Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inilah Sederet Masalah yang Ditemukan BPK soal Pembangunan IKN

Editor

Nurhadi

image-gnews
Alat berat dioperasikan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Alat berat dioperasikan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Laporan itu memuat 158 hasil pemeriksaan BPK atas prioritas nasional pengembangan wilayah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMD. Adapun pemeriksaan terhadap IKN masuk dalam pemeriksaan prioritas nasional pengembangan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan lainnya. 

BPK dalam laporannya menuliskan bahwa salah satu yang dilakukan pemerintah pusat dalam mengembangkan perkotaan adalah lewat Kementerian PUPR yang telah dan sedang melaksanakan 80 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Dari hasil pemeriksaan BPK, berikut sejumlah temuan bermasalah perihal pembangunan IKN:

1. Pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN. "Serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD belum dapat terlaksana," tulis BPK.

2. Persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai. Hal ini terlihat dari persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 hektare dari 36.150 hektare tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL). Selain itu juga karena belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

3. Pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal. "Diantaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali," tulis BPK. Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

4. Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal temuan BPK tentang permasalahan proyek pembangunan IKN. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga mengakui sempat ada permasalahan keterlambatan pasokan material konstruksi.

Pasalnya, Danis menuturkan, material konstruksi di IKN harus didatangkan dari luar Kalimantan, seperti dari Sulawesi Tengah. Namun, pengiriman terkendala ketersediaan angkutan. 

"Awal-awal, sempat kesulitan karena sebagian tongkang digunakan untuk mengangkut batu bara," kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 14 Juni 2024. "Tapi sampai sekarang, suplainya sudah membaik. Saya rasa, sudah bisa diatasi."

Tidak hanya itu, Otorita IKN mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Permintaan ini diajukan oleh Plt Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.

Pada 5 April 2024, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 505,5 miliar. Namun, setelah berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan mengenai rencana kerja 2025, ditemukan beberapa kebutuhan yang belum teralokasikan. Menurut Raja Juli, total anggaran untuk kebutuhan tersebut adalah Rp 29,8 triliun.

RR ARIYANI I RIRI RAHAYU I ANANDA RIDHO

Pilihan Editor: Basuki Hadimuljono Sebut Semua Rumah Menteri di IKN Bisa Digunakan saat 17 Agustus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

17 jam lalu

Pemandangan umum pembangunan bendungan Intake Sepaku, yang akan memasok air bersih untuk ibu kota baru Indonesia yang diproyeksikan Ibu Kota Negara Nusantara, di Sepaku, provinsi Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. Masyarakat Adat Balik Menolak Penggusuran Situs-Situs Sejarah Leluhur, Menolak Program Penggusuran Kampung di IKN dan Menolak Relokasi. REUTERS/Willy Kurniawan
Basuki Hadimuljono Sebut Air Bersih Mulai Mengalir di IKN: Akhir Juli, SPAM Sepaku Beroperasi Penuh

Akhir Juli 2024, SPAM Sepaku diharapkan dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN.


Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

1 hari lalu

Lanskap Desain Istana Kepresidenan Nusantara di Ibu Kota Negara, Kalimantan. (Foto: Dok. Nyoman Nuarta).
Alasan IKN Sepi Investor, Dugaan Kebobolan Data BKPM , dan Cuaca Ekstrem Saat Kemarau dalam Top 3 Tekno

Penyebab IKN belum diminati investor asing menjadi artikel utama Top 3 Tekno Tempo, Selasa, 23 Juli 2024.


Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

1 hari lalu

Ilustrasi roti. Tabloidbintang
Terpopuler: Awal Mula Diduga Ditemukannya Bahan Pengawet Kosmetik di Roti Aoka dan Okko, Jokowi Sudah Putuskan Tak akan Pindah Juli Ini

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan dengan kabar penemuan roti yang menggunakan bahan pengawet kosmetik.


Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

1 hari lalu

Tim Jelajah Satu Nusantara Go 5.000 akan bersepeda ke IKN pada Agustus 2024. (Dok.Tim)
Tim Sepuh Asal Bandung Siap Gowes 1.500 Kilometer ke IKN

Gowes ke IKN merupakan kelanjutan dari program Go 5000 Jelajah Satu Nusantara.


Serangan Ransomware ke PDNS Hambat Sertifikasi SBU dan SKK, Gapensi: Kerugiannya Cukup Besar

1 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Serangan Ransomware ke PDNS Hambat Sertifikasi SBU dan SKK, Gapensi: Kerugiannya Cukup Besar

Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK),


Ratusan Data PUPR Hilang Imbas Serangan Siber PDNS

1 hari lalu

ilustrasi serangan virus ransomware. shutterstock.com
Ratusan Data PUPR Hilang Imbas Serangan Siber PDNS

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.


Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

1 hari lalu

Rombongan jemaah haji menggunakan KLB pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Foto: Istimewa
Pansus Haji akan Panggil KPK dan BPK jika Ada Indikasi Korupsi

Pansus Haji tak menutup kemungkinan memanggil KPK dan KPK jika sudah ada indikasi dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji.


Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Moeldoko Minta Pratikno Rampungkan Keppres Pemindahan Ibu Kota: Agar Prabowo-Gibran Bisa Dilantik di IKN

Moeldoko mengatakan bahwa dia sudah mengirim memo kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno soal Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN.


Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

2 hari lalu

Pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda telah dituntaskan dengan pemasangan bilah ke 4650. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
Kantor Presiden di IKN Rampung, Jokowi Sudah Putuskan Tak Akan Pindah Juli Ini

Pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur telah selesai dengan dipasangnya bilah terakhir garuda.


Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat peresmian pabrik baterai kendaraan listrik  PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 3 Juli 2024. Pabrik sel baterai kendaraan listrik terbesar di Asia Tenggara itu dibangun oleh konsorsium perusahaan asal Korea Selatan Hyundai dan LG dengan total investasi senilai Rp160 triliun yang akan diselesaikan secara bertahap. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Jokowi Berencana Gelar Sidang Kabinet di IKN pada 30 Juli

Presiden Jokowi disebut bakal menggelar sidang kabinet di IKN, Kalimantan Timur, pada akhir bulan ini. Sebelumnya akan dipastikan kesiapannya