Gerindra Beri Rekomendasi untuk Ridwan Kamil Jadi Calon Gubernur Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada politikus Partai Golkar, Ridwan Kamil (RK), untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Dukungan untuk mantan Gubernur Jawa Barat itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

“Bahwa kemudian soal posisinya Kang Emil (Ridwan Kamil) itu sudah Gerindra putuskan dan diberikan rekomendasi untuk maju di Pilkada DKI,” kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024.

Adapun Ridwan Kamil saat ini telah mendapatkan dua rekomendasi dari partainya, yaitu Partai Golkar, untuk maju di dua provinsi sebagai calon gubernur. Kedua provinsi tersebut adalah Jawa Barat, di mana Ridwan Kamil akan menjadi calon petahana jika maju, dan DKI Jakarta.

Dasco pun berharap rekomendasi Partai Golkar akan mengerecut sehingga tidak berbeda dengan rekomendasi yang diberikan Gerindra. “Saya rasa bukan (berbeda rekomendasi) ya, bukan berbeda, tapi pasti akan sama, bahwa RK akan direkomendasi maju di DKI Jakarta,” ujar Wakil Ketua DPR itu.

Saat ini, kata Dasco, Gerindra juga masih mempertimbangkan beberapa kader internal untuk diberi dukungan maju Pilkada DKI Jakarta 2024. “Masih ada lagi kader internal yg sedang dipertimbangkan, nanti pada saatnya itu akan disampaikan ke publik,” kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memegang dua surat tugas dari Golkar untuk ikut Pilgub di dua wilayah yang berbeda.

“(Surat) tugasnya dua,” kata Airlangga di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 Mei 2024. Kedua surat tugas itu merupakan penempatan yang diproyeksikan Golkar untuk Ridwan Kamil, yakni untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Nantinya, kata Airlangga, Partai Golkar akan memutuskan daerah mana yang diikuti kadernya dalam Pilkada 2024 berdasarkan hasil survei. “Itu harus kita lihat dulu. Semua kalau di Golkar berbasis survei,” ucap Airlangga.

Pilihan editor: TNI Aktif Bisa Isi Jabatan di Kementerian, Ketua Baleg DPR: Sesuai Kebutuhan Presiden