Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi III DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Polri Jadi Rp 165,31 Triliun

image-gnews
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) berbincang dengan Kapolda Sumsel Irjen Pol A Rachmad Wibowo (kiri) dan Kabiddokkes Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Syamsul Bahar (kedua kanan) saat meninjau pelaksanaan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri di Dinning Hall Jakabaring Sport City (JSC), Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan 9 November 2023. Bakti kesehatan yang diikuti 1.500 orang tersebut sebagai bentuk dukungan Polri dalam membantu masyarakat kurang mampu di Sumatera Selatan. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan kenaikan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri untuk 2025. Komisi III, yang merupakan mitra kerja Polri di parlemen, menyatakan bakal mengusahakan agar usulan tersebut diterima dalam pengambilan keputusan tingkat selanjutnya di DPR.

Usulan penambahan dana tersebut awalnya disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Agus Andianto dalam rapat bersama Komisi III di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 Juni 2024. Agus mewakili Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang sedang berdinas ke Yogyakarta.

Diketahui, pagu indikatif tahun anggaran 2025 untuk Polri awalnya adalah sebesar Rp 104,67 triliun. Kepolisian mengusulkan agar jumlah tersebut naik menjadi Rp 165,98 triliun.

Dalam rapat, anggota Komisi III, Eva Yuliana menyatakan permintaan tersebut bisa diterima. “Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 104,67 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp 60,64 triliun,” kata Eva Yuliana mewakili komisinya.

“Sehingga menjadi Rp 165,31 triliun,” ucap anggota Fraksi Partai NasDem itu. Pernyataan Eva itu kemudian diikuti ketokan palu dari Ketua Komisi III Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menandai sahnya usulan itu diterima.

Pada tahun sebelumnya, Polri diketahui juga meminta kenaikan anggaran dari pagu indikatif 2024. Adapun pagu indikatif tahun anggaran 2024 yang ditetapkan Kementerian Keuangan awalnya sebesar Rp 114,76 triliun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat penyusunan anggaran 2024, Polri mengusulkan agar pagu indikatif tersebut dinaikkan sebesar Rp 12,14 triliun. Jumlah tersebut menjadi Rp 126,90 triliun.

Namun, Polri tidak mendapatkan jumlah yang diusulkan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Menurut laman Kementerian Keuangan, anggaran Polri akhirnya ditetapkan sebesar Rp 117,41 triliun untuk tahun ini.

Dengan jumlah tersebut, Polri menempati peringkat tiga kementerian/lembaga dengan pagu anggaran terbesar dalam APBN 2024. Adapun posisi pertama ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan pagu Rp 147,37 triliun. Sementara di posisi kedua APBN 2024 ada Kementerian Pertahanan dengan pagu Rp 139,27 triliun.

Pilihan Editor: Sosok Kapolda Jateng Ahmad Luthfi Didorong Maju Pilkada Jateng, Seberapa Dekat dengan Jokowi dan Listyo Sigit?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi: Rakyat Melihat dari Dekat Seluruh Gerak-gerik dan Tindak Tanduk Polri

19 menit lalu

Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan HUT Bhayangkara ke-78 di Silang Monas, Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Jokowi memberikan semangat kepada Polri untuk terus menjunjung tinggi keberanian dan berinovasi, solidaritas, dan kehormatan Polri dalam menjaga Pancasila dan NKRI serta selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. TEMPO/Subekti.
Jokowi: Rakyat Melihat dari Dekat Seluruh Gerak-gerik dan Tindak Tanduk Polri

Presiden Jokowi menjadi inspektur upacara HUT Bhayangkara ke-78. Berikut beberapa pesan yang ia sampaikan.


Tanggapan Istana hingga DPR atas Pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP

1 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Istana hingga DPR atas Pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari oleh DKPP

Sekretariat Negara menunggu salinan putusan DKPP untuk penerbitan Keputusan Presiden menyusul pemberhentian Ketua KPU.


Tanggapan Muhammadiyah dan MUI Ihwal Pemberantasan Judi Online

9 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Selain wartawan, Menkominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informatika juga terlibat praktik judi online. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tanggapan Muhammadiyah dan MUI Ihwal Pemberantasan Judi Online

Muhammadiyah menyatakan judi online dapat menjerumuskan anak-anak dan remaja dalam tindakan kriminal.


Anggota DPR Sebut Pemecatan Ketua KPU Tak Berimbas pada Pilkada 2024

10 jam lalu

Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor DKPP, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Anggota DPR Sebut Pemecatan Ketua KPU Tak Berimbas pada Pilkada 2024

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap pengadu berinisial CAT.


DPR Jelaskan Mekanisme Penggantian Ketua KPU yang Dipecat DKPP

12 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
DPR Jelaskan Mekanisme Penggantian Ketua KPU yang Dipecat DKPP

DPR menghormati dan akan menindaklanjuti putusan DKPP soal pemecatan Ketua KPU sebaik mungkin


PPATK Sebut Lebih dari 1.000 Anggota DPR Terlibat Judi Online, MKD Bilang Cuma Dua

12 jam lalu

Ilustrasi pemain judi online. Menteri Kordinasi Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengungkap 164 wartawan terlibat judi online dengan analisis transaksi keuangan mencapai Rp1,4 miliar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
PPATK Sebut Lebih dari 1.000 Anggota DPR Terlibat Judi Online, MKD Bilang Cuma Dua

MKD DPR akan memanggil kedua anggota DPR yang diduga bermain judi online.


Ayah Afif Maulana: Kami Enggak Tahu Akan Percaya Polisi Atau Tidak

13 jam lalu

Keluarga Afif Maulana dan LBH Padang memberikan keterangan pers mengenai dugaan penyiksaan bocah berusia 13 tahun, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Ayah Afif Maulana: Kami Enggak Tahu Akan Percaya Polisi Atau Tidak

Orang tua Afif Maulana mengisyaratkan tak bisa lagi percaya 100 persen kepada polisi untuk mengusut kasus kematian anaknya.


DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

14 jam lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati tambahan PMN bagi 16 BUMN tahun ini. Ada PT Pelni dan Hutama Karya.


DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

15 jam lalu

Logo LPEI
DPR Sepakati Berikan Tambahan PMN Rp5 Triliun untuk LPEI, Setengah Jumlahnya dari Usulan Sri Mulyani

Masalah penyimpangan pemberian fasilitas kredit LPEI mulai santer diberitakan sejak Sri Mulyani Indrawati melaporkannya kepada Kejaksaan Agung.


Keluarga Afif Maulana Minta Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Polisi di Padang

16 jam lalu

Kuasa hukum Keluarga korban penyiksaan berujung kematian anak berstatus pelajar SMP (AM, 13) Direktur LBH Padang, Indira Suryani bersama YLBHI, KontraS, dan organisasi masyarakat sipil (tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Kepolisian lainnya) saat menyampaikan update temuan dan proses advokasi kasus terkait di Gedung YLBHI Jakarta, Selasa 2 Juli 2024. LBH Padang memiliki banyak temuan, termasuk saksi-saksi yang sampai saat sekarang tidak/belum diperiksa oleh kepolisian. TEMPO/Subekti.
Keluarga Afif Maulana Minta Kapolri Usut Tuntas Dugaan Penyiksaan oleh Polisi di Padang

LBH Padang juga mendapatkan kesaksian jika Afif Maulana sempat tertangkap oleh sejumlah anggota polisi.