TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengklaim pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sesuai dengan apa yang diinginkan Indonesia. Jokowi membandingkan proyek IKN dengan Istana Kepresidenan Jakarta dan Bogor yang dibangun oleh Belanda.
Jokowi mengungkit Istana Negara dan Istana Merdeka pernah dihuni oleh dua kolonialis berbeda, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Gerardus van Overstraten dan Johan Wilhelm van Lansberge. Sementara Istana Bogor sempat ditempati oleh Gubernur Jenderal Gustaaf Willem van Imhoff.
“Sudah kita tempati 79 tahun. Ini bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita,” kata Jokowi saat memberi arahan kepada kepala daerah di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024, dikutip dari keterangan video.
Namun demikian, Jokowi menyadari bahwa pembangunan IKN ini tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. IKN, kata Jokowi, bisa selesai dalam waktu 10 hingga 15 tahun. Pembangunan yang dimulai sejak 2022 baru sekitar 20 persen.
Awal pekan ini, Jokowi mengajak para menteri ke IKN untuk menggelar Sidang Kabinet pertama di IKN. Salah satu poin yang disampaikan Jokowi dalam rapat paripurna tersebut adalah mengenai latar belakang dan prospek proyek Nusantara yang dia gagas.
Pemerintah saat ini fokus mencari investor asing untuk memulai pembangunan IKN tahap selanjutnya. Pembangunan tahap pertama sejak 2022 hingga 2024 digencarkan untuk membangun gedung-gedung pemerintah.
Selama ini pembangunan IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini berulang kali mendapat penentangan keras dari pengamat hingga sejumlah elemen sipil.
Dalam keterangan pada sidang kabinet kemarin, Jokowi mengatakan total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sudah sebanyak Rp 56,2 triliun dari 55 proyek yang sudah groundbreaking.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Komposisi APBN untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya, pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun.
Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.
Pilihan Editor: Jokowi Kaget Istana Merdeka dan Istana Negara Dihuni Dua Gubernur Jenderal Belanda yang Berbeda
