Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas meminta Komisi I DPR RI mengupayakan penambahan anggaran pada  APBN perubahan 2025 mendatang. Saat ini, berdasarkan ketetapan Badan Anggaran DPR RI, anggaran untuk Lemhanas dalam Rancangan APBN 2025 ditetapkan sebanyak Rp 187,08 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Lemhanas, Letnan Jenderal TNI Eko Margiyono, menyatakan tambahan anggaran tersebut perlu diupayakan untuk mendukung program studi strategis luar negeri (SSLN) ke sejumlah negara Eropa.

"Karena sangat penting bagi kami untuk studi ke Eropa dan menjadikan Eropa sebagai benchmark. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir SSLN hanya berkutat di negara-negara Asia saja," kata Margiyono dalam rapat dengar pendapat di DPR, Kamis, 12 September 2024.

Margiyono mengatakan studi ke Eropa tersebut bertujuan untuk menambah wawasan bagi calon pemimpin tingkat nasional serta meningkatkan kualitas kajian strategis dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait.

"Kami berharap mudah-mudahan ada perubahan anggaran di bidang pendidikan dalam perubahan APBN perubahan 2025 mendatang," ujarnya.

Lemhanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 68,8 miliar untuk menjalankan program studi luar negeri tersebut . Apabila permintaan tambahan anggaran tersebut disetujui DPR, ujar Margiyono, studi luar negeri tidak hanya dilakukan ke Eropa, tetapi juga ke Amerika Serikat dan Kanada.

"Kalau tambahan anggarannya tidak diketok, kami paling jauh ke Asia saja," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Deputi Pendidikan Lemhanas, Marsekal Muda TNI Andi Heru Wahyudi, mengatakan negara tujuan studi strategis luar negeri yang dipilih yakni Amerika Serikat, Portugal, Ceko dan Swiss.

Selain studi strategis luar negeri, Lemhanas juga akan mengutus peserta untuk mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) ke sejumlah negara Eropa. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini yakni sebesar Rp 26 miliar. "PPSA ini rencananya ke Inggris, Belgia, Kanada dan Denmark. Kami membutuhkan anggaran yang cukup besar," ujarnya seperti dikutip Antara.

Anggota Komisi I dari PDI Perjuangan, Sturman Panjaitan, meminta agar Komisi I DPR periode selanjutnya menimbang usulan tersebut. "Usulan tersebut perlu dicermati. SSLN Lemhanas masih di Asia, dan kalah dengan Sesko TNI yang sudah ke Eropa. Ini perlu dipertimbangkan," katanya.

Pilihan Editor: Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemlu 2025 Rp9,89 Triliun

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

9 jam lalu

Puluhan komputer yang digunakan para tersangka pengelola judi online yang diduga dijalankan oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berada di kawasan Galaksi Grand City, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2024. TEMPO/Dede Leni Mardianti.
Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.


10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

1 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

1 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

1 hari lalu

Dadan Hindayana saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. TEMPO/Subekti
Makan Bergizi Gratis Dimulai Januari 2025, Badan Gizi Nasional Beberkan Strategi Anggarannya

Program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada Januari 2025 dibiayai dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

1 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

1 hari lalu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (20/9/2024). ANTARA
Tanggapi Usulan Anggota DPR Soal Jadi Lembaga Adhoc, Ketua KPU: Kami Ikut Aturan, Lima Tahun

Ketua KPU Mochammad Afifuddin merespons usulan salah satu anggota DPR agar KPU diubah menjadi lembaga adhoc dua tahun saja.