TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan kesediaannya untuk menjadi penengah dalam konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sebagai mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin menegaskan bahwa mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. “Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Ma'ruf usai meninjau MuseumKu di Bantul, Yogyakarta, Rabu, 7 Agustus 2024, dikutip dari keterangan tertulis.
Ma’ruf mengungkit dirinya sebagai salah satu tokoh pendiri PKB. Wapres juga pernah aktif di PBNU. “Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” katanya.
Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin juga menyampaikan bahwa PBNU dan PKB seharusnya tidak perlu berkonflik karena masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin saat berada di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Kamis, 1 Agustus 2024.
"Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya, seharusnya bekerja sama dengan baik dan dengan tugas masing-masing PBNU tetap pada pembangunan keumatan, PKB pada politik sebetulnya," ucap Wapres usai menghadiri Pelantikan Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXI Tahun 2024 di Kampus IPDN, Kabupaten Sumedang, Jabar seperti dikutip Antara.
"Saya dahulu Ketua Tim Lima pembentukan PKB, saya Ketua Dewan Syuro pertama sebelum Gus Dur. Jadi sebenarnya hubungan PBNU dengan PKB itu aspiratif, kultural, dan historis, tidak ada hubungan struktural," ucap Ma’ruf.
Dengan demikian, kata dia, PKB diharapkan membawakan aspirasi warga NU di dalam berpolitik. "Jadi tidak saling mengintervensi, jadi dia memiliki independensi," ucapnya.
Untuk itu, Ma'ruf merasa heran atas konflik yang terjadi saat ini karena baik PBNU maupun PKB memiliki tugas yang berbeda.
"Jadi, kalau terjadi 'korslet' itu memang agak aneh juga kan begitu karena memang tugasnya beda. Oleh karena itu, kita harapkan sudahlah jangan sampai terjadi lagi, masing-masing berada di jalurnya, fokus masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik," kata dia.
Ketegangan hubungan PBNU dan PKB bermula dari dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh DPR untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menduga pembentukan Pansus Haji dimaksudkan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. “Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.
PBNU kemudian membentuk panitia khusus (pansus) PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai.
Perselisihan berlanjut saat PKB mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang mengurus hubungan antara dua lembaga, pada Rabu, 31 Juli 2024.
Lukman mengaku menjadikan forum itu untuk menyampaikan lebih lengkap tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terhadap partai tersebut. PKB telah melaporkan Lukman Edy ke Mabes Polri, Polda Jawa Timur, Polda Nusa Tenggara Barat, hingga Polda Jawa Tengah.
MYESHA FATINA RACHMAN I SAPTO YUNUS I DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Elite PKB Singgung PBNU sebagai Ormas yang Intervensi Kewenangan Partai
