Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peserta PPDB Sudah Daftar Akun untuk SMA, Apa Bisa Daftar ke SMK?

image-gnews
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pertanyaan membanjiri akun Instagram Dinas Pendidikan DKI Jakarta seiring dengan dibukanya pendaftaran proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB, Senin, 10 Juni 2024. Peserta dapat mendaftar maupun memilih sekolah pada melalui laman publik PPDB di https:/ppdb.jakarta.go.id.

Salah satu pertanyaan itu antara lain bagaimana dengan peserta yang sudah terlanjur membuat akun untuk SMA tapi ingin memilih ke jenjang SMK?

Plt. Kepala Suku Dinas Jakarta Selatan 2, Ader menjelaskan peserta tetap bisa mendaftar ke SMK meskipun sebelumnya ingin ke jenjang SMA Negeri. "Yang tidak boleh itu, satu jenjang punya dua akun, itu enggak boleh," kata dia saat ditemui di SMAN 70 Jakarta, Posko Jakarta Selatan 2, Senin, 10 Juni 2024.

Ader menjelaskan, beberapa kasus memang terjadi seperti peserta yang mulanya ingin ke SMA, tapi tidak diterima. Lalu, ia ingin melanjutkan ke jenjang SMK. Ader menegaskan satu akun pendaftaran bisa dipakai untuk memilih sekolah dengan jenjang yang setara seperti SMA-SMK sehingga peserta tidak perlu lagi membuat akun baru.

Peserta yang sebelumnya memilih SMA, bisa memilih SMK dengan bebas. "Kalau SMK tidak ada zonasi," kata Ader.

Ader menjelaskan, jika terkendala soal akun seperti belum teraktivasi atau lupa password, peserta bisa mendatangi sekolah negeri terdekat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Khusus untuk SMA/SMK, Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran dan pemilihan sekolah jalur prestasi akademik dan non akademik sampai tanggal 12 Juni 2024. Untuk SMA diberi kuota 2.671, sedangkan SMK diberi kuota 4.024.

Pendaftaran dimulai pukul 08.00 hingga 23.59 setiap harinya. Kecuali, pada hari terakhir, Rabu, 12 Juni pendaftaran dibuka sejak pukul 00.00 - 14.00. Dan dilanjutkan pengumuman hasil seleksi pada pukul 17.00.

Masyarakat yang kesulitan mendaftar secara online bisa datang ke sekolah terdekat dan meminta bantuan petugas di lokasi. Lokasi sekolah itu bebas, tidak perlu ke SMA/SMP/SD yang mereka tuju. 

Namun, untuk permasalahan yang lebih kompleks seperti kependudukan yang terkendala di KK, masalah teknis, regulasi, dan sebagainya dapat datang ke posko yang disediakan. Rincian posko dan nomor yang bisa dihubungi sudah tertera di laman resmi PPDB DKI Jakarta.

Pilihan Editor: Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka Hari Ini, Posko Informasi Siap Beri Bantuan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penghapusan Jurusan di SMA Dianggap Bisa Bikin Siswa Sulit Tentukan Prodi Kuliah

3 menit lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Penghapusan Jurusan di SMA Dianggap Bisa Bikin Siswa Sulit Tentukan Prodi Kuliah

Di sisi lain, Tantri tak mengelak bahwa kebijakan ini dapat menghilangkan stigma atau label tentang siswa cerdas ada di jurusan IPA.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

2 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

2 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
P2G Khawatir Penghapusan Jurusan di Jenjang SMA Membuat Guru Kehilangan Jam Mengajar

Kebijakan penghapusan jurusan bisa membuat guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya.


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

2 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

3 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kejari Selidiki Dugaan Manipulasi Nilai Rapor di SMPN 19 Depok

Kejari Depok menyelidiki dugaan korupsi dalam kasus katrol nilai rapor siswa SMPN 19.


Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

4 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Dinas Pendidikan Jawa Barat Sebut Modus Cuci Rapor PPDB Hanya di Depok

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas PEndidikan Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi mengatakan, kasus cuci rapor hanya terjadi di Kota Depok.


Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

4 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kasus Katrol Nilai Rapor di SMPN 19 Depok, DPRD Jadwalkan Panggil Pihak Sekolah

Dugaan kasus katrol nilai rapor itu terjadi di SMPN 19 Depok. Dinas Pendidikan Kota Depok mengaku telah meminta klarifikasi kasus tersebut.


Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

4 hari lalu

Suasana di SMPN 19 Depok, Jalan Leli, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Kronologi Skandal Manipulasi Nilai Rapor di Depok Terungkap

Kepala SMP Negeri 19 Depok Nenden Eveline Agustina menyatakan sekolah siap menerima konsekuensi atas skandal manipulasi nilai rapor siswa di PPDB.


Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

4 hari lalu

Sekdis Pendidikan Kota Depok Sutarno dikonfirmasi terkait cuci nilai rapor hingga 51 CPD dianulir usai monitoring MPLS di SMPN 22 Depok, Jalan Bima, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Rabu, 17 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Soal Skandal Cuci Nilai Rapor, Dinas Pendidikan Depok: Siapa Tahu di SD Juga

Dinas Pendidikan menyesalkan kasus cuci nilai rapor dalam PPDB 2024 yang mengakibatkan 51 calon siswa asal SMPN 19 Depok dianulir masuk SMA Negeri.