Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sandiaga Persilakan Ketua Umum PPP Dievaluasi Asal Sesuai Aturan

image-gnews
Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, menanggapi unjuk rasa sejumlah kader partainya yang untuk meminta Muhammad Mardiono mundur dari jabatan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Sandiaga menilai demonstrasi tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini tak mempermasalahkan unjuk rasa tersebut selama masih sesuai aturan. “Ini kan demokrasi ya, setiap individu berhak menyampaikan pandangannya dalam koridor hukum,” kata Sandiaga di Kuningan, Jakarta Selatan pada Ahad, 16 Juni 2024.

Sandiaga mengimbau kader PPP untuk tetap mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, khususnya jika mau mengevaluasi para pimpinan partai berlambang kabah tersebut. Dalam AD/ART PPP, evaluasi dan pemilihan pimpinan baru akan dilakukan melalui muktamar partai. Muktamar PPP dijadwalkan akan berlangsung pada 2025.

Sandiaga menyampaikan bahwa muktamar PPP kemungkinan akan berlangsung sesuai jadwal tersebut. “Di ajang muktamar, ya, kalau mau ada evaluasi dan muktamar ini mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan,” kata dia.

Jumat lalu, sejumlah kader PPP berunjuk rasa menuntut mundurnya Mardiono dari jabatan ketua umum. Pengunjuk rasa terbagi dalam dua kelompok yang mengatanamakan diri Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Gerakan Pemuda Ka'bah. Mereka berdemonstrasi di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP, kawasan menteng, Jakarta Pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Tempo, Mardiono mengatakan tak ingin menanggapi tuntutan tersebut. Sebab PPP memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran. Ia pun menyarankan agar pendapat kader partainya disampaikan dalam forum resmi partai.

Mardiono mencurigai ada gerakan yang diorganisir untuk memintanya mundur. Sebab dalam waktu yang sama pada Jumat lalu, ada juga kelompok yang memintanya terus menjabat sebagai ketua umum hingga pelaksanaan muktamar partai.

"Curiga ada yang menggerakkan ini, tentu ada. Sah-sah aja, karena PPP ini kan milik rakyat, bukan milik pribadi," kata Mardiono, Ahad, 16 Juni 2024.

Pilihan Editor : Mardiono Tolak Tuntutan Mundur dari Jabatan Ketua Umum PPP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

1 hari lalu

Logo PPP
Mukernas PPP Akan Digelar Sebelum Pilkada untuk Tetapkan Pelaksanaan Muktamar

DPP PPP bakal menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) sebelum Pilkada untuk menyiapkan pelaksanaan Muktamar


DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

1 hari lalu

Ketua Umum PPP Mardiono menyampaikan duka cita dan kenangannya atas meninggalnya Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Haz di rumah duka, Matraman, Jakarta Timur, Rabu, 24 Juli 2024. TEMPO/Mhd Rio Alpin Pulungan
DPP Sebut Proses Muktamar PPP Harus Melalui Proses Bertahap

Pimpinan majelis DPP PPP mendesak Mardiono segera mempersiapkan muktamar PPP pada November ini.


Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

1 hari lalu

Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Pro-Kontra Berbagai Tokoh Soal Penerapan Ujian Nasional yang Dikabarkan akan Diterapkan Lagi

Ujian Nasional (UN) bagi siswa sekolah dasar dan menengah dikabarkan bakal diterapkan kembali. Ini pendapat tokoh yang pro dan kontra.


Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

2 hari lalu

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA
Pimpinan Majelis PPP Desak Mardiono Gelar Muktamar Februari 2025

Pimpinan majelis Dewan PPP mendesak Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono untuk menggelar muktamar awal tahun


Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

8 hari lalu

Raffi Ahmad, Gus Miftah, dan Plt Ketum PPP Mardiono usai menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Selasa, 15 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola
Raffi Ahmad dan Gus Miftah Menjadi Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apa Regulasi yang Mengaturnya?

Prabowo melantik tujuh tokoh Utusan Khusus Presiden, termasuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Bagaimana ketentuannya?


Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

10 hari lalu

Kuasa hukum kader PPP, Abdul Hakim, mendaftarkan uji permohonan soal pembatasan periode masa jabatan DPR RI, MPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD menjadi dua periode ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Dinda Shabrina
Kader PPP Minta MK Batasi Masa Jabatan Anggota Legislatif jadi 2 Periode

Menurut kuasa hukum kader PPP itu, periode masa jabatan anggota legislatif perlu dibatasi dan disamakan dengan eksekutif.


PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

10 hari lalu

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kanan) bersama ibu Iriana Joko Widodo (kiri) menyapa warga seibanya di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. Jokowi kembali ke Solo usai purna tugas sebagai presiden selama dua periode dan digantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA/Mohammad Ayudha
PPP Ungkap Peluang Jokowi jadi Juru Kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Punya pengaruh yang kuat di Solo, tim pemenangan Luthfi-Gus Yasin pertimbangkan Jokowi sebagai juru kampanye.


Rayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Sandiaga Uno Ramaikan Pelarian Weekenders

11 hari lalu

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama sejumlah pegiat lari dalam acara Pelarian Weekenders/ANTARA-HO-Vox Populi
Rayakan Hari Kesehatan Mental Sedunia, Sandiaga Uno Ramaikan Pelarian Weekenders

Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bersama 100 penggiat lari ikut meramaikan ajang Pelarian Weekenders


5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

15 hari lalu

Bacalon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Natakusumah saat  mendaftar di KPU Banten. TEMPO/ JONIANSYAH HARDJONO
5 Fakta Tentang Dimyati Natakusumah Cawagub Banten yang Sebut Wanita Tak Perlu Diberi Beban Berat Menjadi Gubernur

Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah menyebut bahwa wanita sebaiknya tidak diberi beban berat seperti menjadi gubernur, serta berbagai fakta menarik terkait karier politiknya.


Tak Jadi Menteri Prabowo, Ini yang Dilakukan Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

15 hari lalu

Nadiem Makarim dan Franka Makarim bermain dengan anak mereka/Instagram-@nadiemmakarim
Tak Jadi Menteri Prabowo, Ini yang Dilakukan Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono

Menteri-menteri Jokowi seperti Retno Marsudi, Nadiem Makarim, Sandiaga Uno, hingga Basuki Hadimuljono tak dipanggil Prabowo. Apa kegiatannya kemudian?