TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koperasi Wahana Kalpika (KWK) sekaligus anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar membenarkan koperasi mereka menjadi salah satu yang sudah sepakat soal pengadaan unit angkot Jaklingko Mikrotrans tahun 2024. Kendati demikian, Taufik mengaku belum tahu berapa kuota yang diberikan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta ke koperasinya.
"Lagi proses, belum jalan jumlahnya. SK (surat keputusan) belum ada," kata Taufik kepada Tempo melalui telepon pada Ahad, 4 Agustus 2024.
Taufik membeberkan kerja sama pengadaan unit memang memakan waktu yang cukup lama karena pengecekannya sangat ketat. Baik dicek armadanya hingga tenaga pengemudinya.
"Jadi ketat sekali mobilnya itu dilihat semuanya harus ada kamera pengawasnya, harus lengkap stikernya," ucapnya. "Untuk membantu penumpang lebih jelas. Makanya kami juga kadang pusing, pramudinya harus punya sertifikasi."
Jika proses pengadaan berjalan lancar, kata dia, minimal membutuhkan waktu tiga bulan untuk proses pengecekannya. Namun, proses pemeriksaan tersebut biasanya bisa lebih lama lagi.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakakan telah menawarkan kuota pengadaan angkot ini kepada semua operator. Ia mengatakan, untuk tahun ini kuota pengadaan mikrotrans sebanyak 200 unit.
"Saat ini total ada empat operator yang sudah mengajukan diri dan sebagian sudah berkontrak," kata Welfizon di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 31 Juli 2024 malam.
Menanggapi hal itu Taufik mengaku tidak tahu siapa operator lain yang sudah melakukan kontrak tersebut. "Saya enggak tahu kan penawarannya itu di klik (e-katalog) lelang, baru negonya sendiri-sendiri, baru diproses," ucapnya.
KWK adalah operator unit angkot Mikrotrans Jaklingko yang dituding memonopoli kuota saat ini. Sebanyak delapan koperasi lain pada Selasa, 30 Juli 2024, mengadakan demo di Balai Kota DKI Jakarta, salah satu poin yang disampaikan yakni mereka khawatir kuota pengadaan unit mikrotrans tahun 2024 ini separuhnya yakni 100 unit dispesialkan untuk KWK.
Meski belum tahu berapa unit yang disepakati, menurut Taufik totalnya tidak sampai 100 unit seperti yang ditudingkan oleh operator lain.
Pilihan editor: Anggota Komisi II DPR Sebut Kandidat PIlkada Tak Lapor Dana Kampanye Tetap Kena Sanksi
