TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hak asasi manusia (HAM) Papua, Amiruddin al-Rahab, menilai rencana pembebasan sandera pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), tetap membuat konflik di Papua terus berlanjut. Sebab, menurut dia, tidak ada faktor-faktor besar yang akan mengubah peta konflik tersebut.
"Peta konfliknya akan terus berlanjut," katanya saat dihubungi, Senin, 5 Agustus 2024.
Dia mencontohkan konflik Papua soal pemekaran provinsi. Adanya penyanderaan warga negara Selandia Baru ini nyatanya tidak menimbulkan faktor pendorong terjadinya langkah-langkah baru.
Selain itu, menurut dia, percepatan pembangunan yang dipropagandakan oleh Presiden Joko Widodo pun tidak menghasilkan hal yang berarti. Termasuk, ujarnya, mendorong konflik di Papua bertranformasi menjadi damai.
Ia mengungkapkan, dari sisi OPM juga masih berada dalam situasi yang tidak berubah. Sebab aksi bersenjata terus dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata itu. "Aksi-aksi politik di perkotaan juga terus ada," ucap eks Komisioner Komnas HAM.
Sebelumnya, OPM sepakat bakal membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang mereka sandera di Nduga, Papua Pegunungan sejak Februari 2023. Kesepakatan itu terjalin usai pimpinan Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat OPM berdialog dengan pimpinan OPM kawasan Nduga, Egianus Kogoya.
"Hari ini, 3 Agustus 2024 kami dan Panglima (Egianus) sepakat untuk membebaskan pilot," kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Menurut Sebby, proyek pertukaran Philip dengan kemerdekaan Papua tidak sejalan dengan prinsip perjuangan milisi Papua Merdeka. Markas Pusat TPNPB-OPM sejak tahun lalu telah meminta agar Egianus Kogoya membebaskan Philip.
Sebby mengatakan tujuan awal menyandera pilot Susi Air itu untuk menarik perhatian internasional agar Indonesia dapat ditarik ikut dalam pengadilan internasional setelah dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "Tapi sekarang kami tidak akan jadikan pilot untuk itu. Demi kemanusiaan, kami dan Panglima akan bebaskan," kata dia.
Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat, Akouboo Amatus Douw mengatakan petinggi TPNPB-OPM meminta Egianus untuk membebaskan Philip atas dasar kemanusiaan. Khususnya mengenai nasib keluarga Philip yang telah dipisahkan hampir dua tahun.
"Panglima (Egianus) mengerti bahwa ada untung-rugi jika penyanderaan pilot terus dilakukan. Apalagi pilot itu bukan musuh kami," kata Akouboo.
Menurut Akouboo, ada potensi timbulnya antisipasi masyarakat internasional terhadap dukungan Papua Merdeka. Ia menilai, dengan membebaskan Philip justru akan memicu simpati masyarakat internasional dan Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB.
"Apalagi pilot diperlakukan dengan baik, kondisinya sehat. Ini menunjukkan komitmen kami terhadap kemanusiaan," ujarnya.
Pilihan Editor:Rizieq Shihab Beri Masukan untuk Pemerintah Prabowo-Gibran, Ini yang Disampaikan
