Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berakhirnya Kerusuhan Mei 1998, Lengsernya Soeharto Lahirnya Reformasi

image-gnews
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kerusuhan Mei 1998 menjadi bagian suram dalam sejarah Indonesia, di mana terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) secara besar-besaran. Akhir dari pemerintahan Soeharto dan tumbuhnya semangat reformasi, dimulai ketika puluhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) mendatangi Gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto yang menyerahkan agenda reformasi nasional

Puncak ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat tercermin dalam aksi mahasiswa di depan Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Kerusuhan ini menjadi bagian suram dalam sejarah, dengan korban jiwa empat mahasiswa Trisakti akibat bentrokan dengan aparat. Di antara korban Tragedi Trisakti tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hertanto, dan Hendirawan Lesmana.

Kerusuhan dimulai pada 13 Mei 1998, kemarahan rakyat terhadap rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, ditambah dengan krisis moneter 1997/1998 yang melumpuhkan ekonomi, meledak dalam bentuk aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Di Jakarta, situasi semakin memanas pada 14 Mei 1998. Kerusuhan mulai menargetkan etnis Tionghoa, disertai penjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Kebencian dan sentimen anti-Tionghoa yang telah lama terpendam, diperparah oleh tuduhan palsu bahwa etnis Tionghoa adalah penyebab krisis moneter.

Puncak kerusuhan terjadi pada 15 Mei 1998. Setidaknya 273 orang tewas terpanggang api di dua pusat perbelanjaan yang dijarah dan dibakar massa, yaitu Sentra Plaza Klender di Jakarta Timur yang dikenal sebagai Tragedi Mall Klender, serta Ciledug Plaza di Tangerang.

Lengsernya Soeharto

Pada 18 Mei 1998, Harmoko, Ketua DPR/MPR periode 1997-1999, menyampaikan pidato yang meminta Presiden Soeharto untuk mundur secara arif dan bijaksana. Namun, pada pukul 23.00, Menhankam/Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menyatakan bahwa pernyataan Harmoko merupakan pandangan pribadi, karena tidak melalui mekanisme rapat DPR.

Pada 19 Mei 1998, Soeharto memanggil sembilan tokoh Islam yang menjelaskan situasi mengenai tuntutan masyarakat dan mahasiswa agar Soeharto mundur. Soeharto menyatakan bahwa ia tidak ingin dipilih kembali sebagai Presiden, tetapi pernyataan tersebut tidak meredakan aksi massa. Gedung MPR semakin dipadati oleh mahasiswa yang berunjuk rasa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 20 Mei 1998, Ribuan mahasiswa kemudian semakin memadati gedung MPR/DPR untuk mendesak Soeharto mundur. Akhirnya, pada Kamis, 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepresidenan di Istana Merdeka pukul 09.05, dan digantikan oleh BJ. Habibie. Momen runtuhnya era Orde Baru setelah 32 tahun berkuasa dirayakan oleh jutaan masyarakat Indonesia dan disiarkan di berbagai media. Reformasi ini juga dipicu oleh Tragedi Trisakti yang menjadi salah satu pendorong utama perubahan yang diinginkan rakyat Indonesia.

Lahirnya Reformasi

Dilansir dari kesbangpo.kulonprogokab.go.id, melihat dampak dari demonstrasi dan Tragedi Trisakti, sidang paripurna diusulkan untuk digelar. Ketua DPR/MPR Harmoko menyatakan bahwa Wakil Ketua dan Ketua Dewan setuju mengadakan sidang paripurna pada 19 Mei 1998, menandakan reformasi semakin dekat.

Setelah reformasi, terjadi amandemen UUD yang menjamin kebebasan berpendapat, perlindungan HAM, dan kepastian hukum di Indonesia. Reformasi juga membuat Indonesia lebih demokratis dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, pemilihan langsung Kepala Daerah, dan munculnya banyak partai politik.

