Dia menjelaskan anggaran untuk program prioritas Prabowo itu sudah ditetapkan dalam postur anggaran tahun depan. Namun belum ditetapkan pengelolanya karena masih dalam proses sinkronisasi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 dan penyesuaian nota keuangan APBN tahun ini.
Penyusunan RUU akan selesai pada pertengahan Agustus dan akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 16 Agustus 2024. Selama penyusunan pemerintah akan memantau dan terus berkoordinasi dengan presiden terpilih dan timnya yang menyusun program itu.
“Apakah sudah menetapkan dalam bentuk program mana eksekutornya siapa, kalau belum, ya berarti dicadangkan dalam BUN,” ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan Rp 71 triliun yang ditetapkan dalam postur APBN 2025 sudah mencakup keseluruhan selama setahun program akan berjalan. Dia memastikan tidak akan ada kelebihan anggaran.
Tanggapan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan
Adapun Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Thomas Djiwandono belum dapat memastikan teknis penyaluran anggaran makan bergizi gratis. Proses dan total jumlah alokasi masih dipikirkan secara internal.
Dia belum dapat menjelaskan teknisnya karena tim Prabowo masih harus mengetahui siklus APBN saat ini terlebih dahulu. “Setelah siklus APBN selesai, kami akan menjelaskan teknis dari program tersebut,” kata pria yang akrab disapa Tommy Djiwandono itu.
Anggaran untuk program makan bergizi gratis akan dikucurkan bertahap tiap tahunnya. Meski pemerintah saat ini dan tim presiden terpilih sudah menyepakati Rp 71 triliun pada 2025, Tommy mengaku belum dapat memastikan total anggaran yang akan dihabiskan untuk program tersebut secara keseluruhan selama masa jabatan Prabowo-Gibran.
ILONA ESTHERINA | ANTARA
Pilihan editor: Kata Eko Patrio dan Zulhas Soal Bacagub yang Didukung PAN di Pilgub Jakarta
