TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet pertama di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi, dalam pengantar rapat paripurna itu, secara umum kembali menekankan alasan pemerintahannya membangun proyek Nusantara.
Dalam paparan yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 12 Agustus 2024, Jokowi mengatakan IKN sebagai kanvas untuk mengukir masa depan. Mengungkit konsep hutan kota dan kota pintar, kepala negara mengklaim indeks udara di IKN sangat rendah di angka 6.
Jokowi juga mengulang mengenai pentingnya perubahan pola pikir hingga sistem kerja, dengan perpindahan ibu kota ke IKN ini. Sebab apapun yang akan dibangun di IKN semua akan serba ‘hijau’.
“Dan kalau kita tahu salah satu alasan kenapa ibu kota pindah karena kita ingin pemerataan,” kata Jokowi dalam pengantarnya.
Gubernur Jakarta 2012-2014 ini menyebut dampak terhadap masyarakat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur seperti Balikpapan dan khususnya Penajam Paser Utara. “58 persen GDP ekonomi itu ada di Jawa sehingga kita ingin memeratakan untuk juga keluar Jawa mendapatkan perputaran ekonominya,” katanya.
Selama ini pembangunan IKN menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam keterangan yang sama, Jokowi mengatakan total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sudah sebanyak Rp 56,2 triliun dari 55 proyek yang sudah groundbreaking.
Spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto belakangan muncul. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.
Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.
Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.
Prabowo mengatakan bahwa, jika memungkinkan dia ingin menyelesaikan apa yang sudah digagas oleh Presiden Jokowi. Menteri Pertahanan itu, dalam keterangan di IKN pada Senin pagi, mengatakan bahwa pembangunan ibu kota bukan pekerjaan yang sebentar. Namun dia meyakini fungsi IKN akan berjalan dalam tiga hingga lima tahun ke depan.
“Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah. Beliau yang inisiasi, minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan,” kata Prabowo, yang akan memimpin pemerintah dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka - putra Jokowi.
Pilihan Editor: Golkar Tepis Airlangga Hartarto Mundur karena Terjerat Kasus Korupsi
