TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Ketegangan kali ini bermula karena dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji oleh DPR untuk menyelidiki kekacauan penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pembentukan Pansus Haji dimaksudkan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya. “Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024.
Pembentukan Pansus Haji itu pun makin menambah rentetan perseteruan panjang antara PBNU dan PKB. Lantas, bagaimana awal mula konflik PBNU dan PKB ini? Berikut informasinya.
Awal Mula Konflik PBNU dan PKB
Berdasarkan laporan Koran Tempo, konflik terbaru antara PBNU dan PKB berawal ketika Tim Pengawas Haji 2024 yang dipimpin Muhaimin menemukan berbagai masalah dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Salah satu temuan masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini terkait keputusan Kementerian Agama yang secara sepihak mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu untuk jalur haji khusus atau ONH plus tanpa melibatkan DPR.
Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dianggap melanggar Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tim Pengawas Haji juga mencurigai adanya praktik jual-beli dalam pengalihan kuota dari haji reguler ke haji khusus tersebut, yang dinilai menguntungkan penyelenggara haji khusus.
Atas temuan itu, Muhaimin mendorong anggota DPR di Tim Pengawas membentuk Panitia Khusus Angket Haji. “Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus,” kata Muhaimin pada 20 Juni 2024.
Dikutip dari artikel Majalah Tempo edisi 14 Juli 2024 berjudul “Hanky-Panky ke Tanah Suci”, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan telah menyiapkan bahan untuk menjawab penyelidikan DPR itu. Yaqut berdalih Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memberikan mandat bahwa pengaturan kuota tambahan adalah kewenangannya.
“Kalau dikatakan menyalahi undang-undang tidak juga, karena ada kuota pokok, ada kuota tambahan," kata Yaqut.
Yaqut mengatakan kuota pokok merupakan alokasi setiap tahun sehingga tahun ini ada 221 ribu anggota jemaah dan 8 persen dialokasikan untuk haji khusus. Sedangkan, kata Yaqut, kuota haji tambahan menjadi kewenangan Menteri Agama.
Di sisi lain, pembentukan Pansus Haji itu membuat Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berang. Gus Yahya yang merupakan kakak dari Yaqut Cholil Qoumas mencurigai Pansus Haji dibentuk untuk mengadili keputusan yang diambil oleh adiknya. Ia menuding elite PKB di DPR menginisiasi pembentukan Pansus Haji.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya. Jangan-jangan yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini,” kata Gus Yahya saat konferensi pers seusai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Juli 2024.
Di PBNU, Gus Yahya langsung mengadakan rapat untuk membahas Pansus Haji. Salah satu keputusan dari rapat pleno tersebut adalah pembentukan panitia khusus yang akan mengkaji hubungan antara PBNU dan PKB.
Panitia itu dipimpin oleh Wakil Rais Am PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni. Panitia tersebut mengundang sejumlah mantan pengurus PKB untuk memberikan kesaksian mengenai kepemimpinan Muhaimin di PKB.
Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa pembentukan tim atau pansus tersebut adalah upaya PBNU untuk meluruskan sejarah dan mengembalikan PKB kepada PBNU sebagai pemilik sah. Saifullah menambahkan bahwa banyak elite PKB yang membuat pernyataan yang menyimpang dari prinsip awal pendirian PKB.
Saling Sindir Gus Yahya dan Muhaimin Iskandar
Belakangan, Gus Yahya menganalogikan hubungan antara PKB dan PBNU seperti pabrik mobil yang perlu menarik produk gagal dari pasar. Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia menghadiri pelantikan pengurus PBNU Jawa Tengah di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Bahkan, ketika memberikan sambutan, Gus Yahya juga sempat menyinggung soal posisi NU yang harus berada di atas negara, apalagi partai. "Kemarin kan ada perusahaan memproduksi mobil. Sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem mobilnya. Ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya," kata dia dilansir dari Antara, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Menanggapi itu, Muhaimin menyebut Gus Yahya telah melanggar khittah atau garis besar perjuangan NU. Dia juga menyoroti Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin melalui akun X pribadinya pada Sabtu malam.
"Omongan Yahya dan Saipul enggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khittah yang ditegaskan mereka sendiri," kata Cak Imin melalui akun @cakimiNOW pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
Cak Imin juga menilai Gus Yahya dan Gus Ipul telah mempolitisasi NU selaku organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. "Mempolitisir NU enggak laku kok lanjut mempolitisir PKB? Emang siapa lu. Anda sopan kami segan, kalau nggak sopan jangan ajak-ajak kite," tuturnya.
GP Ansor Dikerahkan Jaga Demonstrasi
Ketegangan antara PBNU dan PKB akhirnya memicu sejumlah orang yang mengaku sebagai Aliansi Santri Gus Dur untuk mengadakan demonstrasi di depan Gedung PBNU pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Dalam aksi tersebut, para demonstran menuntut agar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf mundur dari jabatannya karena dianggap menyimpang dari tujuan utama PBNU. Barisan Ansor Serbaguna (Banser) pun dikerahkan untuk menjaga kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.
Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin pun meminta agar tidak ada lagi pihak yang mengadakan demonstrasi di depan kantor PBNU, mengingat gedung tersebut telah melahirkan banyak ulama besar yang berdedikasi untuk NU.
“Aksi-aksi kemarin cukup terakhir kalinya, jangan takut-takut usir mereka semua. Kalau bandel gebuk mereka semua karena bagaimanapun gedung ini merupakan gedung kita semua. Gedung keramat, gedung yang melahirkan banyak ulama,” kata Addin dikutip dari Instagram @gp.ansor, Senin, 5 Agustus 2024.
Dalam unggahan terbarunya, Addin pun menyatakan dirinya sebagai panglima tertinggi Banser memimpin pasukan untuk siaga di gedung PBNU. "Kami lakukan untuk merespons perkembanganmutakhir. Saya perintahkan kader ansor banser tetep satu komando, satu barsisan, jangan terpecah-pecah," ujarnya.
RIZKI DEWI AYU | TIM TEMPO
Pilihan Editor: Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Sebut Undangan PBNU Seperti Dagelan