Pemerintah mulai menerapkan desentralisasi kekuasaan setelah sebelumnya sangat sentralistik di tangan Presiden selama Orde Baru. Otonomi Daerah memungkinkan daerah mengatur urusannya sendiri dan memajukan daerahnya.

SUKMA KANTHI NURANI  | TIARA JUWITA | MUHAMMAD RAFI AZHARI | NI MADE SUKMASARI 

Pilihan Editor: 26 Tahun Tragedi Trisakti, Bagaimana Perkembangan Pengusutan Pelanggaran HAM Berat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

5 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri Perumahan. Ini rekam jejak pernyataan kontroversialnya selama ini soal kritik KPK, Demo Mahasiswa, oposisi kritis.


Prabowo Kenang Sumitro Djojohadikusumo: Jauh Lebih Pintar dari Saya

7 hari lalu

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto berziarah ke makam sang ayah, Soemitro Djojohadikoesoemo di TPU Karet Bivak, Jakarta Selatan Kamis, 15 Februari 2024. Foto:TKN Prabowo-Gibran
Prabowo Kenang Sumitro Djojohadikusumo: Jauh Lebih Pintar dari Saya

Presiden Prabowo Subianto menceritakan peranan ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo dalam membentuk karakternya.


Utang Petani dan Nelayan Terdampak Krisis Moneter Akan Diputihkan, Segini Jumlahnya

7 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/Dasril Roszandi
Utang Petani dan Nelayan Terdampak Krisis Moneter Akan Diputihkan, Segini Jumlahnya

Rencana pemutihan utang petani dan nelayan ini disambut baik oleh para petani dan nelayan.


BEM FISIP Unair Dibekukan, KIKA: Seperti Kembali ke Era Soeharto

8 hari lalu

Karangan Bunga Prabowo - Gibran yang dibuat oleh BEM FISIP Unair. Foto: dok BEM Fisip Unair
BEM FISIP Unair Dibekukan, KIKA: Seperti Kembali ke Era Soeharto

KIKA menilai pembekuan terhadap BEM FISIP Unair mencerminkan sikap otoriter seperti yang ada di era pemerintahan Soeharto.


Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

11 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Rekam Jejak Jenderal TNI Wiranto: Dari Presiden Soeharto hingga Prabowo

Presiden Prabowo melantik Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang keamanan dan politik.


Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

12 hari lalu

Suasana pelantikan Kabinet Merah Putih (KMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Sederet Kontroversi Menteri-menteri Prabowo setelah Beberapa Hari Dilantik

Sejumlah menteri Presiden Prabowo terlibat dalam kontroversi yang mengundang perhatian publik.


Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

12 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Besar Gaji Penasihat Khusus Presiden yang Baru Dilantik Prabowo

Prabowo telah melantik tujuh Penasihat Khusus Presiden untuk membantu pekerjaannya. Ini tugas dan gaji Penasihat Khusus Presiden.


Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

12 hari lalu

Presiden Prabowo Lantik Penasihat Khusus, utusan Khusus, Staf Khusus, dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Didominasi Purnawirawan Jenderal TNI, Ini Rekam Jejak 7 Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Empat dari tujuh Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto adalah purnawirawan jenderal TNI.


4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

13 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
4 Jenderal TNI Diangkat sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo

Prabowo mengangkat tujuh Penasihat Khusus Presiden. Empat di antaranya adalah Jenderal Purnawirawan TNI. Siapa saja mereka?


Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

13 hari lalu

Suasana pengambilan sumpah jabatan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung (MA) serta Kepala Badan, Gubernur Lemhanas, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden pada Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/app/aww. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)
Profil Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus Prabowo: dari Yovie, Raffi sampai Wiranto dan Luhut

Prabowo mengangkat sejumlah tokoh nasional untuk membantu pekerjaannya. Mereka diberi jabatan sebagai Staf Khusus, Penasihat Khusus dan Utusan Khusus