Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ahmad Sahroni Sebut Ada 'Dewa' Politik yang Atur Pilkada Jakarta, Pengamat: Penguasa dan Pengusaha

image-gnews
Sahroni Sebut Ada Dewa yang Mengatur Percaturan Pilkada Jakarta
Sahroni Sebut Ada Dewa yang Mengatur Percaturan Pilkada Jakarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai pernyataan Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang menyebut ada sejumlah 'dewa' yang mengatur percaturan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta, merupakan elit partai. 

"Secara umum, yang disebut sebagai dewa-dewa politik itu tentu elit-elit partai," kata Adi dalam pesan suara yang diterima Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Jumat, 26 Juli 2024.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan sejumlah tokoh elit partai berperan penting dalam menentukan siapa saja calon gubernur dan calon wakil gubernur. 

Dalam konteks pernyataan Sahroni, Adi menyampaikan, sosok 'dewa' yang dimaksud bukanlah elit partai yang mendukung Anies, baik Partai NasDem maupun Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Adi, dewa-dewa politik itu merujuk kepada elit partai politik yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto. 

"Persisnya elit-elit partai yang sekarang sedang berkuasa--yang bisa mengendalikan, mengorkestrasi,  dan mungkin mengatur konstelasi politik di Jakarta," ujarnya. 

Lebih lanjut, Adi berpendapat bahwa pernyataan Ahmad Sahroni berhubungan dengan lobi-lobi politik yang sedang dilakukan kubu pemerintah terhadap NasDem ataupun PKS agar membatalkan dukungan terhadap Anies. Sebab, kata dia, hanya kubu pemerintah yang mampu untuk melobi partai pendukung Anies. 

"Mereka elit partai, khususnya elit partai yang berada di dalam kekuasaan dan penguasa saat ini dan penguasa lima tahun mendatang," tuturnya. 

Tak hanya kalangan politikus, Adi menyebut bahwa para pengusaha dan pemilik modal turut menentukan arah kontestasi di Jakarta. "Konglomerat juga penting, tapi posisinya di belakang layar," ucapnya. 

Senada dengan itu, pakar politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menilai bahwa dewa-dewa politik yang dimaksud Sahroni terdiri dari para elit partai dan pengusaha. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dewanya itu pimpinan partai dan para pengusaha kelas kakap," kata Ujang dalam saat dihubungi Tempo, Jum'at, 26 Juli 2024.

Saat ditanya soal siapa saja elit yang dimaksud, Ujang enggan membeberkan secara gamblang. "Kita sudah tahu siapa, meski tanpa menyebutkan nama. Rakyat pun sudah mengerti itu," ujarnya. 

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyebut ada sejumlah 'dewa' yang mengatur percaturan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta. Dia menyebut para dewa itu sedang menyusun kekuatan untuk memperebutkan kemenangan di Jakarta. 

"Dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh dewa-dewa yang ada di republik ini," kata Sahroni saat ditemui di NasDem Tower, Kamis, 25 Juli 2024.

Sahroni belum bisa menentukan siapa saja yang akan menjadi lawan meski NasDem sudah mendukung Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. "Gue enggak bisa menyimpulkan, tapi para dewa itu yang bisa mengambil keputusan," ujarnya. 

Saat ditanya soal siapa yang dimaksud sebagai 'dewa-dewa' itu, Sahroni enggan menjawab dengan gamblang. "Lu orang pasti tahu lah. Dewa-dewa ini berfungsi untuk menentukan siapa yang dimajukan di Pilkada Jakarta," tuturnya. 

Pilihan editor: Mendagri Tito Karnavian Berharap Indonesia seperti Cina

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

4 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Divonis Langgar Etik, Pernah Sebut Kaesang Tidak Wajib Laporkan Terima Gratifikasi

Dewas KPK vonis Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji.


Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

4 jam lalu

Faisal Basri menjadi ahli dari pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) dalam perkara sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 1 April 2024. TIM Hukum Nasional (Amin) menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi. TEMPO/Subekti.
Faisal Basri Pernah Jadi Saksi Ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK

Faisal Basri pernah menjadi saksi ahli Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sengketa Pilpres 2024 di Sidang MK. Berikut beberapa pon yang disampaikannya.


Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

6 jam lalu

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki menyematkan penghargaan Satyalencana Wira Karya Presiden RI kepada Bupati OKU Timur  H Lanosin MT, di Dinning Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis 5 September 2024. Dok. Pemkab Oku Timur
Bupati OKU Timur Raih Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI

Penghargaan dan tanda kehormatan tersebut diberikan karena Bupati OKU Timur dinilai berhasil melakukan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Bumi Sebiduk Sehaluan.


Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

12 jam lalu

Kolase foto Pramono Anung (kiri) dan Tri Rismaharini (Tempo/Ilham Balindra dan ANTARA)
Pengamat Sebut Rencana Jokowi Reshuffle Kabinet Jelang Lengser Tak Efektif

Rencana reshuffle hanya untuk mengisi kekosongan di tubuh kabinet Indonesia Maju, setelah Pramono dan Risma mundur karena maju di Pilkada 2024.


KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

14 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (kanan) saat hadir di Kantor DPP PSI, Jakarta, Rabu 4 September 2024. ANTARA/HO-PSI
KPK Batal Panggil Kaesang Pangarep, Ini Kata Ahli Hukum Pidana UI

Ahli Pidana UI menilai KPK bisa memanggil Kaesang Pangarep berdasarkan undang-undang.


Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

16 jam lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Tak Akan Dikirimkan ke Presiden Jokowi, Ini Alasan Dewas KPK

Dewas KPK menyatakan tak akan mengirimkan hasil putusan sidang etik Nurul Ghufron ke Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

16 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Konsolidasi Internal bersama Komunitas Juang Perempuan (KJP) di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Jumat, 6 September 2024. berjanji untuk menggandakan operasional RT/RW, memasang CCTV di setiap lingkungan untuk menekan tindak kriminalitas, serta meningkatkan anggaran kader dasa wisma dan jumantik. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Mundur dari Kabinet Bertepatan dengan Penetapan Paslon Pilkada 2024

Akademisi menilai tidak akan ada reshuffle kabinet setelah mundurnya Tri Rismaharini dan Pramono Anung karena maju di Pilkada 2024.


Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) di sela-sela kunjungan kerja di SMK N Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 30 Agustus 2023. Presiden Joko Widodo mengapresiasi program sekolah gratis berbasis asrama yang dirintis Pemprov Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo sejak tahun 2014 dengan tujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, dan sekolah tersebut telah bekerjasama dengan sejumlah perusahaan dan industri di dalam maupun luar negeri untuk penyerapan tenaga kerja para lulusannya. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tanggapan Jokowi dan Ganjar soal Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024

Menurut Jokowi, kotak kosong adalah bagian dari demokrasi di masyarakat. Sementara Ganjar berpendapat begini.


Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

17 jam lalu

Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (baju putih) saat tiba di Kantor KPU Jatim di Surabaya, Kamis malam 29 Agustus 2024. ANTARA/Faizal Falakki
Risma Mundur, Siapa Kader PDIP yang Tersisa di Kabinet Jokowi?

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Siapa kader PDIP yang masih tersisa di kabinet Jokowi?


Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

17 jam lalu

Pengamat politik Rocky Gerung saat menjadi pembicara bedah buku
Respons KPK soal Rocky Gerung Sebut Gibran Setiap Sabtu Terima Uang dari Menteri

KPK buka suara soal pernyataan Rocky Gerung terkait dugaan pemberian uang oleh menteri-menteri kepada Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?