Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas meminta Komisi I DPR RI mengupayakan penambahan anggaran pada  APBN perubahan 2025 mendatang. Saat ini, berdasarkan ketetapan Badan Anggaran DPR RI, anggaran untuk Lemhanas dalam Rancangan APBN 2025 ditetapkan sebanyak Rp 187,08 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono, menyatakan tambahan anggaran tersebut perlu diupayakan untuk mendukung program studi strategis luar negeri (SSLN) ke sejumlah negara Eropa.

"Karena sangat penting bagi kami untuk studi ke Eropa dan menjadikan Eropa sebagai benchmark. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir SSLN hanya berkutat di negara-negara Asia saja," kata Margiyono dalam rapat dengar pendapat di DPR, Kamis, 12 September 2024.

Margiyono mengatakan studi ke Eropa tersebut bertujuan untuk menambah wawasan bagi calon pemimpin tingkat nasional serta meningkatkan kualitas kajian strategis dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.

"Kami berharap mudah-mudahan ada perubahan anggaran di bidang pendidikan dalam perubahan APBN perubahan 2025 mendatang," ujarnya.

Lemhanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 68,8 miliar untuk menjalankan program studi luar negeri tersebut . Apabila permintaan tambahan anggaran tersebut disetujui DPR, ujar Margiyono, studi luar negeri tidak hanya dilakukan ke Eropa, tetapi juga ke Amerika Serikat dan Kanada.

"Kalau tambahan anggarannya tidak diketok, kami paling jauh ke Asia saja," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deputi Pendidikan Lemhanas, Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi, mengatakan negara tujuan studi strategis luar negeri yang dipilih yakni Amerika Serikat, Portugal, Ceko dan Swiss.

Selain studi strategis luar negeri, Lemhanas juga akan mengutus peserta untuk mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke sejumlah negara Eropa. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini yakni sebesar Rp 26 miliar. "PPSA ini rencananya ke Inggris, Belgia, Kanada dan Denmark. Kami membutuhkan anggaran yang cukup besar," ujarnya seperti dikutip Antara.

Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, meminta agar Komisi I DPR periode selanjutnya menimbang usulan tersebut. "Usulan tersebut perlu dicermati. SSLN Lemhanas masih di Asia, dan kalah dengan Sesko TNI yang sudah ke Eropa. Ini perlu dipertimbangkan," katanya.

Pilihan Editor: Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

1 jam lalu

Ilustrasi DPR. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pengamat Sarankan DPR Reformulasi Alih-alih Lakukan Penambahan Komisi

Menurut Arif, DPR dapat mengambil langkah yang lebih substansial ketimbang melakukan penambahan jumlah komisi.


Ujaran Prabowo soal Menteri Jangan Cari Uang dari APBN, Pakar Bilang Begini

5 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri rapat koordinasi nasional legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024. tangkap layar YouTube PKB
Ujaran Prabowo soal Menteri Jangan Cari Uang dari APBN, Pakar Bilang Begini

Prabowo Subianto meminta partai politik koalisinya yang mendapatkan jabatan menteri tidak memanfaatkan posisi tersebut untuk mengeruk APBN.


Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Mentri ESDM Bahlil Lahadalia saat menghadiri Malam Penganugerahan Penghargaan Subroto Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2024. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
Terpopuler: Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Manoj Punjabi Jadi Direktur Utama Net TV

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto semakin dekat. Sejumlah nama menteri Jokowi dikabarkan masih ada.


Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

18 jam lalu

Rukmini Petoheke, 53 tahun, warga Ngata Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, saat ditemui di sela-sela aksi masyarakat adat di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024. TEMPO/Han Revanda Putra
Gelar Aksi di Depan DPR, Masyarakat Adat Tagih Janji Sahkan RUU Masyarakat Adat

Ratusan masyarakat adat dari berbagai wilayah berkumpul di depan Gedung DPR pagi ini, Jumat, 11 Oktober 2024. Tuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.


Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, tiba di gedung Nusantara II DPR, Rabu, 25 September 2024. Prabowo dijadwalkan menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR, membahas sejumlah Rancangan Undang-undang di bidang pertahanan. TEMPO/Nandito Putra
Ragam Reaksi atas Beredarnya Nama-nama Kementerian Kabinet Prabowo

Dasco mengatakan kabinet Prabowo mendatang akan berisi 44-46 kementerian.


Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

18 jam lalu

Keluarga Siswa Madrasah Aliyah yang Cedera Otak hingga Koma Ajukan Surat Permohonan Pendampingan ke KPAI dan DPR

Kuasa hukum siswa Madrasah Aliyah itu akan mengajukan surat permohonan pendampingan ke berbagai lembaga untuk mengawasi proses pengusutan kasus.


Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

21 jam lalu

Suasana pengambilan sumpah Anggota DPR RI dalam pelantikan Anggota DPR/DPD/MPR periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2024. Sebanyak 580 anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih berdasarkan Surat Keputusan KPU RI tentang hasil Pemilu Legislatif 2024 untuk periode 2024-2029 dilantik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pro-Kontra Soal DPR Bentuk Badan Aspirasi Rakyat

Pembentukan Badan Aspirasi Rakyat sebagai alat kelengkapan dewan atau AKD baru oleh DPR menuai tanggapan negatif dan positif dari sejumlah pakar.


Target Pendapatan APBN 2025 Naik, Belanja Negara Didorong Lebih Berkualitas

22 jam lalu

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp 3.005,1 dari Rp 2.996,9 triliun pada RAPBN 2025. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis. Dok. Kemenkeu
Target Pendapatan APBN 2025 Naik, Belanja Negara Didorong Lebih Berkualitas

Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan.


Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

1 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Daftar Bocoran 13 Komisi DPR Beredar, Sejumlah Kementerian Dipecah

Bocoran sementara 13 komisi di DPR yang akan bermitra dengan sejumlah kementerian/badan/lembaga.


Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

1 hari lalu

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud Md., saat ditemui di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 27 September 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Tolak Revisi UU MK, Mahfud Md: Ingin Tendang Hakim Kritis

Mahfud Md tak setuju karena revisi UU MK sudah pernah dilakukan pada 2020.