TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik pemberian izin usaha pertambangan (IUP) oleh pemerintah untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas agama yang memicu polemik belakangan ini. Megawati menilai permasalahan akibat tambang itu membuat pemerintah tak fokus menghadapi ancaman krisis pangan.
"Urusan tambang aja sekarang orang pada heboh, maunya nyari tambang, nyari tambang. Saya tuh sampai bilang sama teman-teman, makan noh tambang iku. Nanti kalau udah enggak ada beras, terus piye?" kata Megawati saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juli 2024.
Presiden kelima RI itu meminta pemerintah menaruh perhatian terhadap potensi krisis pangan Indonesia di masa mendatang. Dia membandingkan Indonesia dengan negara lain yang sudah mempersiapkan diri menghadapi krisis pangan.
Megawati mengungkap langkah negara lain dalam menanggulangi krisis pangan turut mempengaruhi pangan Indonesia yang masih mengandalkan impor pangan.
"Negara-negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir. Jadi, mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka," tuturnya. "Nah, kita terus mencarinya ke mana?"
Tak sampai di situ, Megawati mengingatkan raykat Indonesia agar waspada untuk menghadapi krisis pangan dengan menyiapkan pangan alternatif pengganti beras.
"Kalau nanti enggak ada, jangan pikir loh mau impor, impornya juga ditahan," ucapnya.
Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberi izin tambang bagi ormas keagamaan. Dua ormas, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, menyatakan akan menerima izin tambang tersebut.
Pilihan Editor: Muhammadiyah Klaim Amal Usaha Bidang Lain Tak Terganggu Setelah Putuskan Terima WIUPK
