TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi penanganan mudik Lebaran 2024 di Istana Merdeka pada Senin, 6 Mei 2024. Jokowi memberikan sejumlah catatan atas penyelenggaraan mudik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dalam keterangan pers di Istana, mengatakan, Jokowi memerintahkan perbaikan mudik dengan memperbanyak jumlah tempat istirahat atau rest area.
Penambahan rest area yang sudah dibahas di antaranya di kilometer 97 arah Jakarta Merak. Presiden juga meminta fasilitas di tempat istirahat yang sudah ada untuk ditingkatkan. “Di masing-masing rest area yang sudah ada, fasilitas harus ditingkatkan,” kata Muhadjir usai rapat. Pertemuan terbatas juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Perhubungan Budi Karya, dan Wakil Menteri Kuangan Suahasil Nazara.
Muhadjir menyebut catatan kedua yang menjadi perhatian Jokowi adalah merevitalisasi pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan reguler, di samping untuk menangani arus mudik. Biasanya pelabuhan ini disebrangi pemudik dari Jawa ke wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa pulau kecil di sekitar Madura.
Dalam keterangan yang sama dengan Muhadjir, Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik tahun ini dengan baik. Budi mencatat kasus menurun dari 8 persen, meninggal dunia turun 12 persen, luka ringan -10 persen. Walau demikian, pemudik yang mengalami luka berat naik 33 persen.
Budi tidak menyampaikan rincian data yang dia sebut. Namun dia mengutip survei 2 badan pemerintah Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebut tingkat kepuasan mudik secara keseluruhan 89 persen dan mudik gratis 91 persen.
“Pak Presiden tadi mengingatkan, sebentar lagi (mudik gratis) harus tembus dari Sumatera Selatan ke Bengkulu, dari Riau ke Sumatera Barat. Ini akan menambah keinginan masyarakat untuk mudik,” ucap Budi.
Pilihan Editor: KPU Bantah Gugatan Demokrat di Sengketa Pileg Banten: Perolehan Suara Versi Pemohon Tidak Benar
