TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membicarakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Hasto, keputusan kepala negara yang juga mantan kader partai banteng itu sempat membuat kaget PDIP saat menentukan titik nol IKN Nusantara.
Hasto mengatakan PDIP tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan itu. “Kami tidak terlibat secara detail terkait dengan penetapan nol IKN, yang terjadi saat itu adalah keputusan Presiden Jokowi,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 7 Juni 2024.
Adapun Presiden Jokowi menetapkan titik nol kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Penentuan titik nol itu menandai mulainya pembangunan kota di IKN Nusantara pada 2022. Titik nol juga menjadi referensi lokasi pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah tersebut, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP.
Hasto menyatakan PDIP sempat dikejutkan ketika Jokowi mengambil keputusan itu. “Pada awalnya kami sendiri kaget, apalagi dengan target yang begitu ambisius,” ucap dia.
Hasto berujar proyek pembangunan IKN kemudian menghadapi berbagai persoalan setelah penentuan titik nol tersebut. Di antaranya, kata dia, masalah supply chain atau rantai pasok dalam proses pembangunan, persoalan tanah, hingga berbagai problem koordinasi lintas sektoral.
Diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebelumnya menggaet konsultan McKinsey & Company untuk membuat kajian tentang pembangunan IKN. Menurut seorang pejabat pemerintah, kajian konsultan asal Amerika Serikat itu ikut mencari koordinat tepat untuk lokasi KIPP di IKN.
Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengubah lokasi KIPP setelah pembangunan dimulai. Alasannya, lokasi dari Bappenas dan McKinsey memerlukan banyak pembebasan lahan masyarakat dan wilayahnya rutin kebanjiran.
Hasto menilai perencanaan pembangunan IKN pun dilakukan dengan terburu-buru untuk memenuhi target yang ambisius. Situasi itu, kata dia, terlihat dari kondisi proyek-proyek di IKN saat ini.
Masalah itu, kata Hasto, semakin tergambarkan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari posisi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara yang diumumkan pada 3 Juni 2024. “Soal IKN, apa yang terjadi merupakan hal yang sangat serius dan menggambarkan bagaimana proyek ambisius tersebut tidak diikuti dengan perencanaan yang matang,” ujar Hasto.
Sementara di DPR RI, Fraksi PDIP diketahui ikut menyetujui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang dibuat secara kilat dan tertutup pada 2022. DPR dan pemerintah ketika itu hanya membutuhkan 43 hari untuk membentuk panitia khusus, membahas rancangan undang-undang, hingga pengesahan.
SULTAN ABDURRAHMAN | FRANSISCA CHRISTY ROSANA
Pilihan Editor: PDIP Mulai Komunikasi dengan PKB soal Peluang Usung Anies di Pilgub Jakarta 2024
