TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan memboyong 1.740 orang aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mulai September 2024.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mangatakan 1.740 aparatur sipil negara (ASN) akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan akan dimulai pada September.
Azwar Anas menyampaikan ini usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 1 Juli 2024. Pemerintah menjanjikan hingga November nanti akan ada 47 tower hunian yang selesai.
Per tower akan berisi 60 unit dengan besarnya 98 meter. Satu unit dalam tower itu akan berisi tiga kamar. "Nanti dari 47 tower itu 29 akan di isi oleh ASN, dan 18 tower akan diisi TNI Polri," kata Azwar di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dilansir dari sarolangunkab.go.id, dalam rencana induk yang terlampir pada UU IKN, terdapat lima klaster yang akan dipindahkan ke IKN. Klaster pertama, yaitu klaster pemerintahan, akan dimulai pada 2024. Klaster ini mencakup presiden dan wakil presiden serta lembaga tinggi negara, termasuk MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.
Beberapa kementerian juga akan dipindahkan pada tahap awal. Kementerian tersebut meliputi Kementerian Koordinator, yaitu Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, dan Kemenko Marves. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan juga termasuk dalam klaster pertama.
Klaster pemerintahan pertama mencakup kementerian atau lembaga negara yang secara langsung mendukung kerja presiden dan wakil presiden. Kementerian ini meliputi Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.
Selain itu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan kinerja pembangunan juga termasuk, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Selanjutnya, terdapat kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN, seperti Kementerian Kominfo, Kementerian PUPR, dan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, ada juga alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum, termasuk Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.
Selain itu, lembaga negara independen dan badan publik juga akan dipindahkan. Lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Mengenai kepindahan ke IKN, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa sejumlah perusahaan BUMN siap untuk memasok kebutuhan energi, termasuk listrik dan gas, bagi kantor-kantor pemerintahan di IKN Nusantara.
Erick menyampaikan hal ini setelah memeriksa kesiapan perusahaan-perusahaan negara dalam menyediakan berbagai fasilitas penunjang utama untuk pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang di ibu kota baru tersebut.
"Alhamdulillah, penugasan penting yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk menyiapkan berbagai fasilitas penting dan utama untuk kantor-kantor pemerintahan di IKN, hingga saat ini sesuai jadwal," kata Erick melalui keterangan di Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.
Ia mencontohkan, Istana Presiden, rumah tapak jabatan menteri, hingga kantor kementerian koordinator 3 dan 4 telah dipasok jaringan listrik dari PLTS dan jaringan gas. Kesiapan itu juga untuk menyambut pelaksanaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI yang pertama kali di IKN.
"Dengan waktu tersisa, sekitar sebulan lebih, kunjungan ini bersama para Dirut dan Wadirut BUMN untuk memastikan semua fasilitas yang menjadi tanggung jawab kami bisa selesai tepat waktu," tutur Erick.
Saat meninjau IKN pada Sabtu kemarin, rombongan Kementerian BUMN mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Training Center PSSI, Kawasan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), dan Istana Presiden berikut lapangan di depan Istana yang akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus mendatang.
Erick Thohir berharap PLN baik melalui PLTS ataupun gardu induknya bakall mampu memasok listrik, tak hanya untuk kebutuhan daya total di lokasi upacara HUT Kemerdekaan, tapi juga memastikan pasokan listrik interkoneksi di Kalimantan juga aman.
SUKMA KANTHI NURANI | RR ARIYANI WIDYASTUTI I ANTARA
Pilihan Editor: Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN
