Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Reporter

Editor

Sapto Yunus

image-gnews
Iklan

Partai Golkar sebelumnya mengusung menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan Mantan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah alias Ijeck.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku surat penugasan telah diberikan kepada keduanya. "Sumut tentu kemarin Mas Bobby hadir (di acara pengarahan kepala daerah kader Partai Golkar). Tentu sudah diberikan surat penugasan dan juga disana juga diberikan surat kepada Wakil Gubernur sekaligus Ketua DPD Sumut yaitu saudara Musa Rajekshah," ujar Airlangga di Jakarta pada 7 April lalu.

Sebelumnya, Bobby mengaku dia sudah mendapat lampu hijau dari Partai Golkar. “Insyaallah (maju Pilkada Sumatera Utara)," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan Bobby usai menghadiri acara pengarahan kepada bakal calon dan wakil kepala daerah dari berbagai daerah untuk Pilkada 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh Airlangga dan diadakan di Kantor DPP Partai Golkar pada 6 April lalu. Acara itu berlangsung tertutup.

Meski begitu, kata Bobby, Partai Golkar tidak hanya memberikan rekomendasi maju Pilkada Sumut pada dirinya saja. Dia menyebut ada dua orang yang mendapat rekomendasi dari partai beringin itu, yaitu dirinya dan Ijeck.

Ditanya mengenai peluang dirinya berpasangan dengan Ijeck dalam Pilkada Sumut, Bobby memastikan bakal mengikuti arahan Ketua Umum Golkar. Dia mengklaim akan berfokus mempersiapkan apa yang bisa dia persiapkan.

Bobby juga tidak otomatis dicalonkan sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Dia harus melalui beberapa tahapan. Salah satunya adalah survei elektabilitas yang akan dilakukan sebanyak beberapa tahap.

DEFARA DHANYA PARAMITHA | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | ANTARA

Pilihan editor: Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons PSI Soal Puan Bilang Pertimbangkan Kaesang di Pilkada Jateng

6 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep di kantor Muhammadiyah DKI Jakarta, Jumat, 21 Juni 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dirinya tidak akan berduet dengan Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Respons PSI Soal Puan Bilang Pertimbangkan Kaesang di Pilkada Jateng

PSI menilai pernyataan Puan Maharani sebagai bentuk ketertarikan PDIP terhadap Kaesang Pangarep pascasurvei LSI.


PDIP Lebih Sreg Andika Perkasa Jadi Cagub Jateng daripada Cawagub Anies di Pilkada Jakarta

7 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Andika Perkasa memberikan keterangan kepada wartawan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng Jakarta Pusat, Senin, 12 November 2023.  Tempo/ Adil Al Hasan
PDIP Lebih Sreg Andika Perkasa Jadi Cagub Jateng daripada Cawagub Anies di Pilkada Jakarta

Utut Adianto menilai Andika Perkasa tidak pas menjadi bakal calon wakil gubernur Anies Baswedan di pada Pilkada Jakarta.


Utut Adianto: Bambang Pacul Tak Ingin Maju Pilkada Jateng

10 jam lalu

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Utut Adianto: Bambang Pacul Tak Ingin Maju Pilkada Jateng

Menurut Utut, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Pacul sudah beberapa kali menyampaikan dirinya tidak akan maju di Pilkada 2024.


Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meresmikan PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jawaban Presiden Jokowi Soal Budi Arie Didesak Mundur dan Peretasan PDNS

Presiden Jokowi akhirnya bersuara soal peretasan PDNS dan desakan agar Budi Arie mundur. Semuanya sudah dievaluasi, katanya.


Terkini Bisnis: Rumah Pensiun Jokowi Dekat Restoran Milik Rio Haryanto, Besar Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar

11 jam lalu

Rumah pensiun untuk Presiden  Jokowi yang berada di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 26 Juni 2024. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setya Utama, mengatakan tidak ada perluasan tanah rumah hadiah pemberian negara tersebut. Rumah pensiun Jokowi akan berada di atas lahan seluas 12.000 meter persegi. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Terkini Bisnis: Rumah Pensiun Jokowi Dekat Restoran Milik Rio Haryanto, Besar Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar

Rumah pensiun Jokowi bertetangga dengan restoran milik pembalap Rio Haryanto.


Dalam 7 Hari, Jokowi Akan Terbitkan Keppres Pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

12 jam lalu

Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di kantor DKPP, Rabu, 3 Juli 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Dalam 7 Hari, Jokowi Akan Terbitkan Keppres Pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU

Istana Kepresidenan menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan DKPP soal pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU.


PDIP soal Popularitas Kaesang di Jateng: Terkenal Iya, Elektabilitas Harus Cek Lagi

12 jam lalu

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (kanan) saat memimpin rapat kerja membahas persiapan Pemilu 2024 dengan BIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 9 November 2023. Rapat tersebut membahas deteksi dini dan cegah dini persiapan Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP soal Popularitas Kaesang di Jateng: Terkenal Iya, Elektabilitas Harus Cek Lagi

Wasekjen PDIP Utut Adianto mengatakan nama Kaesang memang beken, tapi soal elektabilitasnya di Jawa Tengah perlu diperiksa lagi.


Soal Rekomendasi PDIP di Pilgub Jateng 2024, Hendrar Prihadi Tak Mau Melangkahi

12 jam lalu

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sekaligus mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, enggan menanggapi soal namanya yang masuk bursa calon Gubernur Jawa Tengah pada Jumat, 10 Mei 2024 di Jakarta. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Rekomendasi PDIP di Pilgub Jateng 2024, Hendrar Prihadi Tak Mau Melangkahi

Soal siapa yang diusung dalam Pilgub Jateng, Hendrar Prihadi menyerahkan keputusan kepada DPP PDIP.


Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

12 jam lalu

Anies Baswedan dan Andika Perkasa. FOTO/youtube/Andika Perkasa
Duet Anies Baswedan-Andika Perkasa dalam Pilkada Jakarta Mencuat, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Usulan pasangan Anies Baswedan Andika Perkasa untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024 mendapat respons beragam dari sejumlah pihak.


Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, DKPP Minta Ini ke Presiden Jokowi

12 jam lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito memimpin sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap karena didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan Anggota KPU Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, periode 2023-2028, serta mengadukan Ketua KPU Kabupaten Puncak Natalius Tabuni dan anggota KPU Kabupten Puncak Henky Tinal dinilai tidak layak menjadi penyelenggara pemilu karena diduga sebagai anggota aktif partai politik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Berhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, DKPP Minta Ini ke Presiden Jokowi

DKPP memberhentikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena dinilai terbukti melakukan tindakan asusila. DKPP pun meminta hal ini kepada Presiden Jokowi.