Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pakar: Minus Jokowi, PDIP jadi Oposisi Prabowo-Gibran Pilihan Rasional

image-gnews
Megawati memimpin HUT PDIP. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis
Megawati memimpin HUT PDIP. TEMPO/Muhammad Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) lebih cocok untuk menjadi oposisi pemerintahan mendatang, yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Keputusan itu dianggap rasional bagi PDIP tanpa Joko Widodo atau Jokowi.

PDIP akan menggelar rapat selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, mulai hari ini, Jumat, 24 Mei 2024. Partai banteng akan melakukan persiapan pilkada serentak hingga konsolidasi untuk menentukan sikap politik nasional menjelang pergantian kekuasaan pada Oktober.

Jokowi tidak diundang dalam Rakernas yang mengambil tema 'Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang’ ini. Belakangan PDIP juga tidak menganggap Jokowi sebagai kader imbas dukungannya terhadap Prabowo di Pilpres 2024.

Ujang mengatakan, langkah politik PDIP yang bakal dikemukakan dalam Rakernas murni dari pertimbangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan para kader tanpa melibatkan Jokowi. “Menjadi oposisi Prabowo-Gibran menjadi pilihan rasional bagi PDIP, karena bagaimanapun kebutuhan bagi bangsa juga harus ada partai yang mengontrol untuk mengkritisi pemerintahan,” kata Dosen politik Universitas Al Azhar Indonesia dihubungi oleh Tempo, Kamis, 23 Mei 2024.

Presiden Jokowi memilih tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap semua keputusan PDIP usai Pilpres 2024, termasuk tidak mengundangnya ke rakernas. Presiden juga menolak untuk merespons secara tegas sikap PDIP yang tidak menganggapnya sebagai kader. Jokowi dua kali terpilih sebagai Wali Kota Solo, satu kali sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan dua kali terpilih sebagai Presiden atas dukungan PDIP.

Sementara mengenai strategi pemilihan kepala daerah PDIP, Pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro mengatakan strategi yang akan dilakukan PDIP tak jauh berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Sebab, sifat politik di Indonesia sebenarnya tidak bersifat absolut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Siti menjelaskan partai politik bisa berkoalisi tanpa tersekat-sekat oleh model koalisi politik nasional. Realitas politik di pusat berbeda dengan politik daerah.

“Antara politik nasional dan lokal acapkali tidak nyambung sehingga terjadi politik yang sifatnya kohabitasi, di mana koalisi politik nasional tidak sama sebangun dengan koalisi politik lokal,” kata Siti, melalui pesan singkat, Kamis.

PDIP akan bergerak cepat menggodok nama-nama untuk Pilkada 2024 usai Rakernas. Hasto mengatakan PDIP telah membentuk suatu tim khusus untuk pemilihan kepala daerah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan skala prioritas DPP terkait Pilkada saat ini adalah memberi peluang bagi seluruh kepala daerah petahana dari partai tersebut. Dalam sejumlah kesempatan Hasto juga mengatakan terbuka untuk bekerja sama dalam Pilkada dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional, yang merupakan lawan politik dalam Pilpres 2024.

Pilihan Editor: Tanpa Jokowi dan Gibran, PDIP Gelar Rakernas V Hari Ini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

21 menit lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Daftar 9 'Dosa' Jokowi yang Digugat di Mahkamah Rakyat

Presiden Jokowi diadili dalam Pengadilan Rakyat. Apa saja gugatan yang disebut "Nawadosa" ?


Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Sidang kabinet paripurna tersebut membahas perekonomian Indonesia terkini. TEMPO/Subekti.
Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sawah di Kalimantan Tengah Pagi Ini

Jokowi direncanakan tiba di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, untuk kunjungan kerja di Kalimantan Tengah hari ini.


Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

1 jam lalu

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Profil Asfinawati, Hakim Ketua Mahkamah Rakyat Luar Biasa

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Presiden Joko Widodo. Asfinawati menjadi hakim ketua


Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

2 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Istana Anggap Lumrah Sidang Mahkamah Rakyat yang Kuliti Dosa Jokowi

Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di UI, Selasa kemarin.


Gara-gara Mau Berantas Judi Online, Pusat Data Nasional Terkena Serangan Ransomware?

2 jam lalu

Seorang pemohon paspor mengambil paspornya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat, Jakarta, Senin 24 Juni 2024. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan bahwa layanan keimigrasian sudah pulih pascagangguan pada Pusat Data Nasional (PDN). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Gara-gara Mau Berantas Judi Online, Pusat Data Nasional Terkena Serangan Ransomware?

Serangan siber ransomware di PDN terjadi tak lama setelah pemerintah menyatakan akan memberantas judi online di Tanah Air.


Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

3 jam lalu

Suasana Pameran tekstil dan garmen terbesar di Indonesia, Indo Intertex 2024 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Pameran ini menampilkan teknologi dan inovasi terbaru dari mesin tekstil, garmen dan digital printing, bahan baku, teknologi digitalisasi, kimia tekstil, pewarna tekstil, aksesoris, hingga produk tekstil lainnya. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Upaya Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan, Pontjo Sutowo Kalah Lagi dalam Sengketa Lahan Hotel Sultan

Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan pada Selasa, 25 Juni 2024 untuk rapat tentang industri tekstil yang ambruk.


Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

11 jam lalu

Majelis hakim People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Mahkamah Rakyat Bacakan Putusan Nawadosa Jokowi ke Kursi Kosong

Majelis Hakim mengatakan persidangan Mahkamah Rakyat Luar Biasa menunjukkan tak ada keraguan bahwa Jokowi telah melanggar sumpah presiden Republik Indonesia.


Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

13 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan jakarta, Senin, 25 Juni 2024, usai rapat internal mengenai industri tekstil. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Upaya Presiden Jokowi Menolong Industri Tekstil dari Kebangkrutan

Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 25 Mei 2024, untuk rapat internal tentang industri tekstil yang amb


Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

14 jam lalu

Majelis hakimi People's Tribunal atau Pengadilan Rakyat yang dinamakan Mahkamah Rakyat Luar Biasa di Wisma Makara, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 25 Juni 2024. Sidang berisikan agenda menggugat Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintahannya. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menyebutkan bakal mengadili sembilan dosa atau
Sidang Mahkamah Rakyat Adili Nawadosa Jokowi, Ini 9 Gugatannya

Dalam sidang Mahkamah Rakyat ada sembilan gugatan yang disebut sebagai "Nawadosa" rezim Jokowi yang dilayangkan para penggugat kepada negara.


Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

14 jam lalu

Beredar foto Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli maupun Yasin Limpo belum merespons saat dikonfirmasi mengenai foto ini. Istimewa
Syahrul yasin Limpo dalam Sidang Tipikor Sebut Nama Jokowi dan Firli Bahuri, Soal Apa?

Syahrul Yasin Limpo beralasan bahwa pemberian uang kepada Firli Bahuri hanya sebagai bentuk persahabatan. Lantas, apa katanya soal sembako Jokowi?