU.
Setelah mendapatkan "Mandat Tebuireng", Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar selanjutnya memanggil Gus Yahya yang kebetulan sedang berada di Surabaya.
"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Miftachul Akhyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Gus Yahya dan Jokowi Bahas Konflik PBNU dan PKB
Adapun Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Rabu petang, 14 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya dan Jokowi antara lain membahas konflik antara PBNU dan PKB.
