TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Menkominfo Budi Arie Setiadi menghadapi seruan untuk mengundurkan diri menyusul serangan ransomware terhadap pusat data nasional sementara. Sengkarut itu menuai sorotan di beberapa media luar, termasuk media asal Singapura, Channel News Asia (CNA) yang menyebut Budi Arie sebagai menteri giveaway yang didesak mundur dari jabatannya oleh publik.
Sebelumnya, dikutip dari Channel News Asia, serangan ini memengaruhi 239 lembaga di Indonesia, termasuk 30 kementerian dan lembaga pemerintah. Karenanya, pada Rabu, 26 Juni 2024 organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Bali, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) membuat petisi lewat Change.org yang mendesak Budi mengundurkan diri. Hingga awal Juli 2024, petisi itu telah ditandatangani lebih dari 18.000 orang dalam kurun waktu seminggu sejak dibuat.
Menyoroti kabar tersebut, Channel News Asia menyebut Menkominfo Budi Arie sebagai menteri giveaway, CNA juga mengutip pernyataan Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum yang menduga Budi menjadi menteri karena mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pemilu 2014 dan 2019. "Jangan sampai ada 'giveaway' seperti ini terus (Jabatan) ini posisi yang sangat strategis karena kita tidak dapat dipisahkan dari dunia digital," kata Nenden.
Seperti diketahui Budi Arie sebelumnya merupakan Ketua Relawan Projo, dan ia diangkat Jokowi kemudian menggantikan Johnny G Plate yang tersangkut masalah korupsi menara BTS 4G.
Serangan ransomware ini mengakibatkan hilangnya data, gangguan terhadap akses data publik, dan melambatnya layanan online dari institusi yang terdampak. Selain itu, peretasan ini juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang berkaitan dengan visa, izin tinggal dan pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, terjadi antrian panjang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta karena pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual setelah sistem otomatis mati.
Silmy Karim, Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, mengatakan Jumat lalu bahwa sistemnya telah pulih sepenuhnya. Namun, tidak semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi, katanya.
Lebih lanjut, Hinsa Siburian, Ketua Badan Keamanan Siber Indonesia (BSSN), mengatakan 98 persen data yang disimpan di pusat data yang disusupi belum dicadangkan.“Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya dalam sidang parlemen pada 27 Juni, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 1 Juli 2024.
Di sisi lain, beberapa anggota parlemen membantah pernyataan tersebut. “Jika tidak ada bantuan, itu bukan berarti kurangnya tata kelola,” kata Meutya Hafid, ketua komisi yang mengawasi insiden tersebut. "Itu kebodohan," kata dia, pada Senin, 1 Juli 2024.
Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkapkan sengkarut di PDNS ini disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 yang pernah melakukan serangan siber ransomware ke Bank Syariah Indonesia (BSI).
LockBit dikenal sebagai kelompok peretas yang aktif dan berbahaya. Komunitas ini diduga beroperasi di Eropa Timur. Sejumlah perusahaan besar di beberapa negara sempat menjadi korban ransomware mereka, seperti perusahaan pertahanan besar Prancis, Thales Group.
Pusat data nasional yang terkena dampak menyimpan informasi penting termasuk data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, dan data keluarga. Ini juga menyimpan informasi spesifik sektor, seperti program kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I YUDONO YANUAR
Pilihan Editor: Begini Respons Jokowi Soal Desakan Agar Budi Arie Mundur Usai PDNS Diretas
