TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Purna Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PPI Paskibraka) Indonesia mengecam keputusan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) yang diduga mengharuskan anggota Paskibraka 2024 melepas hijab. Mereka menilai keputusan itu janggal dan berbeda dengan ketentuan bagi anggota Paskibraka tahun sebelumnya.
"Pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat, ada pemandangan yang berbeda di mana seluruh anggota putri diseragamkan melepaskan hijab," kata Ketua Umum PPI Gousta Feriza dalam konferensi pers di kantornya, kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Agustus 2024.
Baca juga:
Gousta mengatakan keputusan tersebut bertolak belakang dengan ideologi Pancasila, yaitu Bhineka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Ia menduga anggota Paskibraka 2024 melepas hijab tersebut karena terpaksa.
"Para anggota itu merupakan utusan terbaik berangkat dari 38 provinsi yang berbeda, berbeda suku, budaya, dan keyakinan agama. Semuanya itu adalah kebhinekaan yang menjadi nilai-nilai luhur Pancasila," kata dia.
Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa, 13 Agustus lalu. Dalam pengukuhan tersebut, semua anggota Paskibraka putri tak memakai hijab. Padahal ada 18 anggota Paskibraka putri yang berasal dari 18 provinsi yang sebelumnya berhijab.
Sejak 2022 lalu, penanggung jawab Paskibraka berada di tangan BPIP. Lembaga ini yang merekrut anggota Paskibraka 2024 yang berasal dari perwakilan 34 provinsi.
Gousta Feriza mempertanyakan insiden saat pengukuhan tersebut karena pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun-tahun terdahaulu, anggota Paskibraka tetap dibolehkan memakai jilbab. Ia menjelaskan, sebanyak 18 anggota Paskibraka putri masih diizinkan berhijab ketika tahap penjaringan di daerahnya masing-masing, pemusatan latihan, renungan suci, hingga gladi. Namun, mereka tiba-tiba melepas hijab saat pengukuhan di IKN, dua hari lalu. "Bukankah itu menciderai kebhinekaan itu sendiri," kata Gousta.
Gousta meyakini Presiden Jokowki maupun persiden terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, tidak melarang penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka 2024. Karena itu, Gousta mempertanyakan keputusan BPIP sebagai pengelola dan penanggungjawab program Paskibraka 2024. "Tentunya BPIP bersedia mengevaluasi semua kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," ujarnya.
Ia berharap agar pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2024 di IKN, anggota Paskibraka putri tetap dibolehkan memakai kerudung.
Saat dikonfirmasi, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo belum bersedia menjawab soal ini. “Tunggu konferensi pers BPIP,” kata dia. BPIP rencananya akan menggelar konferensi pers tentang kontroversi anggota Paskibraka 2024 tersebut di IKN pada Rabu sore ini.
Pilihan Editor : Alasan Paskibraka 2024 Dikukuhkan di IKN
