TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, mengatakan rentang guru pensiun di Jakarta selama lima tahun terakhir lebih tinggi dibandingkan kuota guru baru yang disediakan.
"Dalam lima tahun terakhir, rentang guru pensiun berkisar antara 1.900 sampai 2.500," kata Budi kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 24 Juli 2024.
Budi sebelumnya mengatakan Jakarta kekurangan tenaga pengajar sekitar 7.000 orang. Namun, pemerintah baru bisa melakukan perekrutan kontrak kerja secara bertahap karena keterbatasan anggaran.
Pada Agustus mendatang, pemerintah baru bisa membuka pendaftaran kontrak kerja individu atau KKI dengan kuota 1.700 orang.
"Kami juga melihat anggaran dan kebutuhan pemerintah pusat," kata Budi usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Di Jakarta terdapat 4.127 guru honorer saat ini. Namun baru-baru ini terdapat 141 yang terkena cleansing atau pemutusan kontral sepihak karena hasil temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) ada kejanggalan dalam perekrutan guru honorer. Sebab, mereka direkrut oleh kepala sekolah, bukan oleh Dinas Pendidikan.
Mereka yang diputus kontraknya tidak memiliki data Dapodik dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan atau NUPTK. Selain itu ada yang tidak kebagian jam mengajar.
Pemutusan kontrak kemudian membuat permasalahan muncul, guru itu kehilangan pekerjaan kemudian membuat aduan ke Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) total pengadu ada 149 orang.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebut telah menyiapkan solusi perihal pemutusan kontrak guru honorer dalam kebijakan cleansing. Solusi itu disepakati usai mereka menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan, pada Sabtu 20 Juli 2024.
"Soal guru yang nonaktif akan kami data. Lantas mereka akan didistribusikan ke sekolah negeri yang membutuhkan ilmunya," kata Heru usai menghadiri acara bangga berwisata Indonesia (BBWI) di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 20 Juli 2024.
Selain itu, Heru menyatakan bakal memberikan rekomendasi kepada 4.127 guru itu untuk mendapatkan Dapodik dan Dia menegaskan pemerintah daerah sebenarnya ingin pengajar mendapatkan haknya melalui mekanisme yang benar.
Sementara untuk 2.427 guru honorer yang tidak terakomodir bisa mendaftar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan kuota yang dibuka Kementerian, Pendidikan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) sebanyak 1.900. Namun, mereka akan bersaing dengan guru honorer lain di seluruh Indonesia.
Heru juga menyarankan bagi mereka yang tidak lolos keduanya untuk mempersiapkan diri mendaftar pada 2025. Heru juga meminta kepala sekolah untuk tidak melakukan perekrutan guru honorer lagi tanpa sepengetahuan Pemprov DKI Jakarta.
