Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daya Tampung PPDB Jawa Barat 2024 Jenjang SMA-SMK dan Cara Cek Kuotanya

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) yang dapat tertampung pada Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Jawa Barat diperkirakan mencapai 764.138 orang dari 960.438 kuota yang disediakan pada 2024. 

Jumlah tersebut setara dengan 125,69 persen berdasarkan asumsi analisis spasial yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, daya tampung PPDB Jawa Barat 2024 jenjang SMA/SMK negeri dan swasta dinilai cukup. 

“Asumsi berdasarkan calon lulusan SMP dan MTs – Daya tampung untuk SMA/SMK/MA berstatus negeri dan swasta,” seperti dikutip dari laman Analisis Spasial PPDB Disdik Jawa Barat, pada Kamis, 27 Juni 2024. 

Namun, daya tampung untuk SMA/SMK berstatus negeri kurang. Dari 764.138 lulusan SMP dan MTs, hanya terdapat kuota 310.856 SMA dan SMK negeri yang tersedia atau sekitar 40,68 persen. 

Daya Tampung PPDB Jawa Barat SMA dan SMK 2024

Pada PPDB Jawa Barat 2024, jalur seleksi yang diselenggarakan untuk calon peserta didik baru (CPDB) SMA terdiri atas jalur zonasi, afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), afirmasi peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. 

Sementara jalur PPDB SMK meliputi jalur prioritas terdekat, jalur afirmasi KETM dan afirmasi PDBK, perpindahan tugas orang tua/anak guru/wali, serta prestasi nilai rapor dan prestasi kejuaraan. 

Merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa, berikut kuota PPDB SMA di Jawa Barat pada 2024 berdasarkan jalur seleksinya:

- Jalur zonasi: 50 persen.

- Jalur afirmasi KETM: 15 persen.

- Jalur afirmasi PDBK: 5 persen.

- Jalur perpindahan tugas orang tua/wali: 5 persen.

- Jalur prestasi: 25 persen.

Dalam hal terdapat sisa kuota dari ayat (1) huruf b dan huruf c, maka sisa kuota dialihkan ke jalur prestasi,” bunyi Pasal 13 ayat (2) Pergub Jawa Barat tersebut. 

Sementara itu, besaran kuota PPDB SMK di Jawa Barat 2024 sebagaimana jalur seleksinya sebagai berikut:

- Jalur afirmasi KETM: 15 persen.

- Jalur afirmasi PDBK: 5 persen.

- Jalur prioritas terdekat: 10 persen.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

- Jalur perpindahan tugas orang tua/anak guru/wali: 5 persen.

- Jalur prestasi nilai rapor: 60 persen.

- Jalur prestasi kejuaraan: 5 persen. 

Cara Cek Daya Tampung SMA dan SMK PPDB Jawa Barat 2024

Untuk melihat kuota yang disediakan oleh masing-masing satuan pendidikan, CPDB dapat melakukan pemeriksaan secara mandiri dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Kunjungi situs https://ppdb.jabarprov.go.id.

- Tekan ikon tiga garis horizontal atau burger line.

- Pilih menu ‘Wilayah PPDB’.

- Pilih wilayah cabang Disdik, lalu ketuk ‘Lihat Selengkapnya’.

- Pada bagian ‘Info Sekolah’, tekan ‘Klik Disini!’.

- Pilih jenjang, kota, dan jenis sekolah.

- Masukkan nama satuan pendidikan tujuan.

- Pada kolom ‘Aksi’, tekan ‘Lihat’.

- Kemudian, sistem akan menampilkan kuota pendaftaran. 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Siswa Miskin Tak Lolos PPDB SMAN 4 Depok, Orang Tua Ukur Manual Jarak Rumah ke Sekolah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

34 hari lalu

Kasi Intel Kejari Depok M. Arief Ubaidillah (kiri) didampingi Kasi Pidsus Kejari Depok Mochtar Arifin saat dimintai keterangan terkait pemanggilan operator SMPN 19 Depok ke Kejari, Jumat, 26 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejaksaan Temukan Aliran Dana Puluhan Juta Rupiah dalam Skandal Katrol Nilai Rapor SMPN 19 Depok

Kejaksaan menemukan aliran dana dalam skandal katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok yang mencapai puluhan juta rupiah.


Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

38 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Skandal Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, 9 Orang Terancam di Pecat

Terungkapnya skandal katrol nilai rapor membuat sembilan pegawai Dinas Pendidikan Kota Depok terancam dipecat


Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

40 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Ungkap Sejumlah Fakta di Balik Kasus Katrol Nilai Rapor, Bakal Panggil Pihak di Luar SMPN 19 Depok

Kejaksaan Negeri Depok memperoleh sejumlah fakta di balik katrol nilai rapor di SMPN 19 Depok.


Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

43 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Cara dan Syarat Lapor Diri PPDB Jalur SKB DKI Jakarta 2024

Ketentuan dan prosedur lapor diri PPDB Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahap kedua di DKI 29-30 Juli 2024


Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

45 hari lalu

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Kemendikbud Sebut Implementasi PPDB Sudah Lebih Baik dari Tahun Sebelumnya

Kemendikbud mengklaim jumlah kecurangan dalam PPDB terus berkurang setiap tahun.


Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

47 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Ingin Perbaikan pada PPDB, Pj Gubernur Jabar Berencana Temui Mendikbudristek

Bey Machmudin mengatakan, prihatin dengan maraknya kecurangan dalam PPDB 2024. Ada 279 calon siswa yang dianulir karena kecurangan


Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

48 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Top 3 Tekno: Temuan Siswa SMAN Siluman di Tangerang, WhatsApp, Gempa Mentawai

Topik tentang Ombudsman Banten menemukan praktik 'siswa siluman' menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

49 hari lalu

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

49 hari lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

50 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.