Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Jusuf Permana, mengatakan jajaran keamanan yang bakal diterima oleh Jokowi di antaranya Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal Tri Budi Utomo, Kepala Polda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Nanang Avianto, Komandan Komando Daerah Militer 091 Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigadir Jenderal Anggara Sitompul, Komandan Kodim 0913 Penajam Paser Utara Letnan Kolonel Arfan Affandi, dan Kepala Polres Penajam Paser Utara Ajun Komisaris Besar Supriyanto.
Yusuf mengatakan Presiden Jokowi sekaligus akan melakukan rapat untuk memastikan dan mendapatkan laporan perihal peningkatan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat di kawasan IKN. Jokowi menginginkan adanya penegakan hukum serta meningkatkan stabilitas dan keamanan di wilayah IKN dan sekitarnya.
“Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali,” kata Yusuf dalam pesan pendek kepada Tempo pada Senin, 29 Juli 2024.
Jokowi untuk pertama kalinya berkantor di IKN kemarin. Sebelum bekerja, mantan Wali Kota Solo ini sempat mengecek pembangunan Istana Garuda di IKN. Dia memastikan tidak ada masalah dengan infrastruktur dasar di IKN seperti air, listrik, dan perabotan yang dibutuhkan.
Presiden Jokowi juga menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaran OIKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut dalam persamuhan itu.
Mereka membahas sejumlah topik, termasuk kesiapan bandara menjelang upacara 17 Agustus di IKN. Isu lain yang dibahas di antaranya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ibu kota baru, investasi, dan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) untuk pembangunan infrastruktur.
"Termasuk misalnya kebun binatang, maksudnya yang bangun kebun binatang itu ditugaskan nanti kepada BUMO. Jadi sudah lebih jelas lagi," kata Basuki usai pertemuan dengan Jokowi, dikutip dari video Sekretariat Presiden.
DANIEL A. FAJRI | ANTARA
Pilihan editor: Ragam Reaksi atas Keputusan Muhammadiyah Terima Izin Tambang dari Pemerintah