Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MKD DPR Jatuhkan Sanksi Ringan, Bamsoet: Biarkan Masyarakat yang Nilai Putusan Itu

image-gnews
Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan di Indonesia
Bamsoet Tegaskan Pentingnya PPHN Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan di Indonesia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet merespons ihwal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, yang menjatuhkan sanksi ringan terhadap dirinya. Bamsoet dinilai melanggar kode etik anggota dewan karena pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.

Adapun putusan ini dibacakan oleh Ketua MKD, Adang Daradjatun dalam sidang di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada 24 Juni 2024. Majelis MKD menyimpulkan bahwa Bamsoet terbukti melanggar kode etik sebagai anggota DPR RI. Atas pelanggaran tersebut, Bamsoet dijatuhi sanksi teguran tertulis.

Merespons putusan MKD, Bamsoet mengatakan bahwa menghormati keputusan dan sanksi ringan atas pernyataan soal wacana amandemen UUD 1945 itu.

"Terkait keputusan MKD, saya ingin menyampaikan bahwa saya menghargai keputusan kawan-kawan yang mulia tersebut," kata Bamsoet saat dihubungi, Selasa, 25 Juni 2024.

Namun, Bamsoet enggan berkomentar lebih lanjut perihal keputusan tersebut. Ia mempersilakan agar masyarakat yang menilai atas pernyataannya itu.

"Saya tidak mau berpolemik dengan mengomentari atas keputusan yang tidak saya lakukan, agar marwah MKD tetap terjaga. Biarkan masyarakat yang menilai," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bamsoet dilaporkan ke MKD oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azhari. Mahasiswa tersebut melaporkan pernyataan Bamsoet dalam konferensi pers di Senayan pada 5 Juni 2024. Bamsoet dianggap menyatakan bahwa seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan amandemen UUD 1945, bertolak belakang dengan fakta dan bukti-bukti di lapangan.

Dalam keterangan sebelumnya, Bamsoet menyebut tidak pernah menyatakan seluruh partai politik setuju untuk mengamandemen penyempurnaan UUD 1945, karena diawali dengan kata kalau atau jika. Sehingga, ia menilai bahwa pernyataan itu tidak mengandung makna pretensi dalam rangka melangkahi partai politik yang ada, sebagaimana terdokumentasi dalam liputan media televisi.

"Jadi keliru kalau saya dikatakan tidak menghormati undangan teman-teman di MKD. Justru saya senang karena bisa meluruskan tuduhan yang tidak benar di tempat yang tepat," ucapnya.

SULTAN ABDURRAHMAN 


Pilihan Editor: 
Pakar Sebut Gagasan Amandemen UUD 1945 Harusnya Datang dari Rakyat Bukan Politikus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

13 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
Bamsoet Pastikan IMI Siap Gelar Berbagai Kejuaraan Balap Internasional

Bambang Soesatyo sedang mempersiapkan agar pada tahun 2025 nanti, IMI di berbagai daerah bisa lebih banyak lagi yang menjadi tuan rumah berbagai event balap internasional.


IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

14 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Rapat Pleno IMI Pusat ke-3 Tahun 2024, di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Dok. MPR
IMI Persiapkan Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Bambang Soesatyo mengungkapkan IMI sedang mempersiapkan agar Kawasan Sirkuit Internasional Sentul di Bogor bisa menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).


Bamsoet Resmikan Peluncuran Mobil BAIC Indonesia

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam grand launching BAIC Indonesia dalam event GIIAS 2024, di ICE BSD, Tangerang, Rabu 17 Juli 2024.
Bamsoet Resmikan Peluncuran Mobil BAIC Indonesia

Bambang Soesatyo bersama founder PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) Jerry Hermawan Lo bekerjasama dengan Beijing Automotive Group Co. Ltd, secara resmi melakukan grand launching kendaraan BAIC di Indonesia


Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

2 hari lalu

Pejabat Publik dengan Gelar Guru Besar Janggal
Skandal Rekayasa Guru Besar Mencuat, Ini Sanksi bagi Pemalsu Gelar Profesor

Guru Besar atau profesor merupakan gelar tertinggi bagi dosen yang aktif mengajar. Jika ditemukan ada yang memalsukan gelar ini, ada sanksi pidana.


Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

2 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Ramai Soal Dugaan Rekayasa Guru Besar di ULM, Ini Syarat Dapatkan Gelar Profesor Secara Benar

Temuan dugaan rekayasa syarat permohonan guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Bagaimana syarat mendapatkan gelar profesor?


Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

2 hari lalu

Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta, Selasa 16 Juli 2024. Dok. MPR
Ketua MPR RI Bamsoet Terima Aspirasi Evaluasi Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkap diskusi dengan Agus Harimurti Yuhdoyono mengenai evaluasi sistem politik dan kondisi demokrasi di Indonesia.


Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat tiba di Kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin, 8 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Bamsoet Usul Pilpres dan Pileg Dipisah

Bamsoet mengusulkan pelaksanaan pilpres dan pileg dipisah. Pemilu serentak membuat masyarakat hanya terfokus pada pelaksanaan pemilihan presiden.


Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bamsoet Klaim Perubahan Wantimpres Menjadi DPA Tak Ubah Kewenangan

Bamsoet merespons Revisi Undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden atau RUU Wantimpres, yang akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung


Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menerima silaturahmi kebangsaan oleh pimpinan MPR di Gedung DPP Demokrat, Jakarta pada Selasa, 16 Juli 2024. Tempo/Novali Panji
Bamsoet dan Pimpinan MPR Bakal Sambangi Airlangga hingga Prabowo dalam Silaturahmi Kebangsaan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut pimpinan lembaganya akan melanjutkan kunjungan silaturahmi kebangsaannya ke sejumlah partai


Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama jajaran mengunjungi Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dalam rangka silahturahmi kebangsaan di kediamanya, Menteng, Jakarta, 20 Mei 2024. Bamsoet mengatakan safari politik tersebut untuk melakukan rekonsiliasi nasional setelah pemilihan Presiden 2024, MPR juga berencana akan mengunjungi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kelakar Bamsoet soal Sistem Politik: Integritas hingga Kualitas Kurang Berarti Tanpa 'Isi Tas'

Bamsoet menilai, negara harus menilai apakah demokrasi saat ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya untuk masyarakat.