Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Bakal Buat Pansus Haji 1445 H, Evaluasi Penyelenggaraan hingga Kuota

image-gnews
Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim pengawas haji DPR berencana membentuk panitia khusus untuk evaluasi dan mendalami pelbagai temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah. Pansus ini akan dibentuk setelah penyelenggaraan haji rampung dan akan melibatkan beberapa komisi di DPR.

Wakil Ketua Komisi bidang Keagamaan DPR, Marwan Dasopang, mengatakan dalam proses pengawasan yang dilakukan mereka, ditemukan sejumlah kekurangan pada penyelenggaraan ibadah haji kali ini. Misalnya mengenai fasilitas yang tak sebanding dengan jumlah jemaah haji.

"Yang positif, persoalan di Mudzalifah seperti tahun lalu tidak terjadi. Karena jemaah tidak turun dari bus untuk melangsungkan proses Ibadah haji," kata Marwan saat dihubungi Tempo, Kamis, 20 Juni 2024.

Adapun fasilitas yang diklaim tak sebanding oleh Marwan, ialah mengenai minimnya tenda jemaah, hingga fasilitas air untuk wudhu bagi para jemaah, terutama bagi yang berangkat melalui jalur khusus.

Menurut politikus PKB ini, kekurangan fasilitas tersebut diakibatkan oleh adanya penambahan kuota bagi jemaah jalur khusus yang tak diiringi dengan penyesuaian fasilitas di Mina, Arafah dan Mudzalifah.

"Sehingga ini akan jadi evaluasi juga. Kami akan pertanyakan alasan Kementerian Agama memberikan penambahan kuota 10 ribu bagi jemaah khusus," ujarnya.

Pada penyelenggaraan Ibadah haji kali ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, memperoleh tambahan kuota dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebanyak 20 ribu kuota.

Namun, alih-alih dominan memberikan tambahan kuota tersebut kepada jemaah haji jalur reguler, Kemenag membagi dengan perbandingan 50:50 jumlah tambahan kuota. Di sinilah yang membuat Anggota timwas haji DPR meradang.

Sebab, dalam pengambilan keputusan, Kemenag diklaim tak melibatkan DPR dan tak menghormati kesepakatan hasil rapat panitia kerja DPR pada 27 November lalu, yang menyepakati pembagian kuota tambahan diberikan dengan perbandingan 92 persen bagi jemaah reguler dan 8 persen bagi jemaah khusus.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kami mengindikasikan Kemenag melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," kata anggota timwas haji DPR, Wisnu Wijaya Adiputra dalam keterangan tertulisnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, tak berkenan untuk menjawab rinci konfirmasi Tempo ihwal pembagian kuota tambahan bagi haji khusus. Dia beralasan masih berfokus untuk menangani jemaah haji yang tersesat, sakit dan meninggal di Tanah suci. "Tidak elok ramai bahas soal itu sementara urusan layanan jemaah belum tuntas," ujar Hilman.

Anggota timwas haji DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pansus nantinya bakal mengevaluasi pelbagai hal yang terjadi selama penyelenggaraan Ibadah haji. Misalnya, mengenai layanan fasilitas kesehatan hingga kondisi tenda jemaah yang diklaim berada terlalu jauh dengan posisi jemaah.

"Kami akan minta pertanggungjawaban Kemenag soal ini," ujar Saleh.

Mengenai penambahan jumlah kuota bagi jemaah haji khusus, Saleh melanjutkan, dirinya menyambut baik hal tersebut. Namun, ke depan, Kemenag diharapkan dapat memprioritaskan kuota tambahan bagi jemaah haji reguler, mengingat masa waktu tunggu jemaa reguler yang lebih lama.

"Agar percepatannya dapat dijalankan optimal. Karena yang reguler ini kan waktu tunggunya bisa berpuluh-puluh tahun," kata Saleh.

Pilihan Editor: Anies Baswedan Sebut Pilkada Bukan Soal Siapa yang Jadi Calon dan Wakilnya

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons Anies Baswedan dan PKB soal Dukungan di Pilgub Jakarta, Terganjal soal Cawagub?

