TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Nasional Gotong Royong atau Partai Negoro Faizal Assegaf mengkritik permintaan maaf Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Faizal, yang partainya baru diluncurkan pada Mei 2024, permohonan maaf dari kepala negara atas kesalahan-kesalahannya selama menjabat hanya merupakan formalitas belaka.
Faizal menilai Jokowi menyampaikan permintaan maaf tersebut karena akan segera lengser dari jabatan presiden. Diketahui, Jokowi telah menjabat selama sepuluh tahun sejak 2014 dan akan lengser pada 20 Oktober 2024 yang akan datang.
Faizal menduga akan semakin banyak orang yang berani mengkritik Jokowi ketika dia sudah tidak berkuasa lagi. “Jokowi sadar bahwa dirinya kelak turun dari kekuasaan akan menuai banyak tuntutan,” kata Faizal melalui keterangan tertulis pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Faizal menilai Jokowi kerap gagal memenuhi janjinya kepada masyarakat Indonesia. Namun, kata dia, kritik dari berbagai elemen masyarakat cenderung terbatas selama Jokowi masih memegang kekuasaan sebagai presiden.
Maka dari itu, Faizal melihat permintaan maaf Jokowi sebagai upaya terakhir untuk meredam gelombang kekecewaan yang mungkin datang. “(Jokowi) berupaya gunakan modus basa-basi pidato permohonan maaf,” ucap Faizal.
Faizal mengatakan permintaan maaf tersebut kemungkinan akan sia-sia belaka. “Rakyat tidak akan percaya dengan pernyataan Jokowi meminta maaf di ruang publik,” ujar Faizal.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf dalam sambutan momen zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupaka rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
Pesan tersebut disampaikan Jokowi atas kesalahannya selama menjabat sebagai presiden. Kepala negara mengingatkan bahwa dia hanya manusia biasa.
"Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden dan sebagai wakil presiden," kata Jokowi.
Majalah Tempo baru saja mewartakan nawadosa ganda Presiden Jokowi selama 10 tahun menjabat. Laporan yang terbit pada Senin, 29 Juli 2024, menyoroti kemunduran demokrasi dan kebalikan nawacita janji kampanye Jokowi satu dekade lalu.
Pilihan Editor: Progres Menjelang Agenda Upacara 17 Agustus di IKN
