Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Legislator Sebut Ada Indikasi Pelanggaran Terkait Penambahan Kuota Haji Khusus

image-gnews
Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota
Iklan

INFO NASIONAL – Komisi VIII DPR dan Menteri Agama menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian kuota untuk haji reguler sebanyak 221.720. Hal itu disepakati dalam satu putusan dari hasil rapat panitia kerja (Panja) terkait penetapan BPIH 1445H/2024M pada 27 November 2023 lalu.

Kendati demikian, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama pada 20 Mei 2024 terungkap, Kementerian Agama mengubah secara sepihak kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680. Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 kuota karena dialihkan untuk jemaah haji khusus.

“Meskipun kebijakan (perubahan kuota haji reguler dan khusus) itu disebut atas dasar kebijakan otoritas Arab Saudi lewat sistem E-Hajj, Kementerian Agama seolah tidak mengindahkan hasil rapat panja dengan tetap meneken MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Januari 2024,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya di Makkah, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024.

Tindakan Kementerian Agama yang tetap meneken MoU dengan Arab Saudi kendati di salah satu butir MoU tersebut diduga memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan Panja BPIH yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi akar masalah yang membuat Kementerian Agama terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan.

“UU Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 Ayat (2) disebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia. Artinya, jika total kuota haji kita sebanyak 241.000, maka untuk kuota haji khusus seharusnya hanya memperoleh 19.280. Poin ini juga sudah ditegaskan dan tertuang dalam kesimpulan rapat antara Komisi VIII dengan Menteri Agama pada 27 November 2023 terkait Penetapan BPIH 1445H/2024M.

Wisnu pun menilai apa yang telah dilakukan Kementerian Agama offside, karena tidak melibatkan Komisi VIII DPR terkait perubahan alokasi kuota haji yang tidak sesuai dengan hasil kesepakatan Panja BPIH. “Tidak pernah ada konsultasi apalagi kesepakatan dengan kami terkait perubahan itu sehingga wajar jika barang tersebut dianggap ilegal,” ujar dia.

Akibat dari keputusan sepihak tersebut, kata Anggota DPR Dapil Jateng 1 itu, membuat sebanyak 8.400 jemaah haji reguler kehilangan haknya untuk bisa menunaikan haji pada tahun 1445H/2024M karena kuotanya diserahkan kepada jemaah haji khusus.

“Jika pemerintah serius untuk mempercepat daftar tunggu antrean jemaah haji reguler, seharusnya sebelum meneken MoU mereka bisa secara proaktif melobi kebijakan alokasi penambahan kuota haji bagi Indonesia dari Arab Saudi agar sesuai dengan hasil rapat panja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Bukan justru bersikap pasif, seakan tidak berdaya, bahkan terkesan lempar tanggung jawab ke otoritas Arab Saudi saat DPR dan publik mencecar,” kata Wisnu.

Anggota Timwas Haji DPR ini menambahkan, sejak tanggal 6 November 2023 pihaknya telah mengingatkan Kementerian Agama agar kuota tambahan tersebut diprioritaskan bagi jemaah haji reguler lansia.

“Masalah masa tunggu ini yang menjadi keprihatinan banyak calon jemaah. Mengingat ada yang harus menunggu hingga 40 tahunan lebih, sementara usia mereka saat ini ada yang sudah kadung menginjak 65 tahunan,” kata Wisnu.

Sebagai informasi, lansia termuda di Jawa Tengah yang mendapat jatah percepatan haji bahkan sudah berusia 83 tahun. “Untuk itu, sejak awal kami meminta agar mereka yang lansia ini menjadi prioritas. Mereka perlu didahulukan untuk memperoleh kuota tambahan haji tersebut, bukan yang punya uang lebih banyak.”

Polemik kuota haji khusus ini, lanjut dia,  menjadi salah satu dasar yang membuat Timwas DPR RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024M. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Indeks Tempo-IDNFinancial52 Catat Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar

1 detik lalu

Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta. 
TEMPO/Tony Hartawan
Indeks Tempo-IDNFinancial52 Catat Pertumbuhan Kapitalisasi Pasar

Jumlah emiten di pasar modal kini lebih dari 900. Kapitalisasi pasar terus meningkat.


