TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Muhammad Mardiono, mengklaim telah menerima usulan dari kader partainya untuk bergabung ke kubu pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Usulan itu memang ada, kami hormati karena itu hak mereka berpendapat," kata Mardiono, kepada Tempo, Ahad, 16 Juni 2024.
Komunikasi dengan partai pengusung Prabowo-Gibran, kata dia, juga telah dilakukan, meski tak spesifik membahas peluang bergabungnya PPP ke pemerintahan. Adapun kongsi pengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional, Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Gelora, dan Garuda.
Sedangkan PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hanura, dan Perindo mengusung duet Ganjar Pranowo-Mahfud Md., pada Pilpres 2024. Mardiono mengatkan keputusan akhir PPP untuk masuk atau tidak ke pemerintahan Prabowo akan ditentnukan lewat rapat pimpinan nasional (Rapimnas), musyawarah kerja nasional (Mukernas), maupun Muktamar Nasional.
"Karena harus kolektif kolegial. Tidak bisa saya sendiri menyatakan akan ke kanan atau ke kiri," ujar dia.
Meski tak berkenan menyebut rinci ihwal kapan forum rapat tersebut akan dihelat. Mardiono memastikan PPP akan bersikap mendukung pemerintahan. "Sebagai warga negara, ya kami mendukung dan berjanji memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," ucap dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, menyarankan agar pengurus teras PPP bersikap lebih realistis setelah menelan dua pil pahit, yaitu kalahnya Ganjar-Mahfud dan terdepaknya PPP dari Senayan.
Sikap realistis yang dimaksud Ade, ialah untuk mendukung dan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. "Untuk kepentingan elektoral partai ke depan. Ini tentu sangat realistis," kata dia.
Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan PPP kemungkinan besar bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran setelah beberapa kali memberikan sinyal.
Sinyal yang dimaksud Usep, ialah sikap PPP yang tak tegas dalam upaya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilu. Padahal, sekondannya di pemilihan presiden lalu, yaitu PDIP amat bersuara keras meski melempem di akhir-akhir.
"Sinyal lain yang memperkuat, Plt Ketua Umum PPP beberapa kali menghadiri kegiatan kubu Prabowo-Gibran," ujar Usep.
Pilihan editor: Satgas Judi Online Dibentuk, Kominfo Pastikan Pemberantasan Judi Online Bisa Lebih Cepat