47 menit lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan memberikan sambutan saat menghadiri acara tasyakuran Harlah ke-26 PKB di Jakarta, Minggu, 21 Juli 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Respons Anies Baswedan dan PKB soal Dukungan di Pilgub Jakarta, Terganjal soal Cawagub?

PKB masih mempertimbangkan sosok calon wakil gubernur untuk mendampingi Anies Baswedan.


Keyakinan PKB Khofifah Bisa Dikalahkan di Pilgub Jatim karena Hasil Surveinya Masih di Bawah 50 %

11 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Keyakinan PKB Khofifah Bisa Dikalahkan di Pilgub Jatim karena Hasil Surveinya Masih di Bawah 50 %

PKB dan PDIP sedang mengintensifkan komunikasi untuk berkoalisi di Pilgub Jaawa Timur memunculkan calon penantang Khofifah Indar Parawansa.


Hadir di Harlah PKB, Anies Baswedan Puji Kepemimpinan Cak Imin

14 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan (kedua kiri) bersama Muhaimin Iskandar (kedua kanan) tiba untuk menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Hadir di Harlah PKB, Anies Baswedan Puji Kepemimpinan Cak Imin

Anies Baswedan memuji kepemimpinan Muhaimin Iskandar saat menghadiri Harlah PKB ke-26.


Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

14 jam lalu

Anies Baswedan. Foto: Instagram.
Heru Budi Merasa Dijadikan Kambing Hitam, Anies Baswedan: Rakyat yang Menilai

Anies Baswedan berkomentar soal pernyataan Heru soal menjadi kambing hitam.


Alasan PKB Belum Beri Dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

15 jam lalu

Anies Baswedan menghadiri acara Tasyakuran Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024. Kedatangan Anies disambut oleh perwakilan partai politik lain. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Alasan PKB Belum Beri Dukungan kepada Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

PKB masih mempertimbangkan sosok calon wakil gubernur untuk mendampingi Anies Baswedan


Respons Anies Baswedan Soal Arah Dukungan PKB di Pilgub Jakarta: Masih Panjang

16 jam lalu

Anies Baswedan menghadiri acara Tasyakuran Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024. Kedatangan Anies disambut oleh perwakilan partai politik lain. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Anies Baswedan Soal Arah Dukungan PKB di Pilgub Jakarta: Masih Panjang

Anies Baswedan merespons soal arah dukungan PKB di Pilgub Jakarta.


Anies Baswedan Hadiri Peringatan Harlah PKB, Emak-Emak: Abah, Abah

18 jam lalu

Anies Baswedan menghadiri acara Tasyakuran Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKB Jakarta, Ahad, 21 Juli 2024. Kedatangan Anies disambut oleh perwakilan partai politik lain. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Anies Baswedan Hadiri Peringatan Harlah PKB, Emak-Emak: Abah, Abah

Kedatangan Anies Baswedan disambut oleh sejumlah kader PKB dan emak-emak yang ikut serta dalam acara itu.


Sandiaga Mengaku Lebih Percaya Diri Maju Pilkada Jakarta ketimbang Jawa Barat

21 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi II Sleman Yogyakarta Jumat 19 Juli 2024.  Tempo/Pribadi Wicaksono
Sandiaga Mengaku Lebih Percaya Diri Maju Pilkada Jakarta ketimbang Jawa Barat

Sandiaga mengatakan bahwa perlu kerja keras karena Jawa Barat merupakan provinsi yang terbesar di Indonesia dari jumlah penduduk.


DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

22 jam lalu

DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pengganti Komisioner KPU Hasyim Asy'ari

Jokowi telah menandatangani Kepres Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota KPU RI.


Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pilgub Jatim, Pakar Politik Unair Sarankan PKB-PDIP Usung Calon di Luar Khofifah agar Demokrasi Berjalan Bagus

PDIP dinilai agak terlambat mengambil sikap dalam membangun koalisi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.