Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

image-gnews
Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut demokrasi Indonesia selama dua periode masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak jalan ke mana-mana alias stagnan. Bahkan, ia menilai kualitas demokrasi Tanah Air cenderung menurun.

"Apalagi ditambah dengan aturan-aturan yang semakin mencemaskan," katanya ketika ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Juni 2024. Yang paling ia soroti ialah sistem berdemokrasi dalam ajang pemilihan umum di era pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Ia mengungkapkan, bahwa rezim Jokowi membuat cita-cita reformasi yang semestinya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin jauh.

Refly menyebut, indeks persepsi korupsi di Indonesia tidak naik sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu menandakan kasus korupsi di masa pemerintahan Jokowi makin marak, sementara upaya pemberantasan korupsi juga gagal.

"Kolusi? Makin banyak. Putusan MK dan MA ini seperti menggambarkan adanya kolusi," ujar dia. Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi sorotan publik selama pagelaran Pilpres 2024.

Adapun MK dalam putusannya mengabulkan gugatan batas usia menjadi calon presiden atau wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Putusan yang dibuat oleh hakim konstitusi pimpinan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, membuat anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang belum cukup umur bisa menjadi kandidat Pemilu mendampingi Prabowo Subianto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara Mahkamah Agung atau MA baru-baru ini membuat putusan yang dinilai tidak masuk akal, sehingga dikritik oleh sejumlah pihak. Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 menyebutkan, batas usia 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota diubah menjadi berlaku saat pelantikan kepala daerah terpilih. Sebelumnya, ketentuan itu berlaku ketika penetapan bakal calon menjadi calon kepala daerah.

Putusan yang dibuat tidak lebih dari tiga hari itu secara tidak langsung memberi karpet merah untuk putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep bisa maju di Pilkada 2024. Menurut Refly, adanya keterlibatan keluarga Jokowi, baik di Pilpres maupun Pilkada menunjukkan budaya nepotisme.

Refly juga menyoroti soal rencana revisi Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. "Jadi sepertinya kita akan kembali pada era orde baru atau orde lama, alias era yang otokritik dan non-demokratik," katanya. Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat sipil supaya melawan aturan-aturan serampangan yang dibuat oleh penguasa.

Pilihan Editor: Tanggapi Putusan MA Soal Usia Calon Kepala Daerah, FX Rudy: Kenapa Diputus Mendekati Pilkada

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Buka Pameran Kelapa Internasional di Jawa Timur Hari Ini

22 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Buka Pameran Kelapa Internasional di Jawa Timur Hari Ini

Setelah acara peresmian, Jokowi dan rombongan akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Provinsi Papua.


Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

13 jam lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Projo Akan Dukung Calon Kepala Daerah yang Diusung KIM di Pilkada 2024

Projo bakal mendukung kepala daerah yang diusung KIM untuk mendukung keberlanjutan program pemerintahan Jokowi.


Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

14 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Whoosh Dituding Bikin Rugi, Erick Thohir Membela dan Jokowi ke Bandung Naik Kereta Cepat

Setelah Proyek Whoosh dituding sebagai penyebab kerugian PT Wijaya Karya, Kementerian BUMN membela kereta cepat Jakarta-Bandung itu.


Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

15 jam lalu

Menhub Budi Karya Sumadi (tengah) saat meninjau progres pembangunan Bandara IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu 24 Jamlnuari 2024 .ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Genjot Pembangunan Bandara di IKN, 4 Pesawat Modifikasi Cuaca Dikerahkan

Sedikitnya ada empat pesawat telah dikerahkan untuk memodifikasi cuaca demi kelancaran pembangunan Bandara VVIP di IKN.


Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

19 jam lalu

Presiden Jokowi ketika melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, IKN, Selasa, 4 Juni 2024. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa berinvestasi di masa depan berarti membeli masa depan. Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Alasan Jokowi Tak Jadi Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat Mulai Belum Siap Listrik, Pasokan Air, hingga Hujan

Jokowi mengungkapkan tak jadi pindah ke IKN dalam waktu dekat, sebelumnya ia rencanakan juli ini. Ini beberapa alasannya.


Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

22 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu 20 Juli 2024. ANTARA/Narda Margaretha Sinambela
Jokowi Dituding Bangkitkan Neo Orde Baru di Diskusi Kasus Kudatuli PDIP

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ribka Tjiptaning menilai pemerintahan Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru.


Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto jumpa pers selepas mengumumkan sembilan nama anggota Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Periode 2024-2028 di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Foto: ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kompolnas 2024-2029 Ditutup, Jumlah Pendaftar Capai 137

Jumlah pendaftar seleksi calon anggota Kompolnas mencapai 137 orang.


Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo mendukung sejumlah kandidat yang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Ini adalah keempat kalinya Projo mengumumkan dukungan ke sejumlah kandidat yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Tempo/Hendri
Dukungan di Pilkada 2024, Projo: Pastikan Kepala Daerah Sejalan dengan Prabowo-Gibran

Dukungan Projo kepada sejumlah bakal calon pada Pilkada 2024 merupakan upaya untuk memastikan kepala daerah terpilih sejalan dengan Prabowo-Gibran.


Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

1 hari lalu

Pelantikan dua orang dekat Prabowo di kabinet Jokowi dinilai sebagai proses transisi yang terlalu dini.
Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Munculkan Matahari Kembar

Transisi rezim Jokowi ke Prabowo melalui masuknya Thomas Djiwandono dan Sudaryono terlalu dini. Ditengarai bakal muncul matahari kembar.


Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 29 Juni 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi

Hasto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024.