Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kriminolog UI Soroti Peran Korban dalam Kasus Asusila Hasyim Asy'ari

image-gnews
Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU. "Saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim di gedung KPU pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Erni Rahmawati menyoroti kasus tindakan asusila Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari terhadap CAT, perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. 

Dia menyebut bahwa kasus pelecehan seksual yang berujung pada pemecatan Hasyim oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu dapat dianalisis melalui viktimologi atau ilmu tentang korban kejahatan. 

Erni menilai dalam kasus itu terdapat victim precipitation atau presipitasi korban. "Artinya, si korban memiliki karakteristik, keadaan diri, atau sikap tertentu yang memicu kejahatan terjadi pada dirinya," kata Erni dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatApp, Ahad, 7 Juli, 2024.

Berdasarkan kajian viktimologi, Erni menyampaikan, kondisi CAT dapat tergolong dalam kategori passive precipitation atau presipitasi pasif yang memicu kejahatan. Dia menjelaskan, presipitasi pasif itu dapat meliputi karakteristik atau sikap korban yang bersahabat dengan pelaku sehingga pelaku menilai bahwa korban telah menggoda hingga memicu rangsangan seksual. 

Di sisi lain, Erni menjabarkan, terdapat kategori active precipitation, yakni kondisi di mana kejahatan yang terjadi diakibatkan oleh tindakan aktif korban seperti provokasi yang memicu tindakan pelaku. "Kalau melihat dari laporan putusan dan berita-berita yang ada, presipitasi kasus ini sepertinya passive precipitation. Jadi, bukan active precipitation," tuturnya. 

Doktor berpredikat cum laude itu menerangkan bahwa CAT bisa jadi tidak menyadari bahwa sikap yang ditunjukkannya memicu Hasyim untuk melakukan kejahatan kepadanya. "Misalnya, dia memang pembawaannya akrab dan ceria. Nah, Hasyim menyukai karakteristik itu," ujarnya.

 
Lebih lanjut, Erni menyinggung soal relasi kuasa antara CAT dan Hasyim. Dia menilai bahwa terdapat kemungkinan bahwa CAT merasa ada tuntutan untuk memperpanjang hubungan politik dan sosial terhadap Hasyim.

 
Meski begitu, Erni juga mempertanyakan soal relasi kuasa seperti apa yang terjadi di antara mereka. Misalnya, ancaman hidup atau mati, ancaman karir, atau ancaman politik. "Harus ada kejelasan bentuknya seperti apa," ucapnya. 

Di sisi lain, Erni juga menilai bahwa CAT merupakan sosok perempuan yang independen dan berpenghasilan stabil sehingga tidak sepenuhnya berada dalam posisi marjinal dan subordinat. "Jadi, saya berpikir bahwa korban masih punya kekuatan untuk menolak, walaupun mungkin tidak bisa secara tegas," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh sebab itu, Erni menegaskan, dia belum bisa mengklasifikasikan secara rigid apakah perbuatan Hasyim dapat masuk ke dalam kategori pelecehan seksual atau pemerkosaan. Namun, kata dia, perbuatan Hasyim dapat dipastikan merupakan tindakan asusila. "Yang jelas, ada abuse of power dari Hasyim dalam perbuatannya," ujar Erni. 

Senada dengan itu, kriminolog UI lainnya, Achmad Hisyam, mengatakan bahwa ada kemungkinan kasus tindakan asusila ini diawali dengan sikap korban terhadap pelaku. Menurut dia, ada peluang bahwa inisiatif tindakan asusila ini tidak berangkat dari keinginan pelaku. 

"Bisa saja ini inisiatif dari si perempuan. Kemudian, dia bersikap dan bertindak sebagai korban, ada 'sandiwara' di sini," tutur Hisyam saat dihubungi Tempo via telepon, Ahad pagi. 

Hisyam mengakui bahwa tindakan asusila merupakan kasus yang sulit untuk dibuktikan secara utuh. Sebab, kata dia, alat bukti yang diperoleh pada umumnya hanya berdasarkan keterangan-keterangan semata. 

Lebih lanjut, Hisyam juga mempertanyakan apa tujuan CAT melaporkan Hasyim. Menurut dia, pelaporan itu bisa jadi didasarkan pada kesadaran CAT atas tindakan asusila yang dilakukan Hasyim atau justru karena CAT merasa Hasyim tidak memenuhi janji-janjinya. 

Meski begitu, Hisyam juga mengakui adanya relasi kuasa di mana Hasyim memiliki jabatan yang lebih tinggi daripada CAT. "Memang posisinya tidak seimbang sehingga ada kecenderungan untuk memanipulasi," ucapnya. 

Tak sampai di situ, Hisyam menegaskan bahwa perbuatan Hasyim terhadap CAT masuk ke dalam kategori tindakan asusila, bukan pelecehan seksual maupun pemerkosaan. Sebab, jelas Hisyam, unsur pemaksaan secara terang-terangan tidak terlihat ataupun terbukti secara jelas dalam kasus ini.