Buya Arfan Pimpin Doa Bersama Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

8 jam lalu

Foto bersama Nikson Nababan di Pondok Pesantren Tahfidz Utsman bin Affan Sumatera Utara, setelah menggelar doa bersama untukkemenangan Nikson Nababan menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dok. Tapanuli Utara.
Buya Arfan Pimpin Doa Bersama Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

Buya Arfan berpendapat Nikson Nababan banyak membantu umat Islam di Tapanuli Utara.


Azis Gagap Pimpin Sejumlah Komedian Dukung Airin

9 jam lalu

Foto bersama para komedian yang tergabung dalam Majelis Pelawak On (Mpo) Airin menyatakan dukungannya kepada Airin Rachmi Diany dalam Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten 2024. Dok. Pemkab Serang.
Azis Gagap Pimpin Sejumlah Komedian Dukung Airin

Sepak terjang Airin saat menjabat Wali Kota Tangerang Selatan selama dua periode menjadi bukti rekam jejak yang bagus.


KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

10 jam lalu

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo. Dok. KKP
KKP Manfaatkan Penukaran Utang AS untuk Konservasi Terumbu Karang

Perjanjian pengalihan pembayaran utang untuk kegiatan konservasi terumbu karang dilakukan antara Kementerian Keuangan RI dengan Pemerintah AS.


Ini Alasan Mazda CX-5 Berlimpah Fitur dan Punya Nilai Lebih

14 jam lalu

Mazda CX-5. Dok. Mazda
Ini Alasan Mazda CX-5 Berlimpah Fitur dan Punya Nilai Lebih

Mazda CX-5 menjadi pilihan Sport Utlity Vehicle (SUV) yang menarik selama gelaran akbar sebelas hari Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2024, 18-28 Juli di ICE BSD, Tangerang Selatan.


Pemerintah Kota Cilegon Beri Santunan 1.388 Anak Yatim

15 jam lalu

Pemerintah Kota Cilegon Beri Santunan 1.388 Anak Yatim

Santunan untuk untuk anak yatim dan anak telantar berupa uang sebesar Rp1,2 juta per anak.


Telkom Dukung Optimalisasi Energi Manufaktur melalui Antares IoT

16 jam lalu

Platform Antares Telkom. Dok. Telkom
Telkom Dukung Optimalisasi Energi Manufaktur melalui Antares IoT

Solusi Antares IoT membantu pengendalian konsumsi energi keberlanjutan dan meningkatkan produktivitas.


PNM Serahkan Bantuan untuk Rumah Ibadah di Bali

16 jam lalu

PNM Peduli menyalurkan bantuan Perbaikan sarana ibadah Pura Paibon Bendesa Manik Mas di Banjar Tegal Gede, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali. Dok. Humas PNM
PNM Serahkan Bantuan untuk Rumah Ibadah di Bali

Rumah ibadah yang mendapat bantuan adalah Pura Paibon Bendesa Manik Mas di Banjar Tegal Gede, Denpasar.


Tempo dan IDN Financial Bersiap Beri Apresiasi untuk Emiten

16 jam lalu

Launching 
Indeks Tempo- IDNFinancials 52, di Hotel 
Fairmount, Jakarta, Jumat, 23 Juni 2023.
Tempo dan IDN Financial Bersiap Beri Apresiasi untuk Emiten

Apresiasi akan diberikan kepada 84 emiten dengan kinerja bagus di pasar modal.


Pertamina Patra Niaga Tampilkan Inovasi Energi Bersih di GIIAS 2024

17 jam lalu

PT Pertamina Patra Niaga siap menyambut era energi bersih di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Dok. Pertamina
Pertamina Patra Niaga Tampilkan Inovasi Energi Bersih di GIIAS 2024

Produk unggulan yang ditampilkan antara lain Pertamax Green 95 dan stasiun catu daya baterai kendaran listrik.