TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan derasnya arus informasi memunculkan post truth di tengah masyarakat. Post truth, kata dia, menjadi situasi di mana opini publik lebih ditentukan keyakinan pribadi dari pada fakta objektif.
Muhadjir berujar, post truth menjadi tantangan dalam pembangunan manusia Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan dalam Kuliah Umum Program Pendidikan Reguler angkatan ke-66 dan ke-67, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Tahun 2024.
Ia berharap, semua peserta kuliah umum yang merupakan pejabat, praktisi, dan ahli di bidangnya menjadi pilar utama dalam menjaga generasi Indonesia dari post truth. Sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju dapat terwujud.
"Ini tanggung jawab bapak-bapak calon penentu masa depan bangsa di sini bagaimana melakukan proses pembelajaran pencerahan kepada publik untuk mengurangi dampak post truth di tengah masyarakat," ucapnya melalui keterangan tertulis dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024.
Muhadjir berujar untuk mewujudkan cita-cita itu dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan meliputi pembangunan SDM, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.
Muhadjir menjelaskan kementerian berupaya mengentas kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. "Dari segi pembangunan manusia, pemerintah telah melakukan intervensi sejak dini, mulai dari prenatal mengintervensi gizi pada ibu supaya anak-anak terlahir sehat, sampai anak, remaja, dewasa, hingga lansia semua disiapkan pemerintah," ujarnya.
Pada tahun 2024, kemiskinan ekstrem menurun menjadi 0,83 persen. Begitupun dengan angka kemiskinan yang mencapai 9,03 persen. Kemenko PMK menargetkan angka itu terus menurun sampai akhir tahun 2024.
Selain itu, intervensi gizi guna mencegah stunting sejak masa prenatal juga terus dilakukan. Selanjutnya, upaya intervensi pengukuran serentak bayi dan balita untuk menangani stunting di seluruh Indonesia.
Dari segi SDM, pemerintah menilai masih terjadi tingkat pengangguran yang tinggi pada usia produktif di Indonseia. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi dengan kualitas bagus. Pendidikan itu diharapkan membuat generasi muda siap memasuki dunia kerja di masa mendatang.
Pilihan Editor: Kemendagri dan Lemhanas Gelar Kursus Singkat untuk Parpol di Kuningan
