Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPAI Terima Aduan PPDB 2024 Jalur Afirmasi

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Adi Leksono, mengatakan lembaganya menerima aduan dari masyarat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 jalur afirmasi. "Saat ini kami mendapat tiga aduan," kata Aris kepada Tempo melalui telepon ada Senin, 24 Juni 2024.

Aris menjelaskan aduan yang pertama datang dari siswa SD di Jakarta. Siswa tersebut tak bisa mendaftar lewat jalur afirmasi karena tak terdata dalam sistem penerima kesejahteraan sosial. Dia menjelaskan jalur afirmasi untuk anak kurang mampu mensyaratkan peserta terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Padahal, kata Aris, siswa tersebut berhak karena masuk kategori tidak mampu.

Di sisi lain, Aris mengatakan ada siswa yang semestinya tak berhak masuk DTKS malah bisa daftar melalui jalur afirmasi. Hal itu membuat jalur ini jadi tak tepat sasaran. "Mereka ini tidak bisa memanfaatkan jalur itu. Kenapa? karena tidak terdata di dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) padahal mestinya mereka berhak," ujarnya.

Selain di Jakarta, laporan lainnya juga datang dari Medan, Deli Serdang dan Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Laporan dari dua daerah itu menyangkut hambatan pada siswa disabilitas.

"Banyak sekolah yang kemudian belum siap menerima anak-anak yang inklusi. Padahal mereka juga punya hak untuk mengakses layanan pendidikan," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, akses dan fasilitas di berbagai jenjang sejumlah sekolah untuk anak disabilitas masih minim. Sekolah itu, kata Aris, kebanyakan berada di luar Pulau Jawa. Semestinya, seluruh pemangku kepentingan dari sekolah, pemerintah daerah, hingga pusat lebih memperhatikan hal itu.

"Akses pendidikan untuk anak disabilitas ini hampir di semua jenjang beberapa daerah yang saya sebut di luar Jawa mereka belum siap menerima anak-anak penyandang disabilitas. padahal aturannya harus memberikan akses," katanya.

Aris mengatakan bagi masyarakat yang menemukan ketikdakadilan atau hambatan di PPDB dapat melapor ke KPAI melalui website www.kpai.co.id dan kontak 08111772273. Adapun pada PPDB 2013, KPAI menerima enam aduan.

Pilihan Editor: Susi Pudjiastuti Masuk Radar Pilgub Jabar, PDIP: Pertarungan Semakin Menarik

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

16 jam lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

19 jam lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

1 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

2 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

Dugaan kasus katrol nilai rapor itu terjadi di SMPN 19 Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku telah meminta klarifikasi kasus tersebut.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

2 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

Dinas Pendidikan menyesalkan kasus cuci nilai rapor dalam PPDB 2024 yang mengakibatkan 51 calon siswa asal SMPN 19 Depok dianulir masuk SMA Negeri.


Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

2 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Disdik Masih Gali Motif Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Disdik Depok masih melakukan pemeriksaan dan monitoring berkaitan dengan skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

2 hari lalu

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Andika Dharma Sena. ANTARA/I.C. Senjaya.
Polisi Usut Dugaan Pemalsuan Piagam untuk Jalur Prestasi PPDB SMA di Semarang

Pemprov Jateng telah menganulir piagam kejuaraan marching band oleh 69 siswa untuk jalur prestasi PPDB SMA di Semarang.


Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

2 hari lalu

Plh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi bicara terkait cuci rapor di Depok, Selasa, 16 Juli 2024. Foto : Dokumentasi Pribadi
Skandal Cuci Nilai Rapor di SMPN Depok: Kronologi hingga 51 Calon Peserta Didik Dianulir

Disdik mengatakan tidak bisa melanjutkan 51 calon peserta didik yang dianulir lantaran cuci nilai rapor ke SMA Negeri Depok.