INFO NASIONAL – Dewi menghela napas penuh syukur ketika mendapat kepastian program Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak dihentikan. Buktinya, saat ini dia sedang mengurus perpanjangan KJP untuk dua anaknya, Ikhsan dan Nabila.
Dewi bercerita, sempat mendengar isu KJP akan dihapus dan diganti program sekolah gratis. “Kalau benar seperti itu, bisa pusing ngatur uang. Apalagi Nabila sekolah di swasta. Kebutuhannya banyak, dari mulai buku, uang ujian, dan les,” ucapnya melalui sambungan telepon dengan Info Tempo, Kamis, 26 September 2024.
Nabila bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Yauma, Jakarta Barat. Setiap bulan ia mendapat bantuan KJP Rp 250 ribu. Dewi menggunakan uang tersebut untuk membeli buku-buku sekolah, membayar les, atau menambal uang SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Nabila sebesar Rp 300 ribu per bulan.
Ikhsan, kakak Nabila, lebih beruntung. Siswa kelas 10 ini diterima di sekolah negeri, sehingga uang KJP yang diperolehnya dapat ditabung untuk persiapan ke perguruan tinggi. “Makanya, semoga KJP dan KJMU (Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul) tetap ada terus, walau ganti gubernur. Semoga anak saya tetap dapat KJMU, sehingga nantinya bisa kuliah,” kata Dewi penuh harap.
Penjabat (Pj). Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebenarnya telah memastikan, program bantuan untuk siswa akan tetap ada. “Yang sudah berjalan, tidak ada yang disetop,” tegasnya saat diwawancarai TvOne beberapa waktu lalu.
Heru menjadi Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada 2014, atau setahun setelah KJP diluncurkan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo. Pada era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Heru diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ia memahami arti penting KJP dalam pemerataan pendidikan bagi seluruh golongan masyarakat.
Jadi, kesempatan duduk di kursi nomor satu DKI Jakarta ia manfaatkan untuk menyempurnakan program-program yang sudah berjalan. “Contoh, Kartu Jakarta Pintar, itu seharusnya tidak boleh diuangkan. Dulu pada zaman awal ada KJP tidak boleh diuangkan. Harus untuk kegiatan sekolah. Jadi, ini yang saya perbaiki,” ujar Heru dalam sebuah acara yang digagas Tempo Group, bulan lalu.
Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dok. Pemprov DKI Jakarta
Salah satu langkah perbaikan yakni memastikan penerima KJP benar-benar terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta terlibat dalam kolaborasi ini, dengan mengirim petugas yang mengecek langsung ke rumah-rumah warga.
Dewi mengaku, pernah didatangi petugas dari Dinsos secara tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. “Dia sampai ngecek kamar mandi, daya listrik juga. Kaget sih,” tuturnya. Namun, inspeksi mendadak ini membuktikan verifikasi DTKS benar-benar dijalankan. Bukan sekadar mengandalkan laporan data dari kelurahan.
Selain menelisik keabsahan DTKS, Heru juga memastikan bantuan uang dari KJP digunakan untuk keperluan pendidikan. Misalnya, ketika mengunjungi Gedung PKK di Pasar Minggu, awal Agustus silam, ia mengingatkan rombongan siswa yang hadir. "Adik-adik di sini mungkin ada yang mendapat KJP. Jika ada siswa yang merokok, saya akan cabut KJP-nya," tandasnya.
Menariknya, pembenahan KJP dan KJMU bukan sebatas memastikan penerima bantuan yang tepat sasaran. Heru pun memastikan anggaran untuk KJP bertambah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2024. “APBD-P nambah kurang lebih Rp 200 miliar. Artinya, kami, pemerintah daerah, konsisten terhadap pendidikan masyarakat,” paparnya.
Pertambahan anggaran ini menuai pujian dari Ketua Umum Pemuda Indonesia Cinta Tanah Air (Pita) Ervan Purwanto. Hal ini sebagai bukti keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, demi mewujudkan keadilan kepada semua warga, agar dapat memperoleh pendidikan bermutu.
"Pak Heru menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan anak-anak, khususnya dari keluarga tidak mampu di Jakarta, bisa sekolah dan melanjutkan studi ke perguruan tinggi," urainya dinukil dari beritajakarta.id.
Penambahan anggaran ini, lanjut Ervan, sekaligus menegaskan, Pemprov DKI tidak memotong alokasi KJP dan KJMU. "Komitmen untuk memprioritaskan sektor pendidikan ini sangat jelas, melalui persentase yang besar dari keseluruhan alokasi dalam APBD DKI Jakarta," tegasnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menjabarkan, pada September dan Oktober ini sedang berlangsung proses pendaftaran KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2024. “Adapun, jumlah penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2024 sebanyak 533.649 peserta didik dan jumlah penerima KJMU Tahap I Tahun 2024 sebanyak 15.649 mahasiswa,” bebernya.
Dibandingkan tahun 2022 dan 2023 terlihat penurunan jumlah penerima KJP Plus. Misalnya, pada 2022 untuk tahap pertama sebanyak 849.170 peserta didik dan tahap kedua 803.121 peserta didik. Kemudian untuk tahap pertama pada 2023 sebanyak 674.599 dan pada tahap kedua turun lagi menjadi 656.390 peserta didik.
Penyusutan ini memperlihatkan proses verifikasi data DTKS terus dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, Budi membeberkan sederet organisasi perangkat dinas lain yang ikut bersinergi.
Pertama, melibatkan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk pemadanan data peringkat kesejahteraan (desil) melalui data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Kemudian, Dinas Sosial sebagai penyedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memastikan penerima memiliki dokumen kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk pemadanan data kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan aset berupa tanah/bangunan.
Terakhir adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sebagai penyedia data komprehensif pendukung pengambilan kebijakan pemberian bantuan sosial. “Kami di Dinas Pendidikan, melalui aparatur di satuan pendidikan, juga melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KJMU, guna memastikan yang bersangkutan masih berdomisili di DKI Jakarta,” pungkas Budi. (*)
