Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ombudsman NTT: Baru Dibuka 19 Juni, Orang Tua Sudah Tak Bisa Daftar PPDB 2024

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ombudsman Perwakilan NTT, Darius Beda Daton, mengatakan, Ombudsman NTT menerima 8 aduan dari orang tua murid mengenai pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2024. Pendaftaran PPDB sudah penuh meski masa pendaftaran belum berakhir. Padahal, PPDB baru dibuka pada 19 Juni 2024.

"Keluhan utama para orang tua dan guru antara lain tertutupnya aplikasi online yang sangat cepat. Pendaftaran sudah penuh dalam waktu cepat," kata Darius saat dihubungi, kemarin.

Menurut Darius, masalah ini berpotensi menutup akses masyarakat yang tinggal di sekitar sekolah. Keluhan ini juga diterima Darius saat melakukan kunjungan ke tiga sekolah pada Rabu lalu. Tiga sekolah itu yakni SMAN 3 Kupang, SMAN 5 Kupang, dan SMAN 4 Kabupaten Kupang.

Darius mengatakan, terus melakukan pemantauan bersama dinas pendidikan. Hal ini juga sudah disampaikan dinas. "Ini kolaborasi bersama," kata Darius. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 untuk tingkat SMA/SMK Negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT) dibuka mulai 19 Juni 2024. Proses pendaftaran untuk SMA akan dibuka pada 19-21 Juni untuk tahap pertama, dan SMK pada 26-28 Juni. Kemudian pendaftaran tahap dua akan dibuka serentak untuk SMA dan SMK pada 4-5 Juli 2024. 

Pilihan Editor: Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jalan Berliku Joni Pemanjat Tiang Bendera Menjadi Calon Bintara TNI AD

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berbincang dengan Yohanes Ande Kala alias Joni, bocah pemanjat tiang bendera saat peringatan HUT RI ke-73, dalam silaturahmi dengan teladan nasional di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Agustus 2018. Dalam silaturahmi tersebut, Joni meminta dua hal kepada Presiden. ANTARA
Jalan Berliku Joni Pemanjat Tiang Bendera Menjadi Calon Bintara TNI AD

Yohanes Ande Kalla lebih dikenal dengan Joni pemanjat tiang bendera akhirnya lulus seleksi calon Bintara TNI AD. Jalan berlikunya menjadi anggota TNI.


Puluhan Paus Terdampar di NTT, Kemungkinan karena Faktor Alamiah atau Antropogenik

3 hari lalu

Sebanyak 38 paus pemandu sirip pendek terdampar di Haast, pantai barat Pulau Selatan Selandia Baru, 5 April 2018. New Zealand Department of Conservation via AP
Puluhan Paus Terdampar di NTT, Kemungkinan karena Faktor Alamiah atau Antropogenik

Menurut peneliti, paus paus pemandu sirip pendek itu terdampar kemungkinan karena faktor alamiah maupun antropogenik.


Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

4 hari lalu

Pekerja melakukan bongkar muat tabung gas LPG 3kg di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. Pemerintah mulai memberlakukan pembelian liquified petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) per hari Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Gas Melon Langka di Batam, Ombudsman Kepri Temukan Banyak Penyelewengan di Lapangan

Ombudsman perwakilan Kepri menemukan dugaan pelanggaran proses penjualan LPG 3 kg yang dilakukan agen dan pangkalan di Kota Batam.


Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

4 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Maladministrasi Seleksi PPPK Langkat 2023. Ombudsman Sumut Sebut Pantia Bikin Seleksi Tambahan

Ombudsman Sumut mengatakan seleksi tambahan itu tidak tercantum dalam pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Langkat.


Alasan Menpora Dito Ariotedjo Beri Nilai 8,5 dari 10 untuk Pelaksanaan PON 2024 di Tengah Catatan Buruk

6 hari lalu

Menpora Dito Ariotedjo saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Menpora Dito Ariotedjo Beri Nilai 8,5 dari 10 untuk Pelaksanaan PON 2024 di Tengah Catatan Buruk

Menpora Dito Ariotedjo memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk pelaksanaan PON 2024 Aceh-Sumut. Apa alasannya, padahal banyak catatan buruk penyelenggaraan


Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

11 hari lalu

Unjuk rasa Aliansi Guru Pejuang PPPK Honorer Langkat di Polda Sumut. Massa menuding, hasil seleksi PPPK Langkat maladministrasi dan harus dibatalkan. TEMPO/ Mei Leandha
Guru Honorer Korban Percaloan di Kabupaten Langkat Mencari Keadilan

Ratusan guru honorer korban percalona di Kabupaten Langkat masih terus menuntut haknya.


Anak-anak Muda Atambua Bawa Patung Paus Fransiskus ke Misa Akbar di Timor Leste

18 hari lalu

Sekitar 700 ribu umat Katolik berkumpul untuk mengijuti misa yang dipimpin Paus Fransiskusdi Lapangan Tasitolu, Dili, Timor Leste, Selasa, 10 September 2024. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Anak-anak Muda Atambua Bawa Patung Paus Fransiskus ke Misa Akbar di Timor Leste

Paus Fransiskus akan memimpin misa di Timor Leste hari ini.


Hampir Seribu Warga NTT Melintas ke Timor Leste Hadiri Misa Akbar Paus Fransiskus

18 hari lalu

Pelayanan keimigrasian bagi peziarah yang yang melintas ke Timor Leste melalui PLBN Mota Ain. ANTARA/HO-Imigrasi Atambua.
Hampir Seribu Warga NTT Melintas ke Timor Leste Hadiri Misa Akbar Paus Fransiskus

Umat Katolik berbondong-bondong melintasi perbatasan untuk menghadiri misa Paus Fransiskus.


Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

19 hari lalu

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada publik soal terkendalanya akses pembelian e-meterai pada masa pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Pendaftaran Jutaan CPNS Terganggu, Ombudsman Minta Pemerintah Jelaskan Persoalan E-Meterai ke Publik

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, minta pemerintah beri penjelasan publik persoalan e-meterai yang menyebabkan pendaftaran CPNS terganggu.


Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

19 hari lalu

e-Meterai CPNS. Foto: Peruri
Ombudsman Minta Pemerintah Tinjau Ulang Sistem E-meterai

Ombudsman meminta pemerintah untuk meninjau ulang dan memperbaiki sistem pengadaan, distribusi, dan pembelian e-meterai.