 
Pilihan editor: Survei Indikator Ungkap Dampak Jika Kaesang Pangarep Tak Maju di Pilgub Jateng

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

1 hari lalu

Aristo Pangaribuan (kanan) dan Maria Dianita (kiri), Tim Kuasa Hukum salah satu anggota PPLN Den Haag, Belanda (CAT) yang diduga menjadi korban tindakan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Mereka memberikan keterangan usai sidang perdana dugaan pelanggaran etik Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Korban Tindak Asusila oleh Hasyim Asy'ari Didorong Bikin Laporan Pidana, Kuasa Hukum: Menunggu Keputusan

CAT masih mempertimbangkan untuk melaporkan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Hasyim Asy'ari ke ranah pidana.


Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

3 hari lalu

Pemecatan Hasyim bermula ketika ia dilaporkan ke DKPP RI oleh LKBH-PPS FH UI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa perbuatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut kuasa hukum korban, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebagai teradu mementingkan kepentingan pribadi untuk memuaskan hasrat seksualnya kepada korban. TEMPO/Subekti
Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Wewenang DKPP Pecat Ketua KPU Bermasalah

Jokowi menandatangani Keppres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari. Begini bunyinya.


Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

3 hari lalu

Hasyim Asy'ari berterima kasih kepada DKPP yang telah memberhentikannya dari jabatan sebagai Ketua KPU.
Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari, Ini Tanggapan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR

Sejumlah pihak menanggapi keputusan Jokowi yang resmi memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini respons Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga Komisi II DPR


Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

3 hari lalu

Plt Ketua KPU Mochammad Afifuddin (tengah) bersama (dari kiri-kanan) Anggota Komisioner KPU Idham Holik, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Agus Mellaz, Betty Epsilon, dan Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengangkat tangan bersama usai konferensi pers terkait pemilihan petugas pelaksana Ketua KPU di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Fakta-fakta Proses Pergantian Komisioner KPU Pasca Hasyim Asy'ari Dipecat

Usai Keppres tentang pemecatan Hasyim Asy'ari dari KPU diteken, DPR RI akan menentukan penggantinya diambil komisioner KPU yang tersisa.


Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

4 hari lalu

Ilustrasi KPU. TEMPO/Subekti
Iffah Rosita Belum Mau Komentar Soal Pencalonan Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Calon Komisioner KPU RI pengganti Hasyim Asy'ari, Iffah Rosita belum mau berkomentar soal pencalonannya.


Pengacara Sebut Kemunculan Korban Tindak Asusila Hasyim Asy'ari ke Publik Sudah Konsultasi dengan Psikolog

4 hari lalu

Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor DKPP, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Pengacara Sebut Kemunculan Korban Tindak Asusila Hasyim Asy'ari ke Publik Sudah Konsultasi dengan Psikolog

Pengacara menyebut CAT yang menjadi korban tindak asusila Hasyim Asy'ari muncul ke publik setelah mereka konsultasi dengan psikolog.


Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

5 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Pesan Bawaslu kepada KPU setelah DKPP Berhentikan Hasyim Asy'ari

Ketua Bawaslu optimistis KPU dapat menyelenggarakan Pilkada 2024 setelah DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Kata Airlangga dan Wapres Ma'ruf Amin Soal KPU Usai Pemberhentian Hasyim Asy'ari

5 hari lalu

Logo KPU
Kata Airlangga dan Wapres Ma'ruf Amin Soal KPU Usai Pemberhentian Hasyim Asy'ari

Wapres Ma'ruf Amin mempertimbangkan penambahan anggota KPU setelah DKPP berhentikan Hasyim Asy'ari.


Bedah PKPU No. 8 Tahun 2024 yang Masih Penuh Problem

5 hari lalu

Pekerja melakukan pembangunan panggung untuk pengajuan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan partai politik pengusung untuk memenuhi syarat pengajuan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden saat mendaftar ke KPU. TEMPO/Subekti.
Bedah PKPU No. 8 Tahun 2024 yang Masih Penuh Problem

Jeirry dari Komite Pemilih Indonesia menilai putusan MA yang menjadi dasar PKPU No. 8/2024 tersebut melampaui kewenangan MA.


DPR Sebut Fasilitas Hasyim Asy'ari sebagai Komisioner KPU Dicabut Setelah Resmi Dipecat

5 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus saat mengikuti Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juli 2024. Foto: Kresno/vel
DPR Sebut Fasilitas Hasyim Asy'ari sebagai Komisioner KPU Dicabut Setelah Resmi Dipecat

Guspardi Gaus mengatakan fasilitas mobil dan lainnya yang diperoleh Hasyim Asy'ari sebagai Komisioner KPU akan dicabut setelah Keppres diteken