TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan jajaran untuk mematangkan koordinasi membangun industri kesehatan. Pemerintah memberikan sorotan terkait harga obat dan alat kesehatan yang tinggi, namun tidak sesuai dengan majunya industri kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dalam rapat internal pada Selasa, 2 Juli 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Jokowi menginginkan agar harga alat kesehatan dan obat-obatan tidak terlalu mahal. Menkes membandingkan harga obat di Indonesia yang lima kali lipat lebih mahal dari pada Malaysia.
“Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun, supaya bisa Indonesia lebih resilience kalau ada pandemi lagi,” kata Budi Gunadi usai rapat dengan Jokowi.
Jokowi memberikan waktu dua pekan untuk mengkoordinasikan soal penguatan sistem kesehatan RI ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan akan terlibat.
“Harus ngomong dengan menteri perindustrian yang nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa,” kata Budi Gunadi soal solusi untuk mengatasi obat dan alat kesehatan mahal.
Menkes memberi masukan kepada Jokowi soal jalur perdagangannya yang masih kurang efisien. Dia menyoroti tata kelola Industri yang musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang tidak masuk akal atau tidak perlu dalam proses pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.
Agus Gumiwang mengatakan, dia perlu mempelajari cara perbaiki industri kesehatan agar pada ujungnya nanti masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik, optimal, dengan harga yang baik. “Kedua peningkatan investasi di sektor kesehatan termasuk obat-obatan dan alat kesehatan, itu perlu dipercepat,” kata dia saat ditemui dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan pada Selasa, 2 Juli 2024.
Sementara Sri Mulyani enggan berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan Jokowi. Selain tata kelola industri, yang dibahas dalam rapat kemarin adalah soal pajak.
Pemerintah ingin pajak bagi industri kesehatan lebih efisien. Namun, belum ada keputusan untuk merelaksasi pajak dalam pertemuan Jokowi dan menteri kemarin. Relaksasi pajak merupakan kebijakan yang memungkinkan kewajiban perpajakan menjadi lebih longgar, seperti perpanjangan waktu dalam melakukan administrasi perpajakan dan juga penurunan tarif PPh.
“Kami ingin lebih sederhana tapi tanpa mengganggu pendapatan pemerintah karena kan cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga,” kata
Obat dan Alat Kesehatan Semestinya Gratis
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini. "Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alkes dan dan obat-obatan ada, tapi dokternya sedikit, ya tetap susah juga kita. Mereka-mereka itu yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan," kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024, dikutip Antara.
Cak Imin, -sapaan Muhaimin, mengaku tak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alkes, namun untuk obat-obatan sedianya setiap warga negara Indonesia dapat memperolehnya secara gratis.
"Oh ya bagus (penyetaraan harga alkes dan obat-obatan), tapi kalau obat-obatan seharusnya gratis, dong. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya, lho," ucap dia.
Pilihan Editor:Dinas Pendidikan DKI: Jalur Zonasi di PPDB 2024 Bukan Berdasarkan Jarak tapi Akses ke Sekolah
