TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi. Muhaimin menganggap kondisi tenda dan fasilitas yang ada tidak memadai bagi jamaah haji dan hal yang menjadi sorotan adalah soal kapasitas tenda dan tempat tidur jamaah haji yang tidak sesuai.
"Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 18 Juni 2024.
Selain masalah kapasitas tenda, Muhaimin juga menyoroti adanya ketidakadilan dalam pembagian luas tenda karena ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa. Sedangkan sebagian tenda lainnya dalam kondisi penuh. "Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Ke depan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," katanya
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengaku akan mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji. “Jadi begini, semua kami akan evaluasi, tidak ada yang tidak kami evaluasi demi perbaikan layanan jemaah, itu poinnya," ujar Menag Yaqut saat ditemui setelah melontar jumrah di Jamarat, Selasa, 18 Juni 2024.
Semua yang dilakukan pemerintah, lanjut Yaqut, meskipun jemaah merasakan layanan yang sangat memuaskan tetap harus ada evaluasi. "Apapun harus dievaluasi dan evaluasi itu harus berbasis pada data. Jadi termasuk katanya AC mati, di mana AC mati, kami akan segera evaluasi," tegas Yaqut.
Bahkan evaluasi ini juga dilakukan secara kontinyu di lapangan. Yaqut mencontohkan, di lapangan, misalnya, ia mendapatkan aduan soal jemaah dari embarkasi KNO yang tidak mendapatkan tenda.
"Kami langsung eksekusi. Kami mintakan pada mashariq untuk tenda mereka kami pakai. Hari ini kami menggusur tendanya perusahaan mashariq untuk dipakai oleh jemaah kita. Alhamdulillah bisa," tuturnya.
Lebih lanjut, ia pun menuturkan bahwa wilayah Mina sangat terbatas dengan kuota 213.320 jemaah, ruang yang tersedia kurang dari 0,8 meter persegi per orang. Yaqut pun menegaskan bahwa dalam keterbatasan wilayah, ada tantangan kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa. Menurut dia, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan.
"Mina dari dulu seperti itu. Sejak kuota kembali normal pada 2017, isunya selalu soal kepadatan. Sehingga, menerima tambahan kuota selalu menjadi berkah sekaligus tantangan," katanya.
"Ini kan evaluasi-evaluasi yang sifatnya responsif, tetapi ke depan supaya layanan jemaah lebih baik tentu butuh evaluasi yang lebih komprehensif," imbuhnya. Ia juga menyambut baik kritik dan masukan yang diberikan beberapa pihak. Hal ini dapat memberikan input bagi evaluasi yang lebih lengkap.
"Kami senang ada pengawasan, ada masukan, ada kritik, ada saran. Saya kira ujungnya adalah bagaimana jemaah merasakan kepuasan layanan dari pemerintah, jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan nyaman dan tenang, pulang dengan membawa predikat haji mabrur," ujarnya.
ANTARA | KEMENAG.GO.ID
Pilihan Editor: Muhaimin Kritik Pelayanan Haji 2024, Ketua PBNU Bela Kementerian Agama
