Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Projo Bentuk Desk Pilkada untuk Dukung Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

image-gnews
Sekjen DPP Projo Handoko, Bendahara Umum  Projo Panel Barus dan Ketua Projo Banten Zulhamedy. Dok Istimewa
Sekjen DPP Projo Handoko, Bendahara Umum Projo Panel Barus dan Ketua Projo Banten Zulhamedy. Dok Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo membentuk Desk Pilkada untuk menggerakkan seluruh kemampuan organisasi dalam memenangkan calon kepala daerah yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Ketua Desk Pilkada DPP Projo, Roy Abimanyu, mengklaim calon-calon kepala daerah yang diusung bakal pro-rakyat dan sejalan dengan Pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“DPP Projo akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan Koalisi Indonesia Maju (KIM),” ujar Roy dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei 2024. 

Menurut Roy, DPP Projo memandang Pilkada serentak sebagai upaya konsolidasi besar bangsa untuk menuju persatuan nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dia menyebut, DPP Projo akan segera mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk diperjuangkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). “Serta menggerakan semua kader berjuang maksimal di darat dan media sosial,” tuturnya.

Selain itu, kata Roy, DPP Projo akan mengaktifkan kembali posko rakyat di 50 ribu lokasi untuk memenangkan calon kepala daerah yang didukung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Projo, Handoko, mengatakan pihaknya memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah dan berbagai persiapan Pilkada 2924. 

"Karena kami DPP Projo dan seluruh jajaran itu akan memberikan kontribusi, akan melakukan upaya-upaya bersama rakyat dalam rangka untuk melahirkan kepala daerah-kepala daerah yang sesuai dengan slogan kami, dengan motto kami yaitu setia di garis rakyat," kata dia.

FAQIH MARSYALINO FATAHILLAH

Pilihan Editor: Alasan Demokrat Yakin Hubungan Prabowo-Jokowi Sulit Dipisahkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan KPU Kepri Gelar Debat Publik Pilkada 2024 Hanya Satu Kali

2 jam lalu

Ketua KPU Kepri Indrawan Susila Prabowodi. (ANTARA/Ogen)
Alasan KPU Kepri Gelar Debat Publik Pilkada 2024 Hanya Satu Kali

KPU Provinsi Kepri memastikan hanya menggelar satu kali debat publik pasangan calon gubernur dan wakil gubernur daerah setempat. Kenapa?


Dilantik Jadi Sekda Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika Fokus Tuntaskan Penataan Puncak

2 jam lalu

Sejumlah kendaraan menuju jalur wisata Puncak saat pemberlakuan satu arah di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 15 Septmeber 2024. Warga memanfaatkan libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk berlibur ke kawasan wisata Puncak. TEMPO/Fajar Januarta
Dilantik Jadi Sekda Kabupaten Bogor, Ajat R Jatnika Fokus Tuntaskan Penataan Puncak

Ajat Rohmat Jatnika dilantik sebagai Sekda Kabupaten Bogor pada hari ini. Ia mengatakan prioritasnya adalah penataan kawasan Puncak.


Budi Arie Pastikan Jokowi Pulang ke Solo Naik Pesawat Komersial saat Hari Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat menyampaikan keterangan saat Ngopi Bareng Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 11 September 2024. Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membahas strategi Fintech dalam menghadapi dan menanggulangi segala tindakan terkait judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Budi Arie Pastikan Jokowi Pulang ke Solo Naik Pesawat Komersial saat Hari Pelantikan Prabowo-Gibran

Budi Arie membantah jika Jokowi akan terbang menggunakan pesawat milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau TNI AU


Soal Janji Internet Gratis, Tim Sebut Dharma Pongrekun Telah Diskusi dengan 60 Operator

9 jam lalu

Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun (kiri) dan Kun Wardana Abyoto (kanan), menyampaikan visi-misi dalam debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu, 6 Oktober 2024. Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Soal Janji Internet Gratis, Tim Sebut Dharma Pongrekun Telah Diskusi dengan 60 Operator

Dharma Pongrekun-Kun Wardana menjanjikan internet gratis untuk semua rumah di Jakarta.


Pramono Anung Ingin Ubah Standar Jualan PKL di Kota Tua

11 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung, saat blusukan dan sosialisasi program dengan warga Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Jakarta Barat, Kamis, 10 Oktober 2024. Pramono Anung memaparkan solusinya untuk mengentaskan kemiskinan di Jakarta.  TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pramono Anung Ingin Ubah Standar Jualan PKL di Kota Tua

Pramono Anung mendengar curhat pedagang PKL di Kota Tua saat Pramono melakukan blusukan di kawasan Taman Sari.


Cara Login WhatsApp Web Tanpa QR Code dan Hub Pemilu Meta Hadirkan Informasi Pilkada di Top 3 Tekno

12 jam lalu

Whatsapp web tersedia untuk iPhone. ndtv.com
Cara Login WhatsApp Web Tanpa QR Code dan Hub Pemilu Meta Hadirkan Informasi Pilkada di Top 3 Tekno

Topik cara login WhatsApp Web dengan mudah tanpa QR code menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno.


Persoalan Etik Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan, DKPP Susun IKEPP

21 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Persoalan Etik Penyelenggara Pemilu Jadi Sorotan, DKPP Susun IKEPP

Tujuan DKPP menyusun IKEPP adalah untuk mendeteksi kerentanan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.


Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

1 hari lalu

Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep (dua dari kiri) menghadiri pertemuan dengan relawan Respati Ardi-Astrid Widayani di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu malam, 9 Oktober 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Pesan Ketum PSI Kaesang Pangarep untuk Respati-Astrid dan Ilyas-Tri Haryadi

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan Tur Pemenangan Pilkada 2024 di Jawa Tengah. Dia menitipkan pesan ini ke pasangan calon.


Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

1 hari lalu

Ilustrasi kampanye hitam
Apa Saja yang Bisa Masuk Kategori Black Campaign dalam Kampanye Pilkada?

Black campaign libatkan penyebaran informasi negatif disertai berita bohon atau fitnah untuk merugikan pesaing di pilkada. Apa ciri lainnya?


Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

1 hari lalu

Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 25 Maret 2018. Aksi yang diisi dengan penggalanan tanda tangan dari masyarakat tersebut bertujuan untuk mendukung Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang damai dengan menolak segala kampanye hitam, ujaran kebencian, informasi
Rawan Terjadi Saat Pilkada, Berikut Beda Black Campaign dan Kampanye Negatif

Banyak orang yang masih bingung dengan istilah black campaign dan kampanye negatif yang kerap ditemui saat masa pemilu dan pilkada. Ini beda keduanya.