TEMPO.CO, Jakarta -Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erni Rahmawati menyoroti kasus tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terhadap CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
Dia menyebut bahwa kasus pelecehan seksual yang berujung pada pemecatan Hasyim oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu dapat dianalisis melalui viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan.
Erni menilai dalam kasus itu terdapat victim precipitation atau presipitasi korban. "Artinya, si korban memiliki karakteristik, keadaan diri, atau sikap tertentu yang memicu kejahatan terjadi pada dirinya," kata Erni dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatApp, Ahad, 7 Juli, 2024.
Berdasarkan kajian viktimologi, Erni menyampaikan, kondisi CAT dapat tergolong dalam kategori passive precipitation atau presipitasi pasif yang memicu kejahatan. Dia menjelaskan, presipitasi pasif itu dapat meliputi karakteristik atau sikap korban yang bersahabat dengan pelaku sehingga pelaku menilai bahwa korban telah menggoda hingga memicu rangsangan seksual.
Di sisi lain, Erni menjabarkan, terdapat kategori active precipitation, yakni kondisi di mana kejahatan yang terjadi diakibatkan oleh tindakan aktif korban seperti provokasi yang memicu tindakan pelaku. "Kalau melihat dari laporan putusan dan berita-berita yang ada, presipitasi kasus ini sepertinya passive precipitation. Jadi, bukan active precipitation," tuturnya.
Doktor berpredikat cum laude itu menerangkan bahwa CAT bisa jadi tidak menyadari bahwa sikap yang ditunjukkannya memicu Hasyim untuk melakukan kejahatan kepadanya. "Misalnya, dia memang pembawaannya akrab dan ceria. Nah, Hasyim menyukai karakteristik itu," ujarnya.
Lebih lanjut, Erni menyinggung soal relasi kuasa antara CAT dan Hasyim. Dia menilai bahwa terdapat kemungkinan bahwa CAT merasa ada tuntutan untuk memperpanjang hubungan politik dan sosial terhadap Hasyim.
Meski begitu, Erni juga mempertanyakan soal relasi kuasa seperti apa yang terjadi di antara mereka. Misalnya, ancaman hidup atau mati, ancaman karir, atau ancaman politik. "Harus ada kejelasan bentuknya seperti apa," ucapnya.
Di sisi lain, Erni juga menilai bahwa CAT merupakan sosok perempuan yang independen dan berpenghasilan stabil sehingga tidak sepenuhnya berada dalam posisi marjinal dan subordinat. "Jadi, saya berpikir bahwa korban masih punya kekuatan untuk menolak, walaupun mungkin tidak bisa secara tegas," katanya.
Oleh sebab itu, Erni menegaskan, dia belum bisa mengklasifikasikan secara rigid apakah perbuatan Hasyim dapat masuk ke dalam kategori pelecehan seksual atau pemerkosaan. Namun, kata dia, perbuatan Hasyim dapat dipastikan merupakan tindakan asusila. "Yang jelas, ada abuse of power dari Hasyim dalam perbuatannya," ujar Erni.
Senada dengan itu, kriminolog UI lainnya, Achmad Hisyam, mengatakan bahwa ada kemungkinan kasus tindakan asusila ini diawali dengan sikap korban terhadap pelaku. Menurut dia, ada peluang bahwa inisiatif tindakan asusila ini tidak berangkat dari keinginan pelaku.
"Bisa saja ini inisiatif dari si perempuan. Kemudian, dia bersikap dan bertindak sebagai korban, ada 'sandiwara' di sini," tutur Hisyam saat dihubungi Tempo via telepon, Ahad pagi.
Hisyam mengakui bahwa tindakan asusila merupakan kasus yang sulit untuk dibuktikan secara utuh. Sebab, kata dia, alat bukti yang diperoleh pada umumnya hanya berdasarkan keterangan-keterangan semata.
Lebih lanjut, Hisyam juga mempertanyakan apa tujuan CAT melaporkan Hasyim. Menurut dia, pelaporan itu bisa jadi didasarkan pada kesadaran CAT atas tindakan asusila yang dilakukan Hasyim atau justru karena CAT merasa Hasyim tidak memenuhi janji-janjinya.
Meski begitu, Hisyam juga mengakui adanya relasi kuasa di mana Hasyim memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada CAT. "Memang posisinya tidak seimbang sehingga ada kecenderungan untuk memanipulasi," ucapnya.
Tak sampai di situ, Hisyam menegaskan bahwa perbuatan Hasyim terhadap CAT masuk ke dalam kategori tindakan asusila, bukan pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Sebab, jelas Hisyam, unsur pemaksaan secara terang-terangan tidak terlihat ataupun terbukti secara jelas dalam kasus ini.
Pilihan editor: Survei Indikator Ungkap Dampak Jika Kaesang Pangarep Tak Maju di Pilgub Jateng
