TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menanggapi soal banyaknya revisi undang-undang yang dilakukan di akhir era pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Diketahui, UU Kementerian Negara, UU Mahkamah Konstitusi (MK), UU TNI, UU Polri, hingga UU Penyiaran menjadi undang-undang yang tengah digodok DPR untuk direvisi.
Ujang melihat ada kepentingan yang sama antara pemerintahan saat ini dengan pemerintahan ke depan, yakni kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Ya kejar setoran, ingin dilihat produktif. Lalu tentu ini bagian daripada kepentingan yang sama ya, antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo kan keberlanjutan,” kata Ujang ketika dihubungi, Senin, 20 Mei 2024.
Sementara soal deal-deal politik soal kursi menteri di kabinet Prabowo, Ujang menyebut bisa ada dan bisa juga tidak. “Yang namanya peralihan kekuasaan itu yang dikejar memang kursi menteri, baik oleh partai maupun non partai,” ujarnya.
Baca juga:
Menurut dia, hal ini sudah bukan rahasia umum lagi. “Nanti soal siapa yang mendapatkannya, ya tentu jatah-jatahan, jatah dari partai, jatah dari tim sukses, juga mungkin kalangan profesional yang memang juga menjadi tim sukses kan begitu,” ucap Ujang.
Jadi, kata Ujang, ada keinginan agar pemerintahan lama dan pemerintahan baru bisa berjalan berkesinambungan.
“Soal urusan menteri ya di mana-mana pasti deal-deal politik, sudah pasti kompromi, sudah pasti jatah-jatahan. cuma memang malu-malu atau tidak diakui dari elit politik. Yang namanya kekuasaan kalau sudah menang ya power sharing,” kata dia. “Bisa saja terjadi banyak hal lagi yang mungkin di-deal-kan tapi kita tidak tahu.”
Pilihan Editor: Pakar Hukum Nilai Agenda Revisi Sejumlah UU di DPR Dilakukan Demi Syahwat Politik
