Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

image-gnews
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengklaim sudah melakukan sosialisasi tentang kebijakan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.  

Ia menyebut kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 itu telah disosialisasikan di seluruh wilayah DKI Jakarta, baik melalui media sosial dan berbagai lapisan masyarakat.

"Sudah kami lakukan sosialisasi di lima wilayah kota dengan seluruh camat, lurah, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan wajib pajak," kata Lusiana kepada Tempo, pada Kamis, 20 Juni 2024.

Upaya sosialisasi itu, kata Lusiana, sama seperti saat Anies Baswedan menjabat gubernur pada periode 2019-2022. "Sosialisasi yang dilakukan sama dengan zaman Pak Anies, yaitu setelah peraturan gubernur ditetapkan," ujarnya. 

Di waktu terpisah, Anies Baswedan sempat mengomentari perubahan kebijakan tersebut. Di zamannya, rumah dengan nilai jual objek pajak atau NJOP di bawah Rp 2 miliar tidak dikenakan PBB. 

Namun, di era Penjabat Gubernur DKI Heru Budi, Lusiana mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan pemberian insentif pembebasan PBB-P2 Tahun 2024. Pemutakhiran data dapat dilakukan melalui https://pajakonline.jakarta.go.id.

Anies mengimbau kebijakan itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan. "Harus ada sosialiasi, supaya masyarakat tahu, supaya masyarakat tidak terkejut, dan kita hormati warga dengan cara memberitahu bila ada perubahan," kata dia di Markas Pemuda Pancasila, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Juni 2024.

Pemprov DKI, kata dia, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman. Jangan sampai, sebagian warganya dari dalam kota berpindah ke luar kota karena kebijakan pajak dan tata ruang tersebut. 

"Prinsip itu yang dulu kita pegang terus, kami ingin warga Jakarta termasuk yang prasejahtera bisa tinggal di Jakarta dengan tenang," kata Anies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lusiana menjelaskan aturan itu bertujuan untuk membantu mengurangi beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Serta, menjaga daya beli masyarakat, sehingga tujuan dalam menghimpun penerimaan pajak daerah khususnya PBB-P2 dapat terealisasikan secara optimal dan sesuai sasaran.

Sebelumnya, Lusiana menjelaskan aturan baru ini merupakan perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap tidak tepat sasaran.

"Kebijakan tahun ini, khususnya terhadap hunian dengan nilai di bawah Rp 2 miliar penerapannya berbeda dengan tahun sebelumnya yang sebelumnya bebas pajak, untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak," kata Lusiana, Selasa, 18 Juni 2024.

Dia menjelaskan apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 maka pembebasan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbesar. Lusi mengatakan kebijakan tahun sebelumnya pembebasan pajak berdasarkan pertimbangan pemulihan ekonomi dampak pademi Covid-19.

Kendati demikian, Lusiana menyebut Pemrov DKI Jakarta memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak, serta fasilitas angsuran pembayaran pajak terutang, yang bertujuan untuk membantu mengurangi beban masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan soal penerapan pemungutan PBB untuk Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP di bawah Rp 2 miliar tidak akan berdampak pada masyarakat kelas bawah. "Untuk masyarakat yang di bawah itu kan tidak terkena apa-apa gratis. Kalau dia rumah satu gratis. Semuanya terkena setelah rumah kedua, ketiga dan seterusnya," kata Heru ditemui di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. 

SEPTI NADYA | DESTY LUTHFIANI

Pilihan Editor: Pajak Rumah Kedua dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Heru Budi Sebut Masyarakat Bawah Tak Terdampak

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

57 menit lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Anies Doakan Pencalonan Riza Patria di Pilkada Tangsel 2024: Insya Allah Wali Kota

1 jam lalu

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat ditemui usai menghadiri acara Silaturahmi dan Tasyakuran DPD Gerindra DKI Jakarta di Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat pada Kamis, 9 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Anies Doakan Pencalonan Riza Patria di Pilkada Tangsel 2024: Insya Allah Wali Kota

Riza Patria membalas doa Anies. Dia menyebut Anies sebagai calon gubernur Jakarta.


Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

12 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu untuk menyapa masyarakat, Selasa, 25 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Tak Jatuhkan Sanksi ke Guru Honorer yang Masuk Lewat Jalur Kepala Sekolah

Empat ribu guru honorer di DKI Jakarta, diangkat menjadi guru tanpa sepengetahuan Disdik. Heru Budi tak beri sanksi.


Hadir di Harlah PKB, Anies Baswedan Puji Kepemimpinan Cak Imin

13 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Muhaimin Iskandar (kedua kanan) tiba untuk menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Hadir di Harlah PKB, Anies Baswedan Puji Kepemimpinan Cak Imin

Anies Baswedan memuji kepemimpinan Muhaimin Iskandar saat menghadiri Harlah PKB ke-26.


Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

13 jam lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

Anies Baswedan berkomentar soal pernyataan Heru soal menjadi kambing hitam.


Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

15 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

Disdik DKI Jakarta akan membuka pendaftaran jalur kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024. Guru honorer diminta mendaftar.


Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

23 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Dituding Anies Potong Kebijakan, Heru Budi: Silakan Berlaga di Pilkada, Jangan Kambinghitamkan Saya

Anies menilai ada beberapa kebijakan yang dia buat, dipotong Pj Gubernur Heru Budi.


Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pj Gubernur DKI Sebut Sudah Siapkan Solusi Guru Honorer yang Terdampak Kebijakan Cleansing

Heru Budi Hartono bakal mendistribusikan guru honorer yang kehilangan pekerjaan akibat kebijakan cleansing ke sejumlah sekolah yang membutuhkan


Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Kata Hasto soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta

Hasto Kristiyanto merespons soal kemungkinan duet antara Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta.


Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

1 hari lalu

Organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) mendeklarasikan Anies Rasyid Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub DKI Jakarta 2024 di Gor Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani
Anies Tanggapi Peluang Duel Kembali dengan Ahok di Pilgub Jakarta 2024

Anies Baswedan menanggapi peluang kembali duel dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2024