Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap Harun Masiku hari ini, Senin, 10 Juni 2924. Hasto sebelumnya juga dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa, 4 Juni 2024 lalu soal kasus dugaan tindak pidana penghasutan.

Pengalaman Hasto dipanggil kepolisian dan KPK itu ditanggapi dengan gelak tawa oleh pimpinannya, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Respons itu diberikan Megawati saat dikunjungi Hasto di Bali, Rabu, 5 Juni 2024. Kata Megawati, nasib Hasto rupanya serupa dengan pengalamannya di era Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Kemarin habis dari Bali saya jemput Ibu. Ibu turun langsung tertawa ‘Eh, To, kamu rasakan seperti saya waktu zaman Orde Baru dipanggil polisi’,” ujar Hasto usai mengisi diskusi Hari Lahir Bung Karno di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Kamis, 6 Juni 2024.

Cerita Megawati dipanggil kepolisian

Megawati tercatat beberapa kali menyampaikan pengalaman dirinya pernah dipanggil kepolisian di era Orde Baru. Salah satunya saat berbicara di depan para pendukungnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 3 Februari 2024 lalu. Kala itu dia membahas soal adanya intimidasi oknum aparat kepolisian terhadap PDIP di musim Pemilu 2024.

“Ibu udah dibawa polisi tiga kali lho waktu zaman Pak Harto. Wah galak-galak juga, tapi ibu sih kalem-kalem aja,” kata Megawati kala itu di hadapan simpatisan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pada Rabu, 22 November 2023, dalam konsolidasi pemenangan pemilu DPD PDIP Bali, Megawati juga menyampaikan pengalamannya itu di hadapan para kader. Megawati mengaku sudah mendapat berbagai laporan mengenai kejadian seperti penurunan baliho paslon Ganjar-Mahfud di Bali hingga kejanggalan hukum yang mereka lihat. Pihaknya berpetuah agar kader PDIP agar tak gentar.

“Ga usah keder (kebingungan), tidak usah takut kalau digituin. Ini bukan zaman Orba dulu. Ini Orde Reformasi. Tapi kita respons baik-baik caranya, dengan santun dan taat pada hukum,” kata dia, dikutip dari Antara.

Pemanggilan Megawati oleh kepolisian di era Orde Baru itu terjadi kala awal dirinya terjun ke dunia politik pada 1987. Saat itu dirinya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), kini PDIP, banyak pihak yang tidak senang. Megawati menuturkan para lawan politik ketakutan karena putri Presiden Pertama RI Sukarno ujuk-ujuk ikut perpolitikan.

“Orang mulai ketakutan. Ketika saya tiba-tiba menjadi anggota PDI,” cerita Megawati dalam pengukuhan pengurus DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021-2026 secara virtual, Sabtu, 26 Maret 2021 lalu.

Usai bergabung dengan PDI itulah Megawati kemudian dipanggil polisi sebanyak tiga kali. Di Antara pemanggilan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Di Gedung Bundar Kejaksaan Agung itu, Megawati mengaku diinterogasi dari pagi sampai malam. Namun, tidak ada kesimpulan pasti yang membuat dirinya bertanya-tanya alasan pemanggilan tersebut.

“Pada waktu itu saya dipanggil ke polisi saja 3 kali. Ke kejaksaan, gedung bundar, dan dipanggil dari pagi sampai malam. Saya sampai tanya, sebenarnya kalian ini mau mencari dari saya apa, tho?” cerita Megawati.

Tak hanya itu, ketika akan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR di Pemilu Legislatif atau Pileg 1987, Megawati menyebut dirinya juga pernah menjalani penelitian khusus (litsus) di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam). Ketika itu, para tentara yang bertugas rupanya menginterogasi dirinya perihal rencana Megawati soal menjadi anggota DPR tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Ketika mau menjadi anggota DPR, saya dilitsus di Rindam sana. Ditanyakan (oleh tentara),” ujar Megawati.

Aparat kepolisian Orde Baru bahkan menjuluki putri proklamator itu sebagai “Ratu Preman”. Julukan itu menjadi kode perlawanan Megawati dan kader PDI saat menghadapi tekanan dari aparat pemerintahan Presiden Soeharto yang ingin menenggelamkan partainya. Cerita itu disampaikan Megawati dalam perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT PDIP ke-50 di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada Selasa, 10 Januari 2023 lalu.

“Zaman dulu, ibumu ini dikasih nama ‘ratu preman.’ Nggak tahu polisi waktu itu bantuin atau tidak,” tutur Megawati.

Kilas balik Megawati dipanggil KPK

Berdasarkan Tempo, KPK pernah memanggil Megawati dalam kasus suap cek pelawat (traveler cheque) pada Februari 2011. Permintaan itu semula datang dari Max Moein, politikus PDIP yang menjadi tersangka kasus ini.

Saat itu, KPK sudah menahan 24 tersangka penerima cek pelawat yang merupakan anggota DPR periode 1999 -2004. Dari jumlah itu, 13 di antaranya adalah politikus PDIP.

Menurut Max, cek pelawat Rp 500 juta yang dia terima dari bendahara Fraksi PDIP pada 2004 disebut-sebut sebagai uang partai. “Kami hanya pelaksana partai. Tanpa kejelasan status uang, ini ada simpang siur,” ujar Max saat itu.

Pemanggailan itu juga dibenarkan oleh KPK. “(Pemanggilan) itu berdasarkan permintaan kuasa hukum tersangka. Kami penuhi karena kami wajib perhatikan,” ujar Wakil Ketua KPK saat itu Haryono Umar, 18 Februari 2011.

Tapi, Megawati tak memenuhi panggilan KPK tersebut. Megawati hanya menunjuk Tim Hukum PDIP ke KPK mempertanyakan urgensi pemanggilan tersebut.

Ketua KPK Abraham Samad, Agustus 2014, juga pernah menyebut nama Megawati dalam kasus lain, yakni Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Abraham menegaskan institusi yang dipimpinnya tidak merasa takut apabila harus memeriksa Ketua Umum PDIP tersebut.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | ANDI RUSLI | MUHAMMAD TAUFIK | IMA DINI SHAFIRA | SUNDARI

Pilihan Editor: Sekjen PDIP Dipanggil KPK, Apa Sangkutpaut Hasto Kristiyanto dengan Kasus Harun Masiku?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Puan Sebut PDIP Bisa Saja Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

2 jam lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution berjalan memasuki kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. PKB secara resmi mengusung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Puan Sebut PDIP Bisa Saja Usung Bobby Nasution di Pilgub Sumut

Puan membuka peluang PDIP akan mengusung Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara 2024. Namun, partai banteng belum menentukan pilihan hingga saat ini.


Puan Ungkap Alasan Masa Kerja Pengurus DPP PDIP Diperpanjang hingga 2025

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Puan Ungkap Alasan Masa Kerja Pengurus DPP PDIP Diperpanjang hingga 2025

Puan berujar penambahan personel baru dan perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP itu dilakukan berdasarkan hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum.


Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

3 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

Megawati mengucapkan apresiasinya terhadap wartawan yang hadir di acara PDIP.


Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

4 jam lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan.


PDIP Tak Diajak dalam Koalisi Besar di Pilkada Solo, FX Hadi Rudyatmo: Kami Tak Gentar

4 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (kanan) bertemu dengan Ketua DPD PAN Kota Solo, Ahmad Sapari di kantor PAN Solo, Kamis malam, 4 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PDIP Tak Diajak dalam Koalisi Besar di Pilkada Solo, FX Hadi Rudyatmo: Kami Tak Gentar

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan tak gentar menghadapi rencana sejumlah partai yang akan membentuk koalisi besar di Pilkada 2024.


Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

5 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) bersiap memimpin pengucapan sumpah janji jabatan saat pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Saat Megawati Sebut Nama Jokowi 2 Kali di Pidato Sekolah Partai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung nama Jokowi dua kali dalam pidatonya hari ini. Pertama soal konsep kebangsaan, kedua soal utang.


Megawati Sebut Pernah Ngamuk ke Yasonna karena Kader PDIP Selalu Jadi Target Masalah Hukum

6 jam lalu

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin pembacaan sumpah perpanjangan masa jabatan pengurus DPP PDIP periode 2019-2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat, 5 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Megawati Sebut Pernah Ngamuk ke Yasonna karena Kader PDIP Selalu Jadi Target Masalah Hukum

Megawati mengatakan dirinya pernah memarahi Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang juga kader PDIP karena banyak kader jadi target penegak hukum.


Deputi OIKN Diperiksa KPK sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi LNG Pertamina

7 jam lalu

Kepala biro Hubungan Masyarakat KPK, Yuyuk Andriati Iskak (tengah) memperkernalkan Tessa Mahardhika Sugiarto (kiri) sebagai Juru Bicara KPK yang baru dan Budi Prasetio (kanan) sebagai tim Juru Bicara KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Deputi OIKN Diperiksa KPK sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi LNG Pertamina

KPK memanggil Deputi Investasi dan Pendanaan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Agung Wicaksono sebagai saksi.


Serba-serbi Ketum PSI Kaesang Pangarep Blusukan di Tanjung Priok

7 jam lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep di Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/7/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Serba-serbi Ketum PSI Kaesang Pangarep Blusukan di Tanjung Priok

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep blusukan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari ini. Apa saja yang dilakukannya?


Cerita Megawati Tantang Hasto Temui Penyidik KPK Rossa: Orang Dia Manusia Juga

7 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin pengucapan sumpah janji jabatan pada pelantikan pengurus DPP PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diantaranya melantik Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik, Ganjar Pranowo sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Otda, Yasonna H. Laoly sebagai Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Rakyat, Basuki Tjahaja Purnama sebagai Ketua Bidang Perekonomian dan Tri Rismaharini sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Cerita Megawati Tantang Hasto Temui Penyidik KPK Rossa: Orang Dia Manusia Juga

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menanggapi pemanggilan Sekjen partainya, Hasto Kristiyanto oleh KPK